.:Welkom in Blog Ardi:.

SEJUMLAH REFLEKSI TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL-KEAGAMAAN KITA SAAT INI

2010-03-13T22:01:00.000-08:00

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Berkebalikan dari diagnosis sejumlah sarjana modern salama ini, daya tahan agama dalam masyarakat modern ternyata jauh lebih kuat dan kenyal ketimbang yang disangkakan sejauh ini. Tesis sekularisasi yang selama ini kita kenal, yakni, bahwa makin modernisasi berkembang jauh dalam suatu masyarakat, agama akan makin tersingkir jauh dari lanskap kehidupan sosial, pelan-pelan dibuktikan salah oleh perkembangan sosial akhir-akhir ini. Alih-alih agama tersingkir dari gelanggang kehidupan umum, ia justru bangkit kembali dan menampakkan vitalitas yang jauh lebih kuat akhir-akhir ini. Di hampir seluruh sudut dunia saat ini, kita menyaksikan kembalinya agama, entah dalam bentuknya yang tradisional sebagai sebuah spiritualitas yang terlembaga, atau dalam bentuknya yang baru sama sekali, yakni spiritualitas yang tak terlembaga. Entah dalam bentuknya yang bersifat khusus, yaitu agama sebagai sebuah tindakan “belonging” (yakni, menjadi anggota dalam komunitas tertentu), atau yang bersifat umum, yaitu agama sebagai sebagai tindakan “believing” (yakni, iman yang tanpa disertai dengan keanggotaan dalam komunitas tertentu), agama telah mununjukkan daya hidupnya kembali dan hadir secara persisten dalam masyarakat yang sudah mengalami proses modernisasi begitu jauh.

Saat ini, kembalinya agama dalam gelanggang sosial-politik modern sudah merupakan fakta yang tak bisa ditolak lagi. Ketimbang mengumandangkan kembali “nostalgia pencerahan” lama dan berharap agama bisa dipaksa kembali masuk ke dalam ruang privat dan tidak mengganggu kehidupan umum, lebih baik kita menghadapi fenomena ini dengan sikap positif tetapi sekaligus juga kritis. Positif, dalam pengertian bahwa kita menerimanya sebagai fakta sosial yang tak mungkin lagi ditolak lagi, seraya mengusahakan agar kembalinya agama itu tetap sinkron, dan tidak antagonistik, dengan format kelembagaan sosial-politik yang sudah menjadi hasil konsensus sosial bersama. Kritis, dalam pengertian bahwa kita harus selalu awas akan dampak-dampak negatif dari fenomena kembalinya agama itu. Sebagaimana kita lihat selama ini, fenomena kebangkitan agama bukanlah peristiwa yang seluruhnya mengandung aspek positif. Di sana, ada ekses-ekses negatif yang menyertainya. Hal semacam ini disadari bukan saja oleh mereka yang skeptik pada agama, tetapi mereka yang justru bertanggung-jawab atas kebangkitan itu. Seorang ulama yang selama ini dianggap sebagai “ideolog” dan pemikir penting di kalangan generasi baru Muslim yang lahir dari fenomena kebangkitan agama ini, yakni Dr. Yusuf Qardlawi, bahkan sejak dini sudah mengingatkan adanya ekses-ekses negatif dari fenomena kebangkitan agama ini.

Dengan sikap positif dan sekaligus kritis ini, saya mengajak anda sekalian untuk melakukan refleksi atas sejumlah gejala kebangkitan agama di masyarakat kita saat ini, apa dampak positif yang bisa muncul dari sana, apa ekses negatif yang harus dihindari, dan apa sumbangan yang bisa kita harapakan dari fenomena itu untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi yang sekarang sudah berlangsung di tanah air ini. Saya juga ingin mengajak anda sekalian untuk menelaah dengan cermat sejumlah variasi-variasi dalam gejala kebangkitan agama ini. Apa yang saya sebut sebagai fenomena kebangkitan agama ini bukan semata-mata kebangkitan agama tradisional dalam bentuk menguatnya lembaga-lembaga keagamaan yang dulu ada, lalu sempat memudar sejenak karena proses-proses modernisasi di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya kembali muncul ke permukaan. Apa yang saya sebut dengan kebangkitan agama ini mengambil bentuk yang bermacam-macam, dan sebagai fenomena sosial, ia jelas sangat rumit. Salah bentuk kebangkitan itu bukan saja munculnya kesadaran “primordial” untuk mengikatkan diri kembali kepada lembaga-lembaga keagamaan yang sudah ada, tetapi juga usaha untuk menafsirkan kembali agama dalam semangat yang lebih sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, kebangkitan agama bukan saja mengambil bentuk-bentuk yang selama ini sudah kita kenal, yaitu bentuk tradisionalisasi (yakni, kebangkitan dalam bentuk kembali kepada lembaga-lembaga keagamaan tradisional yang ada – misalnya, kembalinya praktek-praktek ritual lama ke tengah-tengah masyarakat kota, seperti tahlil, pembacaan barzanji, ratib, atau salawat), dan revivalisme (kembalinya agama dalam bentuk ideologisasi agama sebagai landasan untuk perjuangan politik). Sekali lagi, kebangkitan itu tidak saja mengambil dua bentuk di atas, tetapi juga bentuk-bentuk lain yang lebih rumit, yakni munculnya praktek-praktek spiritualitas baru yang berbasis pada spritual yang sudah ada, atau bentuk lain yang selama ini menjadi bahan kontroversi di tengah-tengah masyarakat Islam, yaitu gerakan “reformasi dari dalam” (reform from within). Munculnya pemikir dan teolog Muslim kritis yang mencoba melakukan pembacaan ulang atas tradisi Islam lama di dalam kontek perubahan yang ada, menurut saya, adalah bagian dari kompleksitas fenomena kebangkitan Islam itu. Dengan kata lain, munculnya corak-corak pemikiran baru seperti Islam liberal dan Islam progresif dengan selurh varian pendekatannya yang beragam adalah bagian dari fenomena kebangkitan tersebut. Upaya sebagian sarjana, pemikir dan aktivis Muslim untuk menghadapkan tradisi Islam dengan perkembangan modern di bidang teori-teori filsafat dan ilmu sosial mutakhir adalah bagian dari bentuk kebangkitan itu.

Saya ingin melihat kebangkitan di sini dalam dua arahnya sekaligus. Pertama, kebangkitan yang mengambil bentuk “kembali” kepada apa yang sering dianggap sebagai masa lampau yang “pristin”, suci dan asli, atau kepada suatu Tradisi dengan “T” besar yang dianggap mewakili suatu bentuk model keagamaan yang relatif ideal dan sempurna. Kedua, kebangkitan yang mengambil bentuk reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam. Baik salafisme yang menoleh ke belakang, atau “khalafisme” atau kontekstualisme yang melihat saat ini dan ke depan adalah dua bentuk kebangkitan Islam yang sah. Kesalahan fatal, entah di antara pengamat Islam atau aktivis Muslim sendiri selama ini adalah meninjau kebangkitan Islam semata-mata dari aspek “kembali ke masa lampau”. Seolah-olah yang pantas disebut sebagai kebangkitan Islam adalah gerak kembali kepada Quran dan sunnah, kepada generasi salaf atau kuno yang diandaikan terbebas dari segala bentuk korupsi ajaran. Sementara itu gerak yang mengarah ke masa kini, meninjau kembali ajaran-ajaran agama dalam terang zaman ini, tidak dianggap sebagai bagian dari kebangkitan agama, bahkan dianggap sebagai bentuk “penyimpangan”. Anggapan semacam ini jelas sama sekali kurang tepat.

Saya melihat bahwa baik salafisme dan khalafisme, baik gerak menoleh ke masa lampau atau melihat masa sekarang, harus berjalan bersama-sama secara simultan. Di sinilah, saya ingin mengemukakan sejumlah kekurangan yang mendasar dalam salafisme. Sebelum saya bergerak lebih jauh, saya ingin mendefinisikan salafisme bukan semata-mata sebagai gerakan yang kembali kepada Quran dan sunnah yang cenderung menjauhi tradisi mazhab. Salafisme saya mengerti secara lebih luas sebagai gerakan untuk kembali ke “teks lampau”, baik dalam bentuk Quran, sunnah, tradisi para sahabat atau sesudahnya, atau pun teks-teks para pendiri mazhab yang sudah kita kenal selama ini – Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Baik gerakan yang semboyannya adalah kembali kepada Quran dan sunnah, seperti gerakan Wahabisme, atau salafisme moderat ala Muhammad Abduh, atau gerakan kembali kepada tradisi mazhab seperti tercermian dalam kelompok-kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama, secara umum ingin saya golongkan kedalam arus besar salafisme. Saya tahu, penggolongan semacam ini boleh jadi akan ditentang oleh kelompok tertentu yang melihat itu sebagai generalisasi yang bermasalah.
Tanpa mengingkari sejumlah sumbangan positif yang dibawa oleh gerakan salafisme selama ini, antara lain semangat untuk kembali secara konsisten kepada Quran dan sunnah (ide yang tidak seluruhnya salah, sebetulnya, bahkan merupakan imperatif yang tak bisa ditolak oleh semua umat Islam), ada sejumlah kelemahan mendasar dalam gerakan ini. Kelemahan pertama adalah adanya asumsi bahwa ajaran-ajaran dari masa lampau seluruhnya masih memadai untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Gerakan ini sama sekali tidak atau kurang menyadari adanya kaitan yang tak terelakkan antara teks dan konteks yang membentuknya; suatu teks selalu lahir karena menjawab konteks tertentu. Saat konteks itu berubah, maka dengan sendirinya teks itu juga harus dipahami ulang. Para juris atau ahli hukum Islam dengan baik merumuskan hal ini sebagai “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminat wa al-amkan,” perubahan hukum karena perubahan konteks spatio-temporal. Prinsip hukum yang sangat baik ini, sayangnya, tidak diterapkan secara konsisten dan komprehensif oleh para sarjana Islam sendiri.

Memang yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah: apakah teks “suci”, yaitu Quran dan sunnah, juga harus dipahami ulang jika keadaan berubah? Bukankah dua teks itu merupakan fondasi pokok keberagamaan seorang Muslim? Bukankah kita harus tunduk kepada keduanya tanpa sikap “reserve” apapun sebagaimana menjadi tuntutan dalam sebuah ayat yang terkenal dalam Surah al-Ahzab (QS 33:36)? Tentu saja, pemahaman atas teks suci itu harus terus berubah sesuai dengan perkembangan kedewasaan masyarakat yang juga terus berubah. Yang menjadi masalah adalah adanya kecenderungan yang makin kuat di tengah-tengah masyarakat kita di mana teks Quran dan sunnah diapandang sebagai “penyetop perbincangan”, conversation stopper. Ini adalah gejala yang jelas berhubungan dengan mind-set yang berkembang kuat di kalangan salafisme, yakni, bahwa Quran dan sunnah menjadi “palu” terakhir yang menentukan kata putus dalam segala masalah. Begitu Quran dan sunnah mengatakan A, maka dengan sendirinya seluruh perdebatan dan perbincangan akan selesai. Oleh karena itu, kita sering melihat suatu pemandangan yang sangat umum di kalangan umat Islam di mana semua pihak berlomba-lomba memeragakan kutipan dari Quran dan sunnah, seolah-olah kutipan itu akan menyelesaikan diskusi yang sedang berlangsung. Kecenderungan menjadikan Quran dan sunnah sebagai “penghenti perbincangan” ini sama sekali bukanlah perkembangan yang sehat.

Bahwa Quran dan sunnah menjadi fondasi keberagamaan seorang Muslim, jelas tidak bisa kita sanggah. Kita semua, sebagai anggota dari komunitas beriman yang disebut dengan “ummah”, tunduk pada Quran dan sunnah sebagai sumber otoritatif. Masalahnya bukan di sana, tentunya. Sumber otoritatif itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Orang-orang dengan mind-set salafisme kurang menyadari bahwa teks suci mengandung banyak kemungkinan penafsiran. Ataupun kalau mereka menyadari kemungkinan banyak tafsir, mereka berusaha untuk meredam multisiplitas teks suci dengan cara menyederhanakan keragaman tafsirnya agak sederhana dan seragam. Mentalitas penyeragaman inilah yang mendasari cara berpikir kaum salafis di mana-mana. Dari sanalah kita bisa memahami kenapa timbul usaha-usaha untuk menegakkan semacam tafsir tunggal yang dianggap paling absah yang dipertahankan kerapkali “at all cost”. Tafsir-tafsir yang menyimpang dari tafsir-tunggal-absah itu dianggap sebagai sesat dan harus disingkirkan sebisa mungkin.

Kelemahan kedua dalam salafisme adalah anggapan bahwa sebuah teks adalah terang-benderang. Inilah prinsip hermeneutis yang dikenal sebagai “perspicuitas”. Prinsip ini menganggap bahwa kurang lebih seluruh teks Kitab Suci bersifat terang-benderang, tidak mengandung ambiguitas apapun yang membutuhkan kegiatan penafsiran yang rumit. Teks suci bisa berbicara tentang dirinya sendiri tanpa bantuan seorang penafsir. Tentu saja, kalangan salafis tidak menolak kegiatan penafsiran, tetapi mereka agak curiga padanya. Kegiatan penafsiran, terutama aspek penafsiran yang dalam tradisi Islam klasik disebut dengan ta’wil (penafsiran yang tidak harafiah, penafsiran yang alegoris), cenderung dipandang oleh kalangan salafis dengan mata kecurigaan. Ini yang menjelaskan penolakan yang begitu gigih di kalangan sebagian kalangan Islam terhadap penerapan teori penafsiran yang datang dari tradisi filsafat hermeneutika. Salah satu argumentasi mereka adalah bahwa teori itu berasal dari tradisi penafsiran non-Quranik. Dengan kata lain, teor hermeneutika bukanlah teori “pribumi” yang berasal dari tradisi penafsiran Islam sendiri, dan karena itu harus ditolak. Argumentasi lain adalah bahwa teori itu berasal dari tradisi penafsiran Alkitab dalam lingkungan Yahudi dan Kristen. Argumen-argumen itu, walau tak seluruhnya salah, mengabaikan sama sekali fakta bahwa perkembangan teori penafsiran “pribumi” dalam tradisi Quran bukan sepenuhnya berasal dari tradisi Islam sendiri, sebaliknya ada pengaruh dari luar juga. Kekayaan khazanah Islam, termasuk di dalamnya adalah khazanah penafsiran Quran, diperkaya oleh pelbagai sumber-sumber dari luar.

Kelemahan ketiga dalam salafisme adalah adanya kecenderungan ke arah “absolutisme penafsiran”. Kalau boleh, perkenankan saya memakai istilah “otoritarianisme hermeneutik”, artinya kecenderungan untuk menganggap bahwa hanya ada satu jenis penafsiran yang dianggap absah, absolut dan paling otoritatif. Kecenderungan ini membawa akibat samping yang negatif dalam kehidupan sosial. Sekarang ini, muncul gejala di tengah-tengah masyarakat di mana gampang sekali suatu golongan, mazhab, atau sekte disesatkan hanya gara-gara berbeda dengan pandangan ortodoks yang dianggap paling benar. Ada sebuah buku yang terbit dan beredar di tengah-tengah masyarakat, berisi daftar aliran-aliran dan golongan sesat yang berkembang di Indonesia. Situasi ini menciptakan keadaan di mana masyarakat dibuat takut untuk berhadapan dengan gagasa-gagasan baru dalam bidang sosial-keagamaan. Ada kekhawatiran jangan-jangan gagasan baru itu menyimpang dari ajaran yang benar dan karena itu “sesat”. Meskipun tidak ada “inkwisisi agama” di negeri kita saat ini, tetapi situasi yang muncul saat ini jelas mengarah kepada situasi serupa yang tercipta karena adanya inkwisisi, yaitu ketakutan akan sebuah gagasan baru dalam bidang keagamaan.

Dengan tiga kelemahan di atas, salafisme, menurut saya bukanlah pilihan yang ideal, meskipun saya menghormati sepenuhnya mereka yang menganut cara pandang seperti itu. Dalam pandangan saya, kebangkitan agama tidak semata-semata bisa diterjemahkan melalui bentuk salafisme. Ada bentuk lain yang ingin saya sebut sebagai “khalafisme”, dari kata “khalaf” yang merupakan kebalikan dari “salaf”. Secara harafiah, khalaf berarti era kontemporer, atau periode belakangan yang datang setelah periode terdahulu, periode “salaf”. Khalafisme adalah cara pandang keagamaan yang menghendaki agar pemahaman keagamaan terus tumbuh seturut dengan perkembangan peradaban manusia. Kata kunci pokok dalam khalafisme bukanlah “kembali kepada Quran dan sunnah”, tetapi memahami kedua sumber itu berdasarkan tuntutan zaman yang terus berubah. Khalafisme tidak menolak Quran dan sunnah sebagai sumber otoritatif, tetapi memahaminya secara kontekstual. Munculnya para pemikir Muslim yang menyebut diri mereka sebagai liberal dan progresif, menurut saya, masuk dalam kecenderungan yang kedua ini. Mereka bukanlah kelompok yang hendak membatalkan sama sekali otoritas teks suci atau meninggalkan sama sekali tradisi. Mereka adalah orang-orang yang seraya loyal pada tradisi, tetapi terus berusaha untuk memahami tradisi itu dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Sarana untuk melakukan hal itu sudah tersedia dalam khazanah tradisi kita sendiri, yaitu “ijtihad”, yakni penalaran rasional atas diktum-diktum dalam teks suci untuk menjawab persoalan kontemporer yang tak pernah muncul dalam generasi lampau.

Kaum “khalafis”, jika kita boleh mekakai istilah itu, menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai berikut: bagaimanakah kita, sebagai seorang Muslim, bisa tetap taat pada tradisi kita, pada teks-teks suci yang ada, pada sumber-sumber otoritatif yang dianggap ilahiah, seraya tidak kehilangan relevansi dengan keadaan yang terus berubah? Apakah firman Tuhan harus dianggap seperti “es batu” yang dipaksa terus membeku, tidak boleh mencair karena “cuaca” yang sudah berubah? Bagaimana seorang Muslim bisa mengabaikan perubahan-perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern dalam memahami ajaran-ajaran agamanya? Bagaimana kita bisa menerapkan hukum syariat, misalnya, dalam konteks politik, sosial, dan budaya yang sudah berubah tanpa melakukan penafsiran ulang atas hukum itu? Apakah kita bisa menerapkan apa yang selama ini dianggap sebagai hukum Tuhan seraya mengabaikan konvensi-konvensi internasional yang disepakati oleh bangsa-bangsa, misalnya konvensi tentang kebebasan sipil? Apakah kita masih tetap bertahan dengan diktum dalam Quran bahwa seorang suami boleh memukul isteri (QS 4:34), sementara kita sekarang memiliki hukum yang melarang kekerasan dalam rumah tangga? Apakah kita masih tetap bertahan pada hukum lama bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin (berdasarkan sebuah hadis la yuflihu qaumun wallau imra’atan – bangsa yang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang perempuan, mereka tak akan sukses), sementara keadaan sudah berubah secara drastis, di mana kesempatan pendidikan terbuka luas bagi perempuan, di mana perempuan mencapai prestasi yang tak jauh berbeda dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang? Apakah kita masih harus mempertahankan diktum lama bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menjabat tangan seorang perempuan non-muhrim hanya karena ada sebuah hadis yang melarang tindakan semacam itu? Kenapa hukum semacam itu masih harus dipertahankan? Apa “rationale-“nya? Apakah alasan yang mendasarinya? Apakah alasan itu masih relevan hingga sekarang? Intinya: apakah hukum-hukum agama yang memperlakukan perempuan secara disksriminatif masih tetap harus kita pertahankan, semata-mata karena hukum itu berasal dari Tuhan?

Apakah orang-orang yang berbeda dari kita dari segi agama, mazhab, pemikiran harus kita anggap kafir, syirik, sesat, dan sebagainya? Apakah sebutan-sebutan semacam itu masih relevan saat ini? Apakah sikap-sikap kecurigaan atas agama lain yang dijustifikasi berdasarkan ayat-ayat tertentu dalam Quran (misalnya QS 2:120) masih relevan kita pertahankan sekarang? Kenapa kita tidak meng-highlight contoh-contoh tindakan Nabi yang memperlihatkan dengan jelas etos toleransi dan pluralisme, seperti misalnya Piagam Madinah? Kenapa pernikahan beda agama dilarang? Apa alasan yang mendasari larangan itu? Apakah alasan tersebut masih relevan sekarang ini?

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas tidaklah terhindarkan bagi seorang Muslim modern. Para pemikir Muslim liberal dan progresif yang bergerak dalam tradisi khalafisme sebetulnya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh berdasarkan sumber-sumber tekstual, tradisi, dan konteks yang terus berubah. Jika hukum-hukum agama dipandang sebagai ketentuan yang telah selesai dan tidak boleh diutak-utik, maka kita akan dihadapkan pada jalan buntu, pada dead-end. Opsi yang ditawarkan oleh kaum salafis memang tampak menarik: Tuhan adalah Maha Tahu, dan Ia lebih tahu hukum-hukum apa yang tepat untuk mengatur kehidupan manusia. Tugas manusia sebagai hamba bukanlah mengutak-atik hukum itu, tetapi melaksanakannya dengan “sendiko dhawuh”, tanpa mempersoalkannya sama sekali. Bukanlah fondasi agama, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Kierkegaard adalah “loncatan iman”, leap of faith? Berhadapan dengan hukum-hukum Tuhan itu, manusia tak ada pilihan lain kecuali patuh saja. “Dan tidak ada pilihan lain bagi seorang Muslim laki-laki dan perempuan manakalah Allah dan RasulNya telah memutuskan sesuatu (kecuali menaatinya),” demikian penegasan sebuah ayat dalam Quran (QS 33:36).

Opsi kaum salafis itu, di permukaan, memang tampak masuk akal. Tetapi, jika kita telaah lebih jauh, maka cara-pandang semacam itu jelas mengandung banyak kelamahan mendasar. Pertanyaan yang harus diajukan kepada kaum salafis itu adalah: apakah Tuhan menegasikan sama sekali kedudukan manusia sebagai subyek yang otonom, subyek yang berpikir dan memiliki kehendak serta pikiran? Dalam Islam kita kenal konsep tentang “taklif” atau “moral responsibility”, tanggung-jawab moral. Subyek hukum dalam Islam adalah orang-orang yang memiliki suatu kemampuan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas moral. Hanya orang-orang yang disebut sebagai “mukallaf”-lah yang bisa menyangga beban hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang secara mental tidak sehat atau waras, tidak dianggap sebagai subyek hukum. Orang yang sedang tidur, misalnya, bukanlah dianggap sebagai subyek hukum yang layak dibebani tugas moral tertentu. Fondasi utama konsep taklif adalah “common sense”, yakni akal-sehat. Orang-orang yang memiliki akal sehatlah yang bisa menanggung suatu tugas moral. Dengan kata lain, manusia bukanlah dipandang semata-mata sebagai hamba yang pasif, tetapi subyek yang memiliki akal sehat, kehendak, dan pikiran. Salah satu “teriakan moral” (moral cry) yang dikumandangkan oleh Nabi Muhammad adalah kritikan yang keras terhadap tindakan “ikut-ikutan”, taklidisme, membebek tradisi yang ada, tanpa dipikirkan dengan akal sehat secara masak-masak. Kita bisa membaca hal itu dalam banyak ayat di Quran (QS 2:170, 31:21). Kalau kita telaah semangat utama yang dikemukakan Nabi pada masa-masa awal karirnya sebagai seorang guru moral adalah undangan untuk memakai akal sehat, dan menghindarkan diri dari sikap konformisme, ikut kepada tradisi yang ada tanpa sikap kritis. Di sini, jelas, kedudukan manusia sebagai subyek yang berpikir dan berkehendak sangatlah penting sekali.

Sikap kaum salafis yang meminta kita semua untuk menjadi subyek pasif di hadapan hukum Tuhan, seraya mengatakan bahwa Tuhan lebih tahu segala hal yang terbaik bagi manusia, jelas permintaan yang, menurut saya, sangat kelewatan dan sama sekali “counter intuitive”, bertentangan dengan akal sehat kita. Gagasan yang hendak dibawa oleh kalangan Muslim khalafis, bukan salafis, adalah bahwa kita bisa tunduk pada hukum Tuhan seraya tetap mempertahankan diri kita sebagai subyek yang berpikir, berkehendak, dan mampu untuk mencari dasar-dasar “ratio legis” bagi hukum-hukum itu. Ketataan manusia pada hukum atau sunnah Tuhan sama sekali berbeda dengan ketaatan entitas-entitas lain yang nir-kehendak, seperti tetumbuhan atau mineral. Air jelas akan mengikuti hukum Tuhan (dhi. hukum alam) secara pasif, seperti dalam hukum Archimedes misalnya. Air bukanlah subyek yang berkehendak, dan karena itu ia mengikuti “nature” atau hukum alamiahnya secara sempurna tanpa penyelewengan sedikitpun. Tetapi manusia bukanlah benda alam yang nir-kehendak, bukan entitas yang pasif yang mengikuti “nature”-nya tanpa ba-bi-bu. “Nature” atau watak alamiah manusia justru pada kemampuannya untuk melakukan tawar-menawar dengan hukum-hukum alam yang tersedia di sekitar dirinya. Manusia, melalui kehendaknya, tidak sekedar tunduk pada “nature”, tetapi juga mampu melakukan negosiasi dengannya. Manusia mampu melakukan manipulasi atas “nature” dan memakainya untuk tujuan dirinya, entah tujuan yang baik atau jahat. Kaum salafis, tampaknya, dengan gagasan mereka tentang manusia sebagai hamba-pasif yang menerima saja hukum Tuhan tanpa melakukan “pertimbangan hermeneutis” atasnya, hendak menurunkan derajat manusia dari subyek-berkehendak menjadi entitas tak-berkehendak, menjadi seperti tetumbuhan atau mineral pada umumnya. Ini jelas suatu tindakan de-humanisasi, pemerosotan martabat manusia; jelas tindakan yang berlawanan dengan semangat dasar yang dikumandangkan oleh Quran sendiri tentang “kemuliaan martabat manusia” (QS 17:70).

Perkenankan saya menyinggung sedikit soal “kemuliaan martabat manusia”. Saya kira, benar apa yang dikemukakan oleh banyak ahli dan sarjana tentang sumber-sumber tradisional dari gagasan modern tentang “human dignity” atau kemuliaan manusia. Gagasan modern itu bukanlah gagasan yang sepenuhnya sekular dan tak ada kait-mengaitnya dengan sejarah pemikiran agama-agama. Selain sumber-sumber sekular dalam tradisi pencerahan sendiri, gagasan tentang kemuliaan manusia juga bersumber dari agama. Dalam Kristen dikenal konsep tentang “imago Dei”, manusia sebagai citraan Tuhan. Dalam Islam, kita kenal konsep tentang “takrim” atau pemuliaan manusia, bersumber dari penegasan dalam sebuah ayat dalam Quran: wa laqad karramna bani Adam (QS 17:70), dan Aku muliakan anak-anak Adam.

Mari kita telaah sejenak kata “karramna” itu. Kata itu berasal dari akar k-r-m yang berarti mulia. Dari kata itu, muncullah sejumlah istilah-istilah lain, seperti “karim” yang berarti “yang mulia”. Dalam Lisan al-‘Arab, leksikon Arab klasik, kata “karim” dimaknai sebagai “al-jami’ li anwa’ al-khair wa al-sharaf wa al-fadha’il,” yakni orang yang memiliki seluruh kualitas kebaikan, kemuliaan dan keluhuran. Quran sendiri tidak pernah disebut sebagai Kitab Suci (al-kitab al-muqaddas) dalam tradisi Islam, tetapi sebaliknya sebagai Kitab yang Mulia (kitab karim, QS 56:77). Nabi dan Jibril, malaikat pembawa wahyu, juga digambarkan oleh Quran sebagai “utusan yang mulia” (rasul karim, QS 69:40). Tuhan sendiri juga menggambarkan dirinya sebagai Tuhan Yang Mulia dan Maha Dermawan (rabbuk al-karim, QS 82:6). Manusia, dengan demikian, digambarkan sebagai subyek yang mulia; Tuhan menjadikannya sebagai subyek yang “karim”, yang mulia, sesuai dengan penegasan dalam ayat di atas: karramna. Kemuliaan manusia sebagai subyek tentu bukan semata-mata karena bentuk fisiknya yang sempurna (ahsan taqwim, QS 95:4), tetapi juga karena ia memiliki kehendak bebas, memiliki pikiran (QS 91:8).

Oleh karena itu, ketaatan manusia pada hukum Tuhan tidak bisa dipisahkan dari aspek yang sangat penting di atas, yakni kehendak bebas manusia. Kelemahan mendasar dalam teori hukum Islam klasik adalah tidak dimasukkannya unsur pengalaman manusia sebagai subyek yang otonom, subyek yang karim itu, dalam kontruksi diskursus hukum, dalam perumusan diktum-diktum legal. Pengalaman manusia sama sekali diabaikan sebagai “sub-text” yang kurang penting. Yang menarik, pengalaman manusia ini tidaklah bisa diusir sepenuhnya dari proses penafsiran teks-teks suci, meskipun secara “remsi” tidak pernah diakui. Pengalaman manusia tetap “menyelundup” diam-diam dalam perumusan hukum Islam, tanpa disadari oleh para “Muslim jurists” sendiri. Contoh terbaik adalah hukum-hukum Islam yang sejuah ini banyak mengandung elemen-elemen “misoginis”, sama sekali tak ramah pada kaum perempuan. Pengalaman perempuan sebagai subyek yang “karim”, yang mulia dan otonom jarang atah sama sekali tak diperhitungkan.

Saya akan mengambil suatu kasus kongkrit sebagai sebuah ilustrasi. Sekarang ini, kita sedang mengikuti perdebatan ramai sekali mengenai soal poligami dan nikah siri, yakni nikah-bawah-tangan yang tak tercatat. Sungguh menarik sekali bahwa sebagian besar kaum laki-laki dari kalangan elit agama (anda bisa menyebutnya ulama, kiai, atau ustaz) cenderung setuju pada praktek poligami dan nikah siri. Alasan “formal” yang kerap dikemukakan adalah bahwa keduanya secara eksplisit diperbolehkan oleh hukum agama. Pencatatan nikah bukanlah ketentuan yang diharuskan oleh agama. Karena itu, pencatatan nikah tidak menjadi syarat validnya sebuah pernikahan. Pertanyaan kita adalah: apakah hukum semacam itu harus kita terima sekarang ini? Apakah pengalaman perempuan tidak diperhitungkan dalam perumusan hukum ini? Kenapa hukum agama harus dimenangkan “at all cost”, seraya mengabaikan pengalaman manusia sebagai subyek yang “karim”, yang mulia dan berkehendak?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jelas layak dikemukakan. Seorang Muslim yang beragama dengan sungguh-sungguh dan tidak bersiakp “burung onta”, jelas tidak bisa menolak “pertanyaan-pertanyaan kritis” yang meronta-ronta di atas. Salah satu keberatan kaum salafis terhadap cara pandang kaum khalafis adalah: jika pengalaman subyektif manusia diperhitungkan dalam konstruksi hukum, maka kita memperoleh hukum yang subyektif, hukum yang terus berubah, hukum yang tidak memberikan kepastian. Bukankah agama adalah “guidance” atau petunjuk yang mestinya harus memberikan kepastian? Hukum manusia memang boleh berubah, tetapi hukum Tuhan tidak sama sekali, demikian pandangan kaum salafis.

Apakah pandangan semacam itu dapat kita terima? Gagasan bahwa hukum Tuhan tidak berubah sama sekali jelas tidak benar. Dalam Quran sendiri ditegaskan bahwa masing-masing bangsa memiliki “hukum Tuhan” yang berbeda-beda (QS 5:48). Masing-masing epok sejarah dan generasi memiliki hukum yang pas untuk “zeit-geist”, semangat zamannya. Jika hukum Tuhan berlaku universal, tentu tak akan ada rangkaian wahyu-wahyu yang susul-menyusul dari waktu ke waktu dan membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan zamannya. Gagasan tentang “historisitas” sudah tertancap dalam konstruksi wahyu itu sendiri. Ketika berhadapan dengan manusia, Tuhan bekerja tidak lain dengan prinsip historisitas itu. Sebab, “Yang Tak Terbatas” tak bisa dikandung oleh “Yang Terbatas”, karena itu terjadilah proses “kemenyejarahan”, yakni Tuhan Yang Tak Terbatas menyejarah melalui wahyu, firman dan hukum-Nya seturut dengan batasan-batasan historis yang ada pada manusia yang serba terbatas. Bahwa masing-masing utusan Tuhan datang dengan instrumen kebahasaan yang dapat dipahami oleh lingkungan sosialnya (QS 14:4) menandakan bahwa kehendak, wahyu dan firman Tuhan memang tak bisa lain kecuali harus mengalami proses “penubuhan” dalam sejarah. Tak heran jika firman Tuhan yang sudah menubuh dalam sejarah manusia itu juga akan membawa sifat-sifat yang serba relatif, artinya terkait dengan konteks tertentu. Saat mengalami proses penubuhan itu, wahyu dan firman Tuhan juga harus mempertimbangkan pengalaman manusia yang terus berubah. Hukum Tuhan, bukan hanya hukum manusia, juga berubah. Tentu saja harus segera diberikan “caveat” di sini: bahwa tidak semua hukum Tuhan berubah; ada sejumlah hukum Tuhan yang bersifat universal, tetapi banyak diantaranya bersifat relatif dan kondisional.

Kaum salafis biasanya juga mengatakan bahwa hukum Islam mewakili Kehendak dan Firman Tuhan terakhir yang berlaku abadi, dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Hukum Islam adalah The Last Law. Sementara Nabi Muhammad adalah The Last Prophet yang membawa kebenaran terbesar terakhir dalam sejarah manusia. Quran sendiri juga dianggap sebagai The Last Revelation, Wahyu dan Penyingkapan Terakhir yang menjadi kata-pamungkas untuk seluruh kebenaran. Kalau kita telaah gagasan ini, tampak sekali bahwa asumsi yang mendasarinya adalah semacam cara berpikir “yang nomor paling akhir adalah yang terbaik”. Apakah benar, yang paling akhir adalah yang terbaik? Bukankah dalam bidang yang lain, umat Islam justru percaya bahwa yang akhir justru menandai kemerosotan? Bukankah Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa generasi terbaik adalah generasi awal yang dekat dengan periode kenabian? Bukankah ada anggapan pula pada umat Islam bahwa makin jauh dari generasi Nabi, kemungkinan terjadi korupsi makin besar? Dengan kata lain, dalam hal ini, logika yang bekerna justru “yang nomor pertama yang tarbaik”. Kenapa ada dua logika yang bekerja secara kontradiktoris di sana? Yang satu menganggap bahwa yang nomor bontot yang paling baik, sementara yang satunya justru menganggap nomor pertama paling baik. Bagaimana mendamaikan dua logika semacam ini?

Sebagai Muslim, saya tentu tak mengingkari dogma yang ada dalam Islam bahwa Quran dan Muhammad adalah wahyu dan nabi terakhir. Tetapi, dogma semacam ini sama sekali tidak menegasikan aspek historisitas dalam wahyu dan hukum Tuhan. Setelah Quran, dalam kepercayaan umat Islam, memang tidak ada wahyu lagi. Tetapi, ada hal lain yang sangat penting, yaitu manusia sebagai subyek yang karim, yang mampu mendialogkan wahyu dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi. Wahyu memang berhenti, tetapi akal manusia terus bekerja untuk melanjutkan tugas yang dulu pernah diemban oleh wahyu dan kenabian Muhammad. Tugas intelektual Muslim mendatang adalah bagaimana mempertimbangkan aspek pengalaman manusia sebagai subyek yang karim itu dalam perumusan hukum agama, dalam memahami ketentuan-ketentuan yang dianggap berasal dari Tuhan. Manusia sebagai subyek sejarah dengan seluruh kerumitan pengalamannya tidak bisa diabaikan dalam pemahaman agama. Konteks sosial yang terus berubah juga merupakan aspek lain yang tak bisa diabaikan. Hingga sekarang ini, sebagian besar umat Islam masih beredar di sekitar orbit salafisme, yaitu memahami agama dengan memberikan tekanan yang tinggi pada firman Tuhan dan teks suci, sementara mengabaikan konteks sejarah dan pengalaman manusia. Menurut saya, harus ada “paradigm shift”, perubahan cara pandang yang memang tidak mudah, dari pemahaman yang text-minded kepada pemahaman yang mempertimbangkan pengalaman manusia sebagai subyek yang memiliki akal sehat.

Inti pemahaman keagamaan yang diajukan oleh kaum khalafis, oleh para pemikir Muslim liberal dan progresif di mana-mana, sebetulnya, adalah sederhana: yaitu pemahaman keagamaan yang masuk akal. Akal sehat adalah modal utama bagi semua orang –bagi kalangan spesialis atau awam—untuk menilai sesuatu. Sabda Nabi Muhammad yang terkenal adalah “istafti qalbaka”, mintalah “fatwa” pada hati nuranimu, pada akal sehatmu. Sebelum ditunjang oleh ayat, hadis, dan argumen yang bertakik-takik dan njlimet, kita bisa menilai apakah sebuah “fatwa” atau pandangan keagamaan tertentu masuk akal atau tidak.

Marilah kita ambil contoh yang sederhana. Di sebuah provinsi Indonesia saat ini, ada sebuah qanun atau UU yang membolehkan seorang perempuan dihentikan di tengah jalan karena berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum agama. Dalam hukum Islam yang standar, memang aturan pakaian perempuan adalah menutup seluruh tubuh selain muka dan dua telapak tangan. Tanpa mengurangi rasa hormat pada hukum semacam ini, kita patut bertanya dengan akal sehat kita: kenapa perempuan diharuskan berpakaian semacam itu? Alasan yang kerap dikemukakan adalah untuk menjaga agar tak terjadi “fitnah” atau “sexual arousal”, pembangkitan syahwat. Wanita dipandang sebagai subyek pasif yang menimbulkan keguncangan pada kaum laki-laki. Perempuan adalah subyek volkanik yang bisa menimbulkan ledakan fitnah yang mengganggu kaum laki-laki. Pandangan semacam ini, secara umum mungkin bisa diterima akal. Yang menjadi pertanyaan adalah: kenapa perempuan yang harus menanggung “harga” dari gangguan ini. Kenapa laki-laki dibiarkan sebagai subyek yang sama sekali tak disentuh. Hukum tentang pakaian bagi perempuan dalam Islam selama ini kurang memperhitungkan pengalaman perempuan sebagai subyek otonom. Memandang bahwa perempuan adalah “sumber syahwat” yang volkanik jelas pandangan khas laki-laki yang sama sekali mengabaikan aspek-aspek yang kompleks dalam konstruksi subyek perempuan. Orang-orang yang menganggap bahwa aturan pakaian perempuan dalam Islam yang kita warisi dari era klasik dulu masih berlaku sekarang dan harus ditegakkan melalui Perda atau Qanun jelas mengabaikan perkembangan-perkembangan sosial yang terjadi, selain mengabaikan pengalaman perempuan sebagai subyek yang karim pula. Hukum semacam ini, tanpa melalui argumentasi yang rumit, dapat kita nilai tak masuk akal.

Dengan mengatakan hal ini, bukan berarti bahwa saya menganjurkan agar perempuan memakai pakaian apa saja sesukanya tanpa mengindahkan rasa kepantasan umum. Apa yang disebut sebagai “akal sehat” memiliki suatu “hukum imanen” tersendiri yang dapat menengarai batas-batas yang pantas dan tidak. Karena itu, hukum pakaian dalam Islam, menurut saya, bukanlah jenis pakaian tertentu yang menutup bagian-bagian badan tertentu. Kaidah pokok berpakaian dalam Islam, menurut saya, adalah kepantasan (public decency). Masing-masing masyarakat dan lingkungan budaya memiliki kaidah kepantasan masing-masing yang sesuai dengan budaya setempat.

Baru-baru ini, suatu golongan dalam Islam dimusuhi karena membawa ajaran yang berbeda mengenai kenabian, yaitu Ahmadiyah. Kelompok ini dipaksa keluar dari Islam dan mendirikan agama terpisah, selain juga dianggap sesat dan telah keluar dari agama Islam. Anggota kelompok ini diganggu, diserang, dan tempat ibadah mereka dibakar atau dirusak. Kejadian-kejadian ini jelas mencederai akal sehat kita, selain berlawanan dengan ajaran Islam yang paling mendasar. Prinsip dalam Islam yang jelas sangat masuk akal adalah tiadanya paksaan dalam agama (QS 2:256). Kepercayaan dan kepemelukan agama tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, sebab fondasi agama adalah ketundukan yang sukarela yang diwakili oleh konsep “ikhlas” dalam Islam. Jiwa ajaran Islam pernah dikumandangkan dengan sangat baik oleh seorang teolog Kristen dari Amerika Serikat asal Inggris, yaitu Roger William, yang pernah melontarkan kata-katanya yang terkenal, “the forced worship stinks in the God’s nostril” – ibadah yang dipaksakan akan menjadi sangat busuk baunya di hidung Tuhan.

Konsep tiadanya pemaksaan mestinya berlaku secara penuh, baik secara eksternal dan internal, sehingga prinsip itu menjadi konsisten dan masuk akal. Secara eksternal dalam pengertian, tak ada paksaan untuk masuk dari luar ke dalam Islam, tak boleh ada “konversi” yang dipaksakan. Secara internal, berarti tak ada paksaan untuk masuk ke dalam golongan, mazhab, atau sekte tertentu dalam Islam setelah yang berangkutan masuk Islam. Memaksa seseorang masuk ke dalam mazhab, sekte atau paham tertentu dalam Islam sama saja menyalahi prinsip dasar tiadanya paksaan tersebut. Memaksa golongan Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran yang dianggap “benar”, atau memaksa mereka keluar dari Islam dan mendirikan agama sendiri, jelas berlawanan dengan prinsip tiadanya paksaan dalam agama itu.

Salah satu argumen yang kerap dikemukakan oleh kaum salafis adalah bahwa kemunculan kelompok-kelompok yang membawa paham yang berbeda itu bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan memprovokasi mereka untuk berbuat tindakan kekerasan. Argumen semacam ini jelas tak masuk akal sama sekali. Semua pandangan baru, dalam sejarah manusia, selalu membawa keresahan dalam masyarakat. Jika seseorang dilarang membawa atau menyebarkan ajaran baru karena alasan menimbulkan provokasi, maka jelas peradaban manusia tak akan berkembang. Gagagasan Galileo tentang heliosentrisme jelas menimbulkan kemarahan gereja dan memprovokasi kalangan Kristen untuk mempersekusi ilmuwan itu. Jika sebuah gagasan, mazhab, atau paham baru tidak diperbolehkan muncul ke permukaan dengan alasan akan menimbulkan kemarahan masyarakat, maka kita mungkin masih hidup dalam alam Ptolemaisme dan ilmu modern sama sekali tak berkembang. Saya ingat kalimat terkenal dari Syekh Amin al-Khuli dari Mesir, “tu’addu al-fikratu hinan ma kafiratan tuharramu wa tuharab, tsumma tushbihu ma’a al-zaman mazhaban ba ‘aqidatan wa ishlahan takhthu bihi al-hayatu khathwatan ila al-amam,” suatu pemikiran pada suatu masa dianggap kafir, dilarang, dan dimusuhi; pelan-pelan, dengan berlalunya waktu, pemikiran itu berubah menjadi mazhab, bahkan dogma dominan, menjadi gagasan perbaikan dan pembaharuan yang membuat kehidupan lebih maju lagi ke depan.

Kita bisa membayangkan, apa yang terjadi dengan kaum kulit hitam di Amerika Serikat dulu jika mereka dilarang untuk membawa gagasan tentang kesetaraan manusia, melawan praktek diskriminasi, dengan alasan, gagasan itu akan meresahkan kaum kulit putih. Jika alasan keresahan kaum kulit putih itu dibenarkan, maka orang-orang Afro-Amerika sekarang ini tak akan pernah bisa menikmati kesetaraan. Gagasan baru, seperti dikatakan oleh Amin al-Khuli di atas, memang sering meresahkan dan dimusuhi, tetapi gagasan baru itulah yang membuat “frontier” peradaban manusia terus maju.

Yang menyedihkan adalah bahwa argumen tentang kemungkinan resahnya masyarakat karena gagasan baru itu, dijadikan argumen oleh kalangan yang pro-status quo ajaran untuk menakut-nakuti masyarakat. Mereka biasa berujar, jika sekte atau paham tertentu dibiarkan maka masyarakat akan resah, marah dan melakukan kekacauan. Argumen ini ingin saya sebut sebagai “the politics of blackmailing”, politik pemerasan. Lebih tidak pantas lagi jika argumen semacam ini dikemukakan oleh pihak pemerintah yang mestinya menjadi wasit yang adil di tengah-tengah keragaman dalam masyarakat. Jika kita ikuti ajaran dasar dalam Islam sendiri, prinsip tiadanya paksaan dalam agama dan kepercayaan adalah prinsip premium yang tak bisa dianulir oleh prinsip-prinsip yang lain, apalagi oleh alasan keresahan masyarakat atau ketertiban politik.

Keadaan yang saya anggap sebagai suatu kecenderungan yang menyedihkan adalah para elit agama kita tidak berusaha mendewasakan umat dengan mendorong agar mereka bisa menghormati perbedaan penafsiran dan paham yang berkembang dalam masyarakat, tetapi justru membuat mereka resah dengan cara menakut-nakuti bahwa paham-paham baru itu akan menimbulkan rasa was-was dan instabilitas dalam nasyarakat. Ini jelas seperti menyiramkan bahan bakar kepada rumput yang sudah kering. Tugas elit-elit agama seharusnya membawa masyarakat kepada tingkat kedewasaan yang cukup, sehingga mereka bisa menerima perbedaan secara lapang dada. Sementara itu tugas pemerintah bukanlah menekankan kembali “mindset” lama, yaitu menjada ketertiban umum dengan cara menekan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap membawa paham baru yang meresahkan. Tindakan pemerintah semacam ini selain berlawanan dengan kontitusi kita yang melindungi prinsip kebebasan beragama dan kepercayaan, juga tidak paralel dengan prinsip dasar dalam Islam sendiri yang menampik adanya paksaan dalam agama.

Dengan cara berpikir semacam inilah, kaum Muslim khalafis, para pemikir liberal dan progresif, mencoba mendamaikan antara imperatif keimanan dan imperatif perubahan karena perkembangan sosial dan sejarah. Jika ada kaum Muslim yang layak disebut moderat, mereka itulah yang pantas menyandang gelar itu, sebab mereka lah yang menjaga keseimbangan antara “tradisi” dan “perubahan”, antara “ashalah” dan “hadathah”, antara otentisitas dan modernitas.

Sekian, terima kasih.

Jakarta, 2 Maret 2010
Disampaikan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki.

Isra' Mi'raj dan Fakta Sejarah

2009-10-31T05:47:00.000-07:00

Isra’ Mi’raj merupakan sebuah “peristiwa” besar di dalam agama Islam. Pada perstiwa ini dikabarkan nabi Muhammad bersama bouraq dikabarkan melakukan perjalanan menembus langit menuju sidratul muntaha untuk menerima perintah sholat universal. Bagi sebagian orang, peristiwa ini merupakan titik awal tonggak ajaran Islam yang membedakan dnegan ajaran agama lainnya. Perjalanan ini di mulai dari Makkah menuju Yerusalem di Palestina untuk selanjutnya menembus langit bertemu dengan Allah. Cerita tanpa justifikasi teks dan fakta kesejarahan ini berkembang luas di masyarakat pada umumnya. Isra Mi’raj yang dilaksanakan di daerah-daerah ini patut kita beri acungan jempol karena efek manfaat lebih besar daripada mudharat karena dapat meningkatkan tali silaturahim antar masyarakat. Semangat Isra’ Mi’rajpun di Indonesia lebih hangat terasa di bandingkan dengan Negara Islam lainnya di dunia. Sewaktu saya berada di Yordania, tidak ada perayaan baik maulud ataupun Isra’ Mi’raj seperti di Indonesia ini, bagi mereka hal tersebut tidak berbeda dengan hari Sabtu, Minggu, ataupun hari-hari lainnya. Semangat keagamaan Indonesia merupakan hasil yang cukup gemilang ketimbang di luar negeri, hal inipula yang membuat beberapa negara “iri” dan “kagum” terhadap semangat keagamaan Indonesia yang ramah serta toleran ini.

Masjid al Aqsa saat ini merupakan sebuah masjid yang di bangung diatas kuil Sulaiman/haikal Sulaiman (Solomon Temple) milik umat Yahudi yang telah luluh lantak oleh serbuan tentara Romawi pada tahun 70 Masehi yang dipimpin oleh Titus. Ketika agama Kristen menguasai Yerusalem sebelum invasi Umar bin Khattab, umat Kristen menjadikan bukit Yahudi ini sebagai tempat membuang sampah yang bertujuan “psy war” terhadap umat Yahudi kala itu sebagai balasan karena Yahudi menyalib Yesus (yang saat ini berimbas menjadi anti semit). Di dekat masjid al Aqsa yang besar dan megah itu, terdapat Dome of The Rock (Kubah Batu) yang di dalamnya menurut cerita turun-temurun terdapat sebuah batu yang dipercaya sebagai batu pijakan Nabi Muhammad untuk menuju langit. Ketika saya berkunjung ke Israel pada pertengahan 2006 lalu, saya sempat memasuki Dome of The Rock yang sebelumnya harus mendapat sedikit “wawancara” dengan penjaga Al Haram Asy Syarif yang terkenal “kolot”, saya akui, arsitekturnya sangat bagus, khat-khat yang menghiasi dindingnya pun menawan, tapi saya tidak menemukan khat untuk “ayat isra’ mi’raj” pada dindingnya, padahal jika tempat tersebut dipercaya sebagai tempat mi’raj maka barang tentu secuil ayat yang sebagai sandaran akan dimuat seperti pada tempat bersejarah Islam lainnya yang dikaitkan dengan ayat Al Quran.

Jika kita amati di dalam Al Quran, hanya ada satu ayat yang menyinggung perihal perjalanan ini, yaitu di dalam surat al Isra’ ayat 1, yaitu perihal perjalanan dari masjidil Haram menuju masjid Al Aqsa. Kalau kita amati bersama berdasarkan fakta sejarah, masjid Al Aqsa itu baru di bangun jauh setelah nabi Muhammad wafat, bahkan jauh setelah khalifah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem, yaitu sekitar 46 tahun setelah wafat Nabi Muhammad pada zaman khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kekhalifahan Umayyah (Dinasti Bani Umayyah) pada tahun 66 H dan selesai tahun 73 H. Fakta sejarah ini agaknya jarang dikenal oleh orang banyak, dikarenakan tradisi “dongeng” yang secara turun temurun ini sudah beranak pinak dan diterima dengan begitu saja tanpa adanya studi kesejarahan perihal hal yang dianggap vital ini. Memang dalam berbagai tempat baik hadis disebutkan perihal Mi’raj tersebut. Tetapi kita juga harus jeli di dalam berbagai hadis tersebut tidak disebutkan perjalanan ke Yerusalem (al Aqsa), melainkan perjalanan dari Makkah menuju sidratul muntaha langsung yang berwujud perjalanan spiritual saja, di dalam Shahih Bukhari pada Kitab al Shalat bab kayfa furidlat al shalat memang disebutkan bahwasannya nabi di gambarkan memasuki pintu-pintu langit yang bertingkat-tingkat dan bertemu dengan nabi Isa, Idris, Ibrahim dan Adam sampai puncaknya pada Allah yang dilihat melalui mata batin/spiritual nabi, tapi tidak ada satupun keterangan bahwa naik kelangitnya tersebut setelah melakukan pendaratan di Yerusalem.

Ada satu masalah krusial lainnya yaitu, di dalam surat al Isra’ tersebut dikatakan bahwa perjalanan tersebut berakhir di masjid jauh (masjid al Aqsa), padahal di dalam surat Ar Rum ayat 3 disebutkan bahwa Palestina adalah negeri terdekat dengan Makkah (adnaa al ardl), jadi ada semacam kontradiksi teks antar ayat di satu sisi mengatakan jauh di satu sisi mengatakan dekat, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu di besar-besarkan, justru hal ini menunjukan bahwa sulitnya mengungkap fakta dan data suatu kejadian yang terjadi beribu tahun silam, karena pada dasarnya tidak ada kitab suci yang langsung turun dari langit dan kitab suci itu sendiri bukan merupakan buku sejarah yang lengkap , melainkan sebelumnya telah “diramu” oleh para penulis dan penafsir waktu itu, kita juga tentu mengenal berbagai teks mushaf sahabat yang berbeda satu dengan lainnya dan tanpa ada pemberitahuan dan klarifikasi, khalifah Usman bin Affan membakar habis mushaf yang tidak sesuai dengan miliknya.

Tapi hal ini bukanlah merupakan batu sandungan terhadap kisah agung dari tradisi islam, melainkan sebagai sebuah pelajaran agar kita dapat menggali nilai-nilai universal dari Isra’ Mi’raj ini.

Ortodoksi Fiqih Islam

2009-10-06T20:30:00.001-07:00

Berbicara tentang fiqih dan ijtihad, maka dengan sendirinya kita akan berbicara mengenai pendapat seseorang baik nabi, sahabat, tabiin, tabiit tabiin maupun pendapat fuqaha sesudahnya. Pendapat-pendapat tersebut kesemuanya terlepas dari benar atau salah karena segala sesuatunya menggunakan pendekatan yang sama, yaitu Al Quran, sunnah, dan ra’yu (akal). Perlu ditegaskan bahwa dalam Islam yang bersifat maksum-yaitu yang terpelihara dari kesalahan perihal ijtihad dan fiqih-hanyalah nabi Muhammad. Selain beliau para sahabat dan tabiin bisa saja salah dalam berijtihad. Oleh karena itu ajaran-ajaran sesudah beliau tidak bersifat absolute, tetapi bersifat relative dan nisbi kebenaran. Fiqih dan Ijtihad yang dikembangkan oleh Nashiruddin al Bani tidak lebih bagus dari Muhammad Abduh, ijtihad dan fiqih dari Muhammad Abduh juga tidak lebih baik Yusuf al Qaradhawy begitu pula seterusnya. Hal ini bukanlah sesuatu yang dipandang aneh, sejak zaman para sahabat, sudah terjadi perbedaan yang demikian, terkadang fiqih yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab berbeda dengan Bilal bin Rabbah, terkadang Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Amr bin Yassir yang jika kita tarik benang merah maka hal yang demikian memperkaya wawasan kita perihal ijtihad dan fiqih dalam pengambilan hukum Islam di masa sekarang yang mengandung “kekurangan” di sana sini.

Tapi yang berkembang dimasyarakat saat ini adalah, gemar memelihara fiqih yang dihasilkan oleh mujtahid abad-abad klasik yang tentunya berkaitan dengan saat itu saja. Para mujtahid zaman klasik ini kebanyakan bercorak tradisonal yang pada akhirnya tidak bisa menyesuaikan kondisi dahulu dengan kondisi saat ini, khususnya dengan modernitas. Kaum yang seperti ini biasa di sebut dengan kaum puritan atau boleh dikatakan sebagai ortodoks. Pemahaman terhadap suatu permasalahan hanya ditinjau dari segi ada dalil atau tidak ada dalil tanpa mengindahkan adanya campur tangan akal. Pendapat yang didasarkan pada urusan teks ini pada hakikatnya menghambat gaya berpikir saat itu, dan sampai hari ini masih dilestarikan. Dalam pemikiran tradisonal, peran akal tidak begitu menentukan dalam memahami ajaran Al Quran dan Hadis. Akan tetapi, pendapat bahwa teks merupakan produk budaya, dalam konteks Al Quran mencerminkan fase pembentukan dan penyempurnaan, yaitu fase di mana teks menjadi produk budaya setelahnya sehingga konteks menjadi salah satu pertimbangan yang cukup kuat.

Salah satu contoh nyata adalah perihal fatwa Salafi mengenai “boleh tidaknya menonton tv walau hanya berita”, sampai detik ini fatwa tersebut belum dicabut tetapi tetap dilestarikan dengan dasar dalil hadis gambar adalah haram dan penyiar berita yang tidak senonoh. Tidak ada penggunaan akal dan pikiran dalam membuat fatwa seperti ini, yang ada hanyalah tekstual, bayangkan saja bagaimana hidup orang yang tidak mendapat akses informasi. Padahal dalam urusan dunia, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa kita dianggap lebih paham urusan dunia: Antum A’lamu bi Umuri Dunyakum.

Selain itu bagi penganut paham Wahabbi, pandangan ortodoks tersebut masih dibenarkan hingga sekarang, seperti perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berolahraga, dan berbagai pandangan ortodoks yang ditinggal oleh zaman lainnya. Sejumlah kitab-kitab fiqih yang diajarkan di pelbagai perguruan tinggi Islam, pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan, pada umunya hanya boleh membacakan kembali kitab-kitab fiqih yang ditulis para ulama abad-abad silam, tanpa melakukan studi plus daya kritis yang dapat menelaah apakah pendapat tersebut benar atau tidak.

Sebenarnya dari permasalahan itu tadi muncullah apa yang disebut penyeragaman fiqih, fiqih seseorang dianggap lebih baik dan benar menurut golongan mereka dari fiqih yang lain, pendapat seseorang lebih benar walaupun jika terdapat pendapat yang sama-sama benar lebih memilih pendapat yang menurut golongan mereka benar, pendapat lain adalah bathil. Ciri-ciri ini adalah ciri khas dari kaum Khawarij. Khawarij adalah sekelompok orang yang keluar (kharaja) dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah terjadi arbitrase (tahkim) antara Ali dan Mu’awiyah, dan menganggap kafir Ali dan Muawiyah. Jargon dari golongan ini adalah “barang siapa yang tidak menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka hakikatnya adalah kafir“. Seluruh ulama berpendapat bahwa ajaran Khawarij ini adalah ajaran yang menyimpang.

Persoalan di dalam tradisi fiqih yang belum mendapatkan penyelesaian secara benar adalah perihal fiqih antar agama. Saya beruntung mendapat buku karangan Ibn Taimiyah (ulama ortodoks dahulu yang pendapatnya banyak dipakai Wahabbi) tentang relasi antara Islam dan Kristen ketika melakukan studi di Yordania beberapa waktu silam. Di dalam buku yang cukup “panas“ ini studi yang digambarkan oleh Ibn Taimiyah adalah perihal tahrif (perubahan pada konsep keagamaan dari kitab suci) sehingga fiqih yang dihasilkan adalah fiqih kaku yang berimplikasi pada relasi teologis antar agama (dalam hal ini Islam-Kristen). Tertutupnya pintu ijtihad yang dipopulerkan oleh Ibn Taimiyah merupakan hambatan awal dalam melaksanakan kontekstualisasi dan rekonstruksi fiqih dalam kaitanya dengan posisi dan relasi fiqih antar agama.

Klaim ortodoksi ini juga menafikkan akal dengan bertameng dan mengkambinghitamkan dari golongan Mu’tazillah, yaitu yang biasa disebut golongan rasionalis yang membawa pencerahan bagi abad pencerahan eropa. Golongan ini membawa dampak besar dalam perubahan struktur berfikir masyarakat saat itu. Menurut pribadi penulis, fiqih-fiqih yang tidak sesuai dengan semangat-semangat Al Quran, Hadis, serta Ra’yu haruslah diadakan telaah ulang di karenakan tuntutan zaman yang mana memerlukan fiqih-fiqih kontemporer di bidang ibadah, muamalah, serta aqidah, khususnya fiqih yang berhubungan dengan masalah relasi antar umat bergama yang sampai sekarang masih cenderung kaku.

Salah satu buku fiqih yang “berani“ mendobrak tradisi puritanisme di Indonesia adalah buku “Fiqih Lintas Agama“ yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, selain itu terdapat pula buku yang menurut penulis layak sebagai daya kritis atas fiqih dalam kaitan teks yang bersumber dari Al Quran semata yang agaknya menjadi referensi yang cukup berbobot, yaitu “Tekstualitas Al Quran“ karangan Nasr Hamid Abu Zaid, selain itu buku “Pembaharuan dalam Islam“ dan “Islam Rasional“ karangan Prof. Dr. Harun Nasution.

Agaknya tajdid al syariah (pembaruan syariah) merupakan usaha yang cukup baik dalam mengatasi paham ortodoksi di dalam menerapkan sebuah fenomena fiqih yang lebih ramah dan toleran terhadap umat Isam pada umumnya untuk mengatasi tafsiran zaman klasik. Manusia semakin lama menjadi semakin pintar dan cerdas, tentunya pemahaman kaku-tekstual akan ditinggal dengan sendirinya oleh masyarakat yang memiliki peradaban.

Jakarta, 23 Mei 2007
Pesawat Jakarta-Surabaya

Surat Dari Departemen Luar Negeri Israel

2009-09-29T03:48:00.000-07:00

Saya hanya ingin bersikap obyektif dalam menaggapi suatu permasalahan..., berikut ini klarifikasi dari Departemen Luar Negeri Israel yang ada di Singapura...

Surat terbuka bagi orang Indonesia yang berdemonstrasi terhadap Israel

Saya memikirkan orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi ini. Apakah Anda tahu yang menjadi latar belakang konflik ini ? Menurut Anda bagaimana solusi bagi masalah antara Israel dan Palestina ? Mengapa mereka memilih Israel dan bukannya Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan masa depan normal bagi Palestina ? Saya ingin Anda membaca ini, mendengarkan ini. Dan bila Anda ingin melancarkan protes – silakan, namun lakukanlah dengan pengertian, bukan hanya kata-kata kosong dan propaganda.

Beberapa mengatakan : kami demonstrasi karena kami ingin Palestina memiliki negara sendiri dan tidak hidup dalam penjajahan Israel

Bahkan untuk mulai pembicaraan tentang berakhirnya konflik Israel – Palestina, seseorang perlu menerima konsep solusi dua negara. Konsep dua negara ini artinya Israel dan Palestina hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dengan damai. Saat para perwakilan Israel dan Palestina mulai membicarakan perdamaian, dalam perjanjian Oslo di tahun 1993, ini adalah dasar dari negosiasi. Mengakhiri semua permusuhan, adanya teritorial bersama atas klaim historis dan berbagi daerah. Pemerintah Indonesia juga mendukung gagasan ini saat Indonesia bergabung dengan para pemimpin negara dalam pertemuan baru-baru ini (2008) di Annapolis yang bermaksud menyalakan kembali semangat negosiasi.

Israel secara formal dan dalam setiap forum menerima solusi dua negara. Negosiasi untuk kesepakatan telah dilaksanakan bersama Otorita Palestina selama beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, hal yang paling mendasar pada Hamas adalah menolak keberadaan Israel, untuk menghapuskan Israel dengan segenap kekuatan. Negosiasi bukanlah pilihan, tidak ada yang dapat dinegosiasikan mengenai hal ini. Solusi dua negara bahkan merupakan sebuah kemungkinan.

Jadi, sederhananya, untuk memberikan pada Hamas apa yang mereka inginkan – saya harus mati, demikian juga dengan semua 7 juta orang Israel lainnya. Lalu, saat tidak ada lagi Israel – mereka akan menghentikan pengeboman. Tentu saja, untuk saya, ini bukanlah sebuah pilihan.

Jangan cuma perhatikan kata-kata saya. Berikut ini adalah Piagam Hamas:

“Israel akan ada dan akan terus ada sampai Islam memusnahkannya, persis seperti Hamas menghapuskan yang lainnya sebelumnya.”

“Gerakkan Perlawanan Islam meyakini bahwa tanah Palestina adalah Tanah Wakaf yang diperuntukkan bagi generasi Muslim yang akan datang sampai pada Hari Penghakiman nanti. Tanah ini, atau bagiannya, tidak boleh disia-siakan: tanah ini, atau bagiannya, tidak boleh dilepaskan.”

“Tidak ada solusi untuk pertanyaan Palestina kecuali melalui Jihad. Inisiatif , proposal dan konferensi internasional semuanya membuang waktu dan upaya sia-sia.”

Sumber dari situs Palestina : http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html

Memang, Hamas telah melakukan segalanya untuk merusak harapan kedamaian di kawasan serta merusak pembicaraan perdamaian antara Israel dengan Otorita Palestina.

Di tahun 1994-96 bom bunuh diri Hamas mengalihkan upaya proses perdamaian Oslo.

Selama tahun-tahun berdarah pada intifada ke-2 (tahun 2000-2005), Hamas bertanggungjawab, bersama dengan Jihad Islam Palestina, atas sekitar 70% dari 150 bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 1000 orang warga Israel, kebanyakan adalah penduduk sipil.

Tanpa aksi terror Hamas, saya yakin Palestina telah menjadi sebuah negara sejak beberapa tahun lalu.

Hamas secara demokratik dipilih oleh rakyat Palestina di tahun 2006 untuk pemerintahan (namun bukan untuk presidensial). Namun Hamas menggelar kudeta militer pada bulan Juni 2007 dan telah melakukan pembunuhan berdarah dingin atas sekitar 200 anggota Fatah Palestina, sementara di waktu lalu Otorita Palestina hanya menangkap para anggota Hamas untuk jangka waktu pendek. Sebagai reaksi dan sesuai dengan konstitusi Palestina, Presiden Abbas memberhentikan seluruh Menteri Hamas dari pemerintahan – dan sesuai dengan Undang-Undang Palestina, Hamas tidak lagi merupakan perwakilan rakyat Palestina. Hamas menguasai Gaza dengan senjata kekerasan dan masih tetap membunuh anggota Fatah.

Hamas menguasai Gaza dengan senjata kekerasan dan masih tetap membunuh anggota Fatah.Anggota Fatah melarikan diri ke Israel setelah serangan Hamas baru-baru ini di bulan Agustus :http://www.jihadwatch.org/archives/022067.php

Bukankah Hamas membawa rakyat Palestina tanpa tujuan selain perang dan kesengsaraan ? Masa depan seperti apa yang Hamas tawarkan pada rakyat di Gaza ?

Beberapa mengatakan : kami protes atas serangan tak beralasan Israel di Gaza

Saya ingin menyampaikan beberapa alasan tindak operasi ini. Mohon simak dan coba renungkan bila Indonesia mengalami situasi yang sama, akankah Indonesia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Israel ?

Selama 8 tahun dan khususnya selama 3 tahun terakhir sejak Hamas mengambil alih Gaza, kota-kota di bagian selatan Israel telah hidup dalam tempat-tempat perlindungan karena ancaman roket dan tembakan misil terus menerus. Serangan-serangan ini berlangsung dengan sebanyak 90 misil dalam satu hari. Selama bertahun-tahun Israel berusaha menyelesaikan masalah ini dengan cara lain. Israel menghadap PBB untuk mendapatkan bantuan, pada Mesir dan Turki untuk mediasi, namun hal ini tidaklah membantu. Kesepakatan gencatan senjata pendek dalam 6 bulan terakhir digunakan oleh Hamas untuk mempersenjatai diri dan setelah habis masa gencatan senjata, ratusan misil dan roket diluncurkan kembali ke kota-kota di Israel.

Sekali lagi, tidak perlu percaya begitu saja, simaklah yang disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir berkenaan dengan hal yang sama :

Simak: http://www.youtube.com/watch?v=5roptSbO3GQ

Dan harus saya tekankan – ini bukanlah perkampungan, ini bukanlah kota-kota dalam teritorial 1967, ini adalah kota-kota di dalam Israel.

Akankah pemerintah Indonesia membiarkan rakyatnya hidup dalam tempat-tempat perlindungan selama bertahun-tahun dibom setiap harinya oleh sebuah organisasi yang memproklamirkan tujuannya untuk menghancurkan Indonesia ? Dan ini terjadi selama 8 tahun. Bukankah Indonesia, dalam situasi yang sama, juga akan mengirimkan tentaranya untuk melindungi rakyatnya ?

Beberapa mengatakan : kami protes akan jumlah korban dan situasi kemanusiaan

Foto dari Gaza menyedihkan dan sangat buruk. Perang memang sangat buruk. Setiap orang yang terbunuh adalah tragedi, namun sekali lagi ingin saya jelaskan masalah ini dan saya ingin mengklarifikasi semuanya yang saya katakan sesuai dengan beberapa sumber:

Diberitakan hari ini (5/1) hanya terdapat 64 korban penduduk sipil dari 510 yang terbunuh. 12% dari korban adalah penduduk sipil. Ini bukan perkataan saya – berita ini dari laporan AP yang mengutip Kementrian Kesehatan Palestina :

http://www.kjrh.com/news/world/story/Death-toll-climbs-Israel-pushes-deeper-into-Gaza/O049WnBjbECby_RqLIa1WQ.cspx

http://current.com/items/89679948/ap_israeli_offensive_only_13_are_civilian_deaths.htm

Rasio ini jauh lebih rendah dari konflik bersenjata lainnya seperti Afganistan dan aksi NATO di Kosovo

Saya tidak memandang remeh atas korban nyawa sebanyak 64 orang, tidak sama sekali. Gaza adalah kawasan yang sangat padat dan bila Hamas meluncurkan roket dan misil, Hamas akan melakukannya dari kawasan penduduk sipil. Perhatikan gambar berikut :

Perbesarlah foto untuk melihat lebih jelas dari mana persisnya roket ini berasal.

Beberapa mengatakan : kami demonstrasi karena kami ingin operasi ini dihentikan

Israel memiliki permintaan yang sederhana, permintaan yang negara manapun di dunia, dalam posisinya akan lakukan :

Penghentian roket dan misil yang ditembakkan dari Gaza.Penghentian penyelundupan senjata melalui perbatasan Mesir dengan penempatan pengamat internasional di sana.

Itu saja. Itulah yang dibutuhkan untuk menghentikan semuanya ini.

Israel tidak dapat kembali pada situasi yang sama di mana kota-kotanya di bagian selatan diserang bom setiap harinya. Akankah Indonesia atau Singapura menerima bila kotanya dalam ancaman bom secara terus menerus ?

Indonesia memiliki posisi yang baik untuk membantu rakyat Palestina, karena Indonesia adalah negara Islam terbesar Indonesia dapat menekan Hamas untuk menyepakati kedua termin sederhana ini. Buatlah penekanan yang sama, demonstrasi dan pers yang ditujukan terhadap Israel serta untuk menekan pihak Hamas menghentikan penembakan. Mediasi antara Fatah dan Hamas untuk mencapai perjanjian Palestina dan kepemimpinan akan memungkinkan berjalannya pembicaraan perdamaian, sebarkan berita bahwa solusi bagi masalah Israel – Palestina bukanlah melalui Jihad namun pada solusi dua negara.

Saya adalah seorang diplomat Israel, karenanya saya mengerti bila anda mungkin curiga akan isi informasi ini, saya telah memberikan beberapa sumber non-Israel untuk mengklarifikasi pandangan-pandangan saya. Silakan memeriksa, memberi tanggapan bila Anda menemukan kesalahan atau informasi yang tidak tepat sekecil apapun. Silakan menulis atau bertanya pada saya, dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris.

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar saya rasa Anda sungguh-sungguh memiliki kewajiban menolong rakyat Palestina dan Israel serta melakukannya dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar

Link asli: http://jakarta.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=86347&

Cache:

http://209.85.175.132/search?q=cache:ipCSECYt-7IJ:jakarta.mfa.gov.il/+http://jakarta.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=86347&&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a

Harus Ada Penyerataan Gender

2009-08-28T04:48:00.000-07:00

Gaung film “Perempuan Berkalung Sorban” memang telah usai, tetapi masih segar diingatakan kita tentang jalan cerita film yang membahas ajaran Islam (khususnya tentang wanita) apa adanya ini. Saya sendiri sudah mendapatkan novel “controversial” ini sejak tahun 2002 lalu, tapi saya tidak akan menyoroti novel dan film tersebut, yang saya ingin soroti adalah perihal gender dalam film “jujur” ini Menurut saya film ini adalah film apa adanya yang menggambarkan tentang posisi dan relasi wanita sebagai second class dalam patriakhi ajaran Islam yang tak terbantahkan dari segi naqli dan aqli. Penyebutan sejumlah hadis merupakan bukti utama bahwa di dalam masyarakat kita masih terdapat “kasta” pria lebih unggul dari wanita. Di beberapa tempat di dalam Al Quranpun masih sering di jumpai justifikasi teks oleh kalangan konservatif-fundamentalis sebagai pembenaran atas tindakan tersebut. Memang tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya pola kehidupan khususnya perihal gender di dalam Al Quran merupakan produk budaya Arab ketika itu, seperti perihal urusan rumah tangga dan kedudukan pria atas wanita. Pada era-era awal Islam, pandangan-pandangan nabi tentang perempuan sebetulnya sudah cukup progresif. Tapi sayangnya, sejarah kemudian membaliknya. Pandangan-pandangan tentang perempuan oleh banyak sebab lantas tidak lagi cukup progresif, tapi kembali ke pakem konservatisme

Kita tentu mengenal dalam Al Quran istilah-istilah “pria merupakan pemimpin atas wanita” (arrijaluu qawammunna ‘alannisaa) dan atas dasar inilah para konservatif fundamentalis (seperti wahabi misalnya) untuk membuat dan mengatur segala-galanya terhadap urusan wanita, bahkan sampai saat ini kalau kita berkunjung ke Arab wanita masih saja “terkekang” kebebasannya (seperti tidak boleh berolahraga, bekerja, bahkan untuk berjalan-jalan di keramaian), di Indonesia itu terjadi juga pada faham keagamaan garis keras yang mengadopsi dan memegang teguh ajaran ini. Tak hanya dengan itu, implikasi lain adalah mengenai pakaian dan tubuh wanita. Wanita diciptakan serba aurat, bahkan suaranyapun aurat sehingga apa-apa yang ada di tubuh wanita adalah aurat. Saya tidak membayangkan jika guru-guru wanita kita berbicara di hadapan kita berarti kita sama saja menikmati aurat guru-guru wanita kita. Hal ini tentu menggelikan hati sebab pada dasarnya wanita diciptakan sama, sederajat, dan sama nilainya di mata Tuhan. Pakaianpun di bedakan atas wanita. Ketika saya melakukan kunjungan ke salah satu pesantren di Jawa Timur pada dekade 2006 lalu, saya mendapati para wanitanya diwajibkan memakai cadar dan mengenakan kain yang hampir mirip seperti jubah. Sesaat kemudian sayapun bertanya kepada “ustadz” di sana tentang mengapa diwajibkan memakai cadar dan kain yang hampir mirip jubah itu, beliaupun menjawab itu adalah kewajiban syariat atas perempuan untuk menutupi auratnya. Padahal di dalam Al Quran tidak ada satupun dalil yang mewajibkan wanita memakai cadar dan menggunakan jubah untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalaupun ada yang demikian, ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai “ijtihad” belaka, yang bukan merupakan kafir jika meninggalkannya, jelas sekali tidak terdapat landasan tekstual seperti di klaim oleh pandangan konservatif tadi dengan menyetir pandangan Ibnu Abbas. Satu-satunya dalil mengenai hal ini adalah tentang memakaikan jilbab atau kerudung (yang merupakan sebuah anjuran), bukan menggunakan cadar atau jubah seperti di klaim paham radikal yang sejak reformasi tumbuh subur dan merasa paling benar sendiri dengan bersembunyi di balik “ini ada dalilnya” dan “itu tidak ada dalilnya”.

Kesetaraan gender agaknya merupakan sesuatu yang wajib kita kembangkan sebagai usaha untuk menghargai wanita di dalam ajaran Islam yang sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan konservatif. Memang terdapat hadis bahwasannya wanita itu kurang dari segi agama dan pikiran. Tapi hal itu sekali lagi bukanlah justifikasi bahwa pria harus memberikan “wajib ‘ain” kemauannya dituruti oleh wanita dan andaikata memang itu merupakan justifikasi menurut hemat penulis keberadaanya harus ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan semangat Islam untuk mengangkat derajat wanita dari lingkaran paham jahiliyah , hal yang terjadi adalah pembenaran atas kesewenang-wenangan (dzalim). Wanita merupakan makhluk agung yang layak mendapat tempat di sisi umat manusia, bahkan nabi konon mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu.

Kembali kita pada Al Quran, kita harus merekonstruksi pandangan wanita di dalam Al Quran dan membuang pandnagan-pandangan yang dapat “mencederai” makhluk mulia tersebut. Salah satu hal yang menjadi pertentangan adalah perihal poligami, menurut mereka yang berpaham konservatif ini, poligami merupakan sunnah nabi. "poligami adalah sunah" biasanya diajukan karena sandaran kepada teks ayat Al Quran (QS An-Nisa, 4: 2-3). Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Muhammad Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar’i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Tafsir al-Manar, 4/287). Efek mudharat dari pada manfaat dari poligami lebih besar, fakta-fakta dilapangan menujukan bahwasannya poligami sejatinya hanya membuat wanita yang menjadi istri pertama sakit hati karena suami lebih mengutamakan yang “madu” barunya tersebut. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus" (Jâmi’ al-Ushûl, juz XII, 168, nomor hadis: 9049). Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi SAW menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri. Memang poligami hak mutlak pria, tetapi hal ini bukan merupakan hak penuh kepada pria untuk menjadikan perasaan istri sebagai bulan-bulanan saja. Bahkan ada sebuah riwayat bahwasannya nabi marah besar ketika Ali bin Abi Thalib ingin berpoligami, ketika itu statusnya adalah suami Fathimah, dan tentu saja Ali mempunyai hak mutlak untuk berpoligami.

Sekali lagi, wanita merupakan korban tekstual dari sebuah ijtihad. Dengan demikian agaknya kita harus dapat meninjau kembali posisi dan relasi antara wanita dan pria tanpa ada patriakhi di dalam hidup berbangsa dan beragama.

Menjual Murah Ayat-Ayat Tuhan

2009-08-12T05:49:00.000-07:00

Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya terhadap para korban bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Bom kali ini tidak hanya meluluhlantakan hotel tapi juga menjadi codet bagi Indonesia yang sudah mendapatkan tempat di dunia Internasional karena selama 4 tahun dapat menanggulangi terorisme. Kecanggihan terorisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan jaringan terorisme Internasional yang telah menciptakan kader-kader baru di Indonesia. Hal ini sangatlah kasat mata mengingat kecanggihan para teroris baik dari segi merakit bom dan kecanggihan strategi pertempuran. Sering kita lupakan perihal “jaringan” lokal terorisme di Indonesia yang tumbuh subur setelah era reformasi yang dengan mudah menyambut gerakan terorisme internasional. Sebut saja Al Qaidah dan Jamaah Islamiyah yang mendengar namanya saja pikiran kita sudah dapat memanifestasikan dengan “bom bunuh diri” yang dengan mudah dapat mendapatkan kader-kader dari Indonesia pasca mereka kembali dari Afghanistan. Menurut Suryadharma Salim, mantan Komandan Detasemen 88 Anti Teror yang pensiun Januari lalu, jaringan terorisme internasional Al Qaida sudah memasuki Indonesia sejak decade 2003 lalu sebagaimana wawancara dengan Tv One beberapa hari yang lalu. Mayoritas teroris Indonesia merupakan hasil dari pelatihan militer Afghanistan seperti: Imam Samudra alias Kudama, Amrozi, dan Mukhlas yang dapat membuat bom meski hanya dengan bahan gula. Tujuan mereka hanya satu menghapuskan system kafir (Thagut) dan menjadikan Negara Islam (Darul Islam) dengan system Theokrasi.

Di Indonesia sendiri tercatat pada awal kemerdekaan terjadi beberapa pemberontakan, dan salah satu contoh masih terdengar hingga saat ini adalah Darul Islam atau biasa disebut dengan Negara Islam Indonesia (NII). Walaupun beberapa tokoh dari organisasi ini sudah tidak ada, namun kita juga harus mengetahui pengkaderan yang dilakukannya telah tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Warisan ideologi yang mudah mengecap yang tidak sependapat dengan dirinya sebagai “kafir” inilah pokok dari gerakan radikal di Indonesia. Warisan mereka berupa kekerasan dan takfir sudah mendarah daging pada generasi selanjutnya yang harus ditumpas habis dan melakukan tindakan preventif agar para “kader” ini tidak dapat melebarkan sayap-sayapnya.

Pertanyaanya sekarang, bagaimana mereka dapat merekrut kader-kader?. Yang paling fundamental adalah dengan ideology. Umat awam yang rindu akan nilai-nilai agama dan haus akan agama dengan mudah disusupi oleh ideology keras dari teroris ini. Mereka yang duduk di bangku sekolah biasa tanpa pengetahuan agama yang cukup begitu menemukan “ustadz” yang fasih bermain dalil ini dan itu dengan mudah dicekoki ideology mereka. Pengafiran, kekerasan dan kemauan untuk melenyapkan pihak-pihak yang tidak sependapat merupakan indikasi awal akan benih teroris di dalam diri seseorang. Kedok yang mereka gunakan dan sejauh ini merupakan senjata paling ampuh adalah dengan pondok pesantren. Di berbagai pondok pesantren sosok ulama atau ustadz atau kyai merupakan sosok fundamental, apa yang dikatakan mereka adalah ucapan yang baik dan bernilai sebagai sesuatu yang harus ditaati, celakanya kultur Indonesia memudahkan teroris untuk menggunakan jalur ini sebagai ajang kaderisasi, walaupun tidak semua pondok pesantren seperti ini. Ulama memang dapat berfungsi ibarat pedang bermata dua, ulama bisa menjadi panutan untuk mendalami ilmu agama, tetapi “ulama” juga dapat berperan sebagai trigger terhadap indoktrinasi terorisme. Tidak mungkin para pelaku terorisme itu yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang servis elektronik dan agen pulsa tiba-tiba memiliki kesadaran untuk “jihad” mengorbankan nyawa dengan cara bom bunuh diri tanpa “mantra” dari “ulama” versi mereka. Di Negara manapun yang berpenduduk mayoritas muslim ketika merebak terorisme, para ulamalah yang menjadi panutan untuk dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dalam perspektif agama dan mejelaskan bahwasannya agama mengutuk keras tindakan terorisme. Di Yordania sendiri para penceramah dan alim ulama dihimbau agar menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme dan menanggulangi kegiatan terorisme tersebut.

Kembali pada masalah pesantren. Pesantren-pesantren mereka berbeda dari pesantren lainnya karena yang mereka ajarkankan adalah ideology kekerasan serta tanpa toleransi memandang segala sesuatu dari perspektif ayat-ayat kitab suci dan ucapan nabi dari segi tekstual serta ada atau tidak ada dalil tanpa dapat menelaah dengan seksama. Akibat ulah oknum ini maka umat Islam dan pondok pesantren yang berada di dalam lingkaran agama yang benar mendapatkan stigma negative . Kaderisasi yang kedua dengan menggunakan system kekeluargaan. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menanamkan benih terorisme dalam generasi selanjutnya. Kita dapat ambil contoh mudah adalah Amrozi, Ali Ghufron, dan Ali Imron yang merupakan satu keluarga, bahkan Ali Ghufron menikahi adik dari Nasir Abas yang kesemuanya adalah alumni dari kamp militer Afghanistan. Bahkan tercium kabar, Noordin M. Top juga menikahi salah seorang puteri dari teroris yang di tangkap di Cilacap kemarin. Gerakan bawah tanah melalui perkawinan ini memang sangat kecil terendus, karena bekerjanya hanya ndalam lingkup internal keluarga saja.

Dalam setiap aksi teror, para treoris ini (yang berhasil ditangkap) acap kali menyebutkan kalimat-kalimat keagamaan seperti takbir, pengutipan ayat kitab suci, dan bahkan ucapan nabi sekalipun (hadis) sebagai legalisasi aksi brutal mereka. Salah satu jargon yang sudah barang tentu kita mengenalnya adalah perihal “jihad fi sabilillah” yang gampang keluar dari mulut para teroris itu. Bagi mereka jihad bermakna sama dengan qital (peperangan). Jika kita melakukan studi pada literature klasik Islam, kita akan temui definisi jihad yang disamakan oleh para penafsir dan muhadditsin sebagai qital atau berperang. Para ulama klasik konservatif kebanyakan meriwayatkan hadis perihal jihad dengan konteks peperangan, dan gayung bersambut, ulama fiqih juga mengeluarkan pendapat bahwasannya jihad berarti peperangan melawan musuh-musuh Islam. Apakah sama antara jihad dan qital? Jika kita menilik Al Quran, maka tidak akan ditemukan jihad dengan makna peperangan. Jihad berarti mendayagunakan usaha dan kemampuan, sedangkan qital berarti perang. Kita tentu mengenal Mujtahid atau biasa disebut orang yang mendayagunakan sesuatu yang dia miliki untuk berijtihad dalam mengambil hukum agama dalam suatu permasalahan, apakah mujtahid tersebut berarti orang yang berperang? Tentu tidak. Ayat-ayat tentang peperangan barulah muncul ketika periode Madinah yang memang konteks saat itu berbagai peperangan telah terjadi dengan pagan Arab. Pada periode Makkah, jihad bukanlah peperangan dengan angkat senjata tebas sana tebas sini, contohnya dapat kita lihat seperti pada surat Luqman ayat 15 dan Al Ankabut ayat ayat 69. memang ada ayat Al Quran perihal peperangan, tetapi ayat tersebut berdiri sendiri, dengan kata lain, ayat tentang jihad berdiri sendiri dan ayat tentang qital juga berdiri sendiri. Sekarang ada sebuah problem, bagaimana dengan ayat jihad yang turun dalam konteks periode Madinah?, ketika ayat-ayat jihad turun dalam konteks qital di Madinah, sudah barang tentu konteksnya adalah kontekstualisasi jihad terhadap peperangan. Dari sinilah muncul kemudian penyamarataan jihad dan qital.

Kita perlu tahu juga, bahwasannya ayat-ayat perang tersebut berbentuk defense mechanism atau bentuk pertahanan saja (dif’an an al nafs), bukan malah menyerang, dan lagi tidak ada peperangan di zaman nabi yang digunakan untuk membunuh seorang muslim, kita tentu dapat melihat dalam aksi bom bunuh diri ini menimbulkan korban jiwa dari pihak muslim, dengan mudah para teroris mengobral ayat-ayat Tuhan sebagai dagangan dengan harga murah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al Dailami dari Abu Dzar ASl Ghifari yang berbunyi: “Sebaik-baik jihad adalah berjuang melawan hawa nafsu karena Allah”. Serta sebuah hadis nabi pasca perang Badar: “Kita baru kembali dari jihad kecil (perang Badar, al jihad al asghar) menuju jihad besar (al jihad al akbar), yaitu jihad melawan diri sendiri”. Bentuk-bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penindasan sangat kontradiktif dengan ajaran Islam yang mengagungkan sikap tasamuh (toleransi), kebebasan, dan hikmah.

Mengartikan jihad hanya pada makna peperangan, ataupun melayangkan label kafir, sesat dan menyesatkan pada sekelompok manusia dengan cara mengebom ataupun berbagai cara keji lainnya merupakan sesuatu yang naïf, berlindung pada tameng dalil yang dikutip serampangan tanpa mengetahui kontekstual dalil tersebut.

Perjalanan ke Israel

2009-06-21T19:26:00.000-07:00

Saya baru saja melakukan perjalanan ke Israel. Banyak hal berkesan yang saya dapatkan dari negeri itu, dari soal Kota Tua yang kecil namun penuh memori konflik dan darah, Tel Aviv yang cantik dan eksotis, hingga keramahan orang-orang Israel. Saya kira, siapapun yang menjalani pengalaman seperti saya akan mengubah pandangannya tentang Israel dan orang-orangnya.

Ketika transit di Singapore, seorang diplomat Israel mengatakan kepada saya bahwa orang-orang Israel senang informalities dan cenderung rileks dalam bergaul. Saya tak terlalu percaya dengan promosinya itu, karena yang muncul di benak saya adalah tank-tank Israel yang melindas anak-anak Palestina (seperti kerap ditayangkan oleh CNN and Aljazira).

Tapi, sial, ucapan diplomat itu benar belaka. Dia bukan sedang berpromosi. Puluhan orang yang saya jumpai dari sekitar 15 lembaga yang berbeda menunjukkan bahwa orang-orang Israel memang senang dengan informalities dan cenderung bersahabat.

Saya masih ingat dalam sebuah dinner, seorang rabbi mengeluarkan joke-joke terbaiknya tentang kegilaan orang Yahudi. Dia mengaku mengoleksi beberapa joke tapi kalah jauh dibandingkan Gus Dur yang katanya “more jewish than me.”

Dalam jamuan lunch, seorang diplomat Israel berperilaku serupa, membuka hidangan dengan cerita jenaka tentang persaingan orang Yahudi dan orang Cina.

Tentu saja, informalities adalah satu bagian saja dari cerita tentang Israel. Pada satu sisi, manusia di negeri ini tak jauh beda dengan tetangganya yang Arab: hangat, humorous, dan bersahabat.

Atau semua budaya Mediteranian memang seperti itu? Tapi, pada sisi lain, dan ini yang membedakannya dari orang-orang Arab: kecerdasan orang-orang Israel di atas rata-rata manusia. Ini bukan sekadar mitos yang biasa kita dengar. Setiap 2 orang Israel yang saya jumpai, ada 3 yang cerdas. Mungkin ini yang menjelaskan kenapa bangsa Arab yang berlipat jumlahnya itu tak pernah bisa menandingi Israel.

Kecerdasan itu seperti kecantikan. Ia memancar dengan sendirinya ketika kita bergaul dengan seseorang. Tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan, semua orang Israel yang saya ajak bicara memancarkan kesan itu. Patutlah bahwa sebagian peraih nobel dan ilmuwan sosial besar adalah orang-orang Yahudi.

Yang membuat saya terkesima adalah bahwa orang-orang Israel, paling tidak para pejabat, pemikir, budayawan, diplomat, penulis, dan profesional, yang saya jumpai, semuanya lancar dan fasih berbahasa Arab. Mereka senang sekali mengetahui bahwa saya bisa berbahasa Arab. Berbahasa Arab semakin membuat kami merasa akrab. Belakangan baru saya ketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa formal/resmi Israel. Orang Israel boleh menggunakan dua bahasa, Ibrani dan Arab, di parlemen, ruang pengadilan, dan tempat-tempat resmi lainnya.

Kebijakan resmi pemerintah Israel ini tentu saja sangat cerdas, bukan sekadar mengakomodir 20 persen warga Arab yang bermukim di Israel. Dengan menguasai bahasa Arab, orang-orang Israel telah memecah sebuah barrier untuk menguasai orang-orang Arab. Sebaliknya, orang-orang Arab tak mengerti apa yang sedang dibicarakan di Israel, karena bahasa Ibrani adalah bahasa asing yang bukan hanya tak dipelajari, tapi juga dibenci dan dimusuhi. Orang-orang Israel bisa bebas menikmati televisi, radio, dan surat kabar dari Arab (semua informasi yang disampaikan dalam bahasa Arab), sementara tidak demikian dengan bangsa Arab.

Bahwa Israel adalah orang-orang yang serius dan keras, benar, jika kita melihatnya di airport dan kantor imigrasi. Mereka memang harus melakukan tugasnya dengan benar. Di tempat-tempat strategis seperti itu, mereka memang harus serius dan tegas, kalau tidak bagaimana jadinya negeri mereka, yang diincar dari delapan penjuru angin oleh musuh-musuhnya.

Saya sangat bisa memahami ketegasan mereka di airport dan kantor-kantor imigrasi (termasuk kedubes dan urusan visa). Israel dibangun dari sepotong tanah yang tandus. Setelah 60 tahun merdeka, negeri ini menjadi sebuah surga di Timur Tengah. Lihatlah Tel Aviv, jalan-jalannya seperti avenues di New York atau Sydney. Sepanjang pantainya mengingatkan saya pada Seattle atau Queensland. Sistem irigasi Israel adalah yang terbaik di dunia, karena mampu menyuplai jumlah air yang terbatas ke ribuan hektar taman dan pepohonan di sepanjang jalan.

Bangsa Israel akan membela setiap jengkal tanah mereka, bukan karena ada memori holocaust yang membuat mereka terpacu untuk memiliki sebuah negeri yang berdaulat, tapi karena mereka betul-betul bekerja keras menyulap ciptaan Tuhan yang kasar menjadi indah dan nyaman didiami. Mereka tak akan mudah menyerahkan begitu saja sesuatu yang mereka bangun dengan keringat dan darah. Setiap melihat keindahan di Israel, saya teringat sajak Iqbal:

Engkau ciptakan gulita
Aku ciptakan pelita
Engkau ciptakan tanah
Aku ciptakan gerabah

Dalam Taurat disebutkan, Jacob (Ya’kub) adalah satu-satunya Nabi yang berani menantang Tuhan untuk bergulat. Karena bergulat dengan Tuhan itulah, nama Israel (Isra-EL, orang yang bergulat dengan Tuhan) disematkan kepada Jacob. Di Tel Aviv, saya menyaksikan bahwa Israel menang telak bergulat dengan Tuhan.

Orang-orang Israel akan membela setiap jengkal tanah yang mereka sulap dari bumi yang tandus menjadi sepotong surga. Bahwa mereka punya alasan historis untuk melakukan itu, itu adalah hal lain. Pembangunan bangsa, seperti kata Benedict Anderson, tak banyak terkait dengan masa silam, ia lebih banyak terkait dengan kesadaran untuk menyatukan sebuah komunitas. Bangsa Yahudi, lewat doktrin Zionisme, telah melakukan itu dengan baik.

Melihat indahnya Tel Aviv, teman saya dari Singapore membisiki saya: “orang-orang Arab itu mau enaknya saja. Mereka mau ambil itu Palestina, setelah disulap jadi sorga oleh orang-orang Yahudi. Kenapa tak mereka buat saja di negeri mereka sendiri surga seperti Tel Aviv ini?” Problem besar orang-orang Arab, sejak 1948 adalah bahwa mereka tak bisa menerima “two state solution,” meski itu adalah satu-satunya pilihan yang realistik sampai sekarang.

Jika saja orang-orang Palestina dulu mau menerima klausul itu, mungkin cerita Timur Tengah akan lain, mungkin tak akan ada terorisme Islam seperti kita lihat sekarang, mungkin tak akan ada 9/11, mungkin nasib umat Islam lebih baik. Bagi orang-orang Arab, Palestina adalah satu, yang tak bisa dipisah-pisah. Bagi orang-orang Israel, orang-orang Palestina tak tahu diri dan angkuh dalam kelemahan.

Sekarang saya mau cerita sedikit tentang Kota Tua Jerussalem, tentang al-Aqsa, dan pengalaman saya berada di sana. Percaya atau tidak, Kota Tua tidak seperti yang saya bayangkan. Ia hanyalah sekerat ladang yang berada persis di tengah lembah. Ukurannya tak lebih dari pasar Tanah Abang lama atau Terminal Pulo Gadung sebelum direnovasi. Tentu saja, sepanjang sejarahnya, ada perluasan-perluasan yang membentuknya seperti sekarang ini.

Tapi, jangan bayangkan ia seperti Istanbul di Turki atau Muenster di Jerman yang mini namun memancarkan keindahan dari kontur tanahnya. Kota Tua Jerussalem hanyalah sebongkah tanah yang tak rata dan sama sekali buruk, dari sisi manapun ia dilihat.

Sebelum menuruni tangga ke sana, saya sempat melihat Kota Tua dari atas bukit. Heran seribu heran, mengapa tempat kecil yang sama sekali tak menarik itu begitu besar gravitasinya, menjadi ajang persaingan dan pertikaian ribuan tahun.

Saya berandai-andai, jika tak ada Golgota, jika tak ada Kuil Sulayman, dan jika tak ada Qubbah Sakhra, Kota Tua hanyalah sebuah tempat kecil yang tak menarik. Berada di atas Kota Tua, saya terbayang Musa, Yesus, Umar, Solahuddin al-Ayyubi, Richard the Lion Heart, the Templer, dan para penziarah Eropa yang berbulan-bulan menyabung nyawa hanya untuk menyaksikan makam, kuburan, dan salib-salib. Agama memang tidak masuk akal.

Oleh guide kami, saya diberitahu bahwa Kota Tua adalah bagian dari Jerussalem Timur yang dikuasai Kerajaan Yordan sebelum perang 1967. Setelah 1967, Kota Tua menjadi bagian dari Israel. “Dulu,” katanya, “ada tembok tinggi yang membelah Jerussalem Timur dan Jerussalem Barat. Persis seperti Tembok Berlin. Namun, setelah 1967, Jerussalem menjadi satu kembali.”

Yang membuat saya tertegun bukan cerita itu, tapi pemandangan kontras beda antara Jerussalem Timur dan Jerussalem Barat dilihat dari ketinggian. Jerussalem Timur gersang dan kerontang, Jerussalem Barat hijau dan asri. Jerussalem Timur dihuni oleh sebagian besar Arab-Muslim, sedangkan Jerussalem Barat oleh orang-orang Yahudi.

Saya protes kepada guide itu, “Mengapa itu bisa terjadi, mengapa pemerintah Israel membiarkan diskriminasi itu?” Dengan senyum sambil melontarkan sepatah dua patah bahasa Arab, ibu cantik itu menjelaskan: “ya akhi ya habibi, kedua neighborhood itu adalah milik privat, tak ada urusannya dengan pemerintah. Beda orang-orang Yahudi dan Arab adalah, yang pertama suka sekali menanam banyak jenis pohon di taman rumah mereka, sedang yang kedua tidak. Itulah yang bisa kita pandang dari sini, mengapa Jerussalem Barat hijau dan Jerussalem Timur gersang.” Dough! Saya jadi ingat Bernard Lewis: “What went wrong?”

Ada banyak pertanyaan “what went wrong” setiap kali saya menyusuri tempat-tempat di Kota Tua. Guess what? Kota Tua dibagi kepada empat perkampungan (quarter): Muslim, Yahudi, Kristen, dan Armenia. Pembagian ini sudah ada sejak zaman Salahuddin al-Ayyubi.

Menelusuri perkampungan Yahudi sangat asri, penuh dengan kafe dan tempat-tempat nongkrong yang cozy. Begitu juga kurang lebih dengan perkampungan Kristen dan Armenia. Tibalah saya masuk ke perkampungan Muslim. Lorong-lorong di sepanjang quarter itu tampak gelap, tak ada lampu, dan jemuran berhamburan di mana-mana. Bau tak sedap terasa menusuk.

Jika pertokoan di quarter Kristen tertata rapi, di quarter Muslim, tampak tak terurus. Ketika saya belanja di sana, saya hampir tertipu soal pengembalian uang. Saya sadar, quarter Muslim bukan hanya kotor, tapi pedagangnya juga punya hasrat menipu.

Namun, di antara pengalaman tak mengenakkan selama berada di perkampungan Islam adalah pengalaman masuk ke pekarangan al-Aqsa (mereka menyebutnya Haram al-Syarif). Ini adalah kebodohan umat Islam yang tak tertanggulangi, yang berasal dari sebuah teologi abad kegelapan.

You know what? Saya dengan bebasnya bisa masuk ke sinagog, merayu Tuhan di tembok ratapan, dan keluar-masuk gereja, tanpa pertanyaan dan tak ada penjagaan sama sekali.

Tapi begitu masuk wilayah Haram al-Syarif, dua penjaga berseragam tentara Yordania dengan senjata otomatis, diapit seorang syeikh berbaju Arab, menghadang, dan mengetes setiap penziarah yang akan masuk.

Pertanyaan pertama yang mereka ajukan: “enta Muslim (apakah kamu Muslim)?” Jika Anda jawab ya, ada pertanyaan kedua: “iqra al-fatihah (tolong baca al-fatihah).” Kalau hafal Anda lulus, dan bisa masuk, kalau tidak jangan harap bisa masuk.

Saya ingin meledak menghadapi mereka. Saya langsung nyerocos saja dengan bahasa Arab, yang membuat mereka tersenyum, “kaffi, kaffi, ba’rif enta muslim (cukup, cukup, saya tahu Anda Muslim).” Saya ingin meledak menyaksikan ini karena untuk kesekian kalinya kaum Muslim mempertontonkan kedunguan mereka. Kota Tua adalah wilayah turisme dan bukan sekadar soal agama. Para petinggi Yahudi dan Kristen rupanya menyadari itu, dan karenanya mereka tak keberatan jika semua pengunjung, tanpa kecuali, boleh mendatangi rumah-rumah suci mereka.

Tapi para petinggi Islam rupanya tetap saja bebal dan senang dengan rasa superioritas mereka (yang sebetulnya juga tak ada gunanya). Akibat screening yang begitu keras, hanya sedikit orang yang berminat masuk Haram al-Syarif. Ketika saya shalat Maghrib di Aqsa, hanya ada dua saf, itupun tak penuh. Menyedihkan sekali, padahal ukuran Aqsa dengan seluruh latarnya termasuk Qubbat al-Shakhra sama besarnya dengan masjid Nabawi di Madinah. Rumah tuhan ini begitu sepi dari pengunjung.

Tentu saja, alasan penjaga Aqsa itu adalah karena orang-orang non-Muslim haram masuk wilayah mesjid. Bahkan orang yang mengaku Muslim tapi tak pandai membaca al-Fatihah tak layak dianggap Muslim. Para penjaga itu menganggap non-Muslim adalah najis yang tak boleh mendekati rumah Allah.

Saya tak bisa lagi berpikir. Sore itu, ingin saya kembali ke tembok ratapan, protes kepada Tuhan, mengapa anak bontotnya begitu dimanja dengan kebodohan yang tak masuk akal.

Nikah Mut'ah: Tinjauan Referensi Yang Membolehkan bag.3 (TAMAT)

2009-06-11T02:31:00.000-07:00

Ibnu Hazm, dalam kitabnya Al-Muhalla 9/519, setelah manetapakan jumlah sahabat yang membolehkan nikah mut’ah, ia berkata: Ini diriwayatkan dari Jabir dan seluruh sahabat sejak masa Rasulullah SAW,Abu Bakar, dan sampai pertengahan masa kekhalifahan Umar. Kemudian ia berkata: Dari tabi’in adalah Thawus, Said bin Jubair dan seluruh fuqaha Mekkah. Abu Umar, penulis kitab I-Isti’ab berkata, bahwa sahabat - sahabat Ibnu Abbas dari penduduk Mekkah dan Yaman, semuanya memandang nikah mut’ah adlah halal menurut mazhab Ibnu Abbas, sementara semua manusia mengharamkan. Silahkan rujuk:

1. Tafsir Al-Qurthubi,jilid 5,halaman 133.
2. Fathul Bari,jilid 9,halaman 142,cet. Darul Ma’rifah.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa,jilid 2,halaman 520.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya 5/132 berkata : penduduk Mekah banyak mempraktekan nikah mut’ah. Ar-Razi dalam tafsirnya 3/200, tentang ayat mut’ah berkata: mereka berbeda pendapat dalam hal apakah ayat itu dimanskh atau tidak ? Para tokoh Ummat mayoritas mengatakan dimansukh dan sebagian mereka mengatakan tidak dimansukh, hukumnya tetap berlaku sebagaimana adanya. Iman Malik bin Annas adalah salah seorang Fuqaha Ahlus sunnah yang membolehkan nikah mut’ah . Silahkan rujuk kitab - kitab berikut: Al-Mabsuth,As-sarkhasi; Syarah Kanzud Daqaiq; Fatawa Al-Faraghi;Khizatur Riwayat, Al-Ghadi,Al-Kafi fil furu’ Al-Hanafiyah;’Inayah Syarhul Hidayah; Syarah Al-Muwaththa’, Az-Zarqani; Al-Ghadir 6/222-223;dan tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.

Ada beberapa pendapat:
Pendapat Pertama: HARAM. Mut`ah sebagai perbuatan zina dan keji. Berarti Nabi saw pernah membolehkan sahabatnya melakukan perbuatan zina dan keji.

Pendapat kedua: MUBAH, sebagai bantahan pada pendapat pertama. Kapan dimansukh oleh Nabi saw? Ayat apa yang memansukhnya?
Dalam kelompok ini ada beberapa pendapat.
1. Dimansukh oleh Surat Al-Mu’minun: 5-7
2. Dimansukh oleh ayat tentang iddah yaitu Surat Ath-Thalaq: 1
3. Dimansukh oleh ayat tentang waris yaitu Surat An-Nisa’: 12
4. Dimnsukh oleh ayat tentang muhrim (orang-orang yang haram dinikahi) yaitu Surat An-Nisa’: 23
5. Dimansukh oleh ayat tentang batasan jumlah istri yaitu Surat An-Nisa’: 3
6. Dimansukh oleh hadis Nabi saw.

Terhadap pendapat yang pertama: Tidak sesuai dengan hukum nasikh-mansukh, karena Surat An-Nisa’: 24 (tentang nikah mut`ah) ayat Madaniyah sedangkan Surat Al-Mu’minun: 5-7 ayat Makkiyah. Tidak ayat Makkiyah menasikh ayat Madaniyah.

Terhadap pendapat ke 2, 3, 4, dan ke 5: Hubungan Surat An-Nisa’: 24 dengan ayat-ayat tersebut bukan hubungan Nasikh-Mansukh, tetapi hubungan umum dan khusus, muthlaq dan muqayyad (mutlak dan terbatas). Memang sebagian ulama Ushul figh mengatakan bahwa jika yang khusus diikuti oleh yang umum dan berlawanan dalam penetapan dan penafian, maka yang umum menasikh yang khusus. Tetapi menggunakan kaidah dalam masalah ini sangat lemah dan tidak sesuai dengan pokoh persoalannya.

Misalnya ayat tentang Iddah sifat umum dan terdapat di dalam Surat Al-Baqarah sebagai awal surat Madaniyah, diturunkan sebelum surat An-Nisa’ yang di dalam terdapat ayat tentang nikah mu`ah. Demikian juga ayat tentang batasan jumlah istri, dan muhrim terdapat di dalam Surat An-Nisa’ sebagai pengantar ayat tentang nikah mut`ah saling berkaitan satu sama lain. Semua ayat itu bersifat umum, dan ayat tentang nikah mut`ah sebagai ayat yang bersifat khusus diakhir dari yang umum. Bagaimana mungkin pengantar menasikh penutup pembicaraan.

Wabil khusus, pendapat yang mengatakan ayat tentang Iddah menasikh ayat nikah mut`ah sama sekali tidak berdasar, karena hukum iddah itu berlaku juga dalam nikah mut’ah selain di dalam nikah permanen. Demikian juga pendapat yang mengatakan ayat tentang muhrim menasikh ayat nikah mu`ah, semuan perempuan yang haram dinikahi saling berkaitan dan tak terpisahkan dengan segala bentuk pernikahan baik permanen maupun mut`ah. Bagaimana mungkin pengantar pembicaraan menasikh penutupnya. Lagi pula ayat tersebut tidak menunjukkan larangan hanya terhadap nikah permanen.

Pendapat yang keenam: Ayat nikah mut’ah dimasukh oleh hadis Nabi saw. Pendapat ini sama sekali tidak berdalil, karena secara mendasar ia bertentangan dengan riwayat-riwayat mutawatir yang menjelaskan Al-Qur’an, dan riwayat-riwayat yang merujuk kepada Al-Qur`an.

Siapakah yang menghapus Nikah Mut'ah?

Dalam Shahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Kami melakukan nikah mut`ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum, beberapa hari pada zaman Rasulullah saw dan khalifah Abu Bakar, sehingga Umar melarangnya karena kasus Amer bin Huraits.Dalam Ad-Durrul Mantsur, Malik dan Abdurrahman meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa pada suatu hari Khawlah binti Hakim datang dan melapor kepada Umar bin Khattab: Sesungguhnya Rabi`ah bin Umayyah melakukan mut`ah dengan seorang perempuan hingga ia hamil. Kemudian Umar keluar dari rumahnya sambil menarik-narik bajunya dan berkata: Inilah akibat mut`ah, kalau sekiranya aku sudah membuat keputusan tentangnya sebelumnya, niscaya aku rajam ia. Dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad meriwayatkan dari `Atha`, ia berkata: Setelah Jabir bin Abdullah selesai melakukan umrah, kami berkunjung ke rumahnya, ketika itu ada sekelompok orang bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian mereka menyebutkan mut`ah. Jabir berkata: Kami melakukan mut`ah pada masa Rasulullah saw, masa Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Menurut riwayat dari Ahmad, sehingga akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam Sunan Al-Baihaqi, dari Nafi`, dari Abdullah bin Umar, ketika ia ditanya tentang nikah mut`ah, ia berkata: Nikah mut`ah itu haram menurut Umar, dan sekiranya ada orang yang melakukannya, ia pasti merajamnya dengan batu.

Dalam Sunan Al-Baihaqi: Jabir berkata, Umar berdiri kemudian berkata: sesungguhnya Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan, maka hendaknya kamu menyempurnakan haji dan umrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan hentikan melakukan nikah ini, tidak ada seorang pun laki-laki yang menikahi perempuan dengan waktu yang ditentukan kecuali aku rajam dia. Dalam Tafsir Al-Qurthubi, dari Umar bin Khattab, dalam khutbahnya ia berkata: Dua mut`ah ada pada zaman Rasulullah saw, akulah yang melarang keduanya dan memberikan sangsi atas keduanya: mut`ah haji dan nikah mut`ah. Jadi pengharaman nikah mut'ah pada asasnya merupakan ijtihad Umar Bin Khatab r.a. yang terkait situasi dan kondisi pada saat tersebut. Wallahu a'lam bi showaab

Nikah Mut'ah: Tinjauan Referensi Yang Membolehkan bag.2

2009-06-11T02:17:00.000-07:00

4. Abdullah bin Umar.

At-Tirmidzi meriwatyatkan dalam kitab Shahihnya, dari Ibnu Umar,ia ditanya oleh seorang laki - laki dari penduduk Syam tentang Nikah mut’ah maka ia menjawab: “Nikah mut’ah itu halal.”Kemudian laki-laki itu berkata,:”Tetapi ayahmu telah melarangnya.” Maka ia berkata :”Bila kamu telah mengetahui,ayahku melarangnya, sedangkan Rasulullah SAW membolehkannya, apakah kamu akan menunggalkan sunnah Rasul lalu mengekitu ayahku.”

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh :
1. Ath-Tharaif,Ibnu Thawus,halaman 460,cet.Qum.
2. Syarhul Lum’ah,Asy-Syahid Tsani,jilid 5,halaman 283.
3. Jawahirul Kalam,An-Najafi,jilid 30,halaman 145.
4. Dalailush Shidqi,jilid 3,halaman 97.

5. Muawiyah bin Abi sofyan, silahkan rujuk:
1. Al-Muhalla,Ibnu Hazm,jilid 9,halaman 519.
2. Umdatul Qari, al-’Aini,jilid 8, halaman 310.
3.Catatan pinggir Al-Muntaqa,jilid 2, halaman 520.
4. Al-Bayan, Al-Khu’i,halaman 314.
5. Ath-Tharaif,Ibnu Thawus,halaman 458.
6. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
7. Jawahirul Kalam, jilid 30,halaman 150.
8. Syarhul Muwaththa’,Az-Zarqani.
9. Al-Mushannaf,jilid 7,halaman 496 - 499.
10. Fathul Bari, jilid 9,halaman 174,cet.Darul ma’rifah.

6. Abu Said Al-Khudri,silahkan rujuk:
1. Al-Muhalla, jilid 9, halaman 519.
2. Umdatul Qari,jilid 8, halaman 310.
3. Catatan pinggir Al-Munraqa,jilid 2,halaman 520.
4. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abl Hadid,jilid 12/254.
5. Fathul Bari,jilid 9, halaman 174.
6. As-Sarair, Ibnu Idris,halaman 311.
7. Al-Bayan,Al-Khu’i, halaman 514.
8. Al-Ghadir, jilid 6, halaman208 dan 221.
9. Jawahirul Kalam,jilid 30, halaman 150.
10. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam, halaman 125.
11. Musnad Ahmad, jilid 3, halaman 22.
12. Majma’uz Zawaid, jilid 4, halaman 264.
13. Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 571.
14. Al-Mughni, Ibnu Qudamah,jilid 7, halaman 571.

7. Salamah bin Umayah bin Khalf, silahkan rujuk:
1. Al-Muhalla, jilid 9,halaman 519.
2. Syarhul Muwaththa’, Az-Zarqani.
3. Al-Ishabah, jilid 2,halaman 63.
4. Catatan pinggir, Al-Muntaqa, jilid 2, halaman 520.
5. Al-Bayan, halaman 314.
6. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 221.
7. Al-Jawahir,jilid 30,halaman 150.
8. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam,halaman 314

8. Ma’bad bin Muawiyah, silahkan buka:
1. Al-Muhalla,jilid 9,halaman 519.
2. Syarhul Muwatha’, Az-Zarqani.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa,jilid 2,halaman 520.
4. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
5. Al-Jawahir,jilid 30,halaman 150.
6. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam,halaman 137.
7. Al-Mushannaf, Abdurrazzaq,jilid 7,halaman 499.Dan dalam diterangkan bahwa
Ma’bad dilahirkan dari nikah mut’ah.
8. Fathul Bari, jilid 9,halaman 174.

9. Zubair bin Awwam,ia melakukan nikah mut’ah dengan Asma’ puteri Abu Bakar,dan melahirkan anak bernama Abdullah.Silahkan rujuk:
1. Al-Muhadharat,Al-Raghib Al-Isfahani,jilid 2,hal.94.
2. Al-Iqdu Al-Farid,jilid 2,halaman 139.
3. Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi.
4. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 208 dan 209.
5. Murujudz Dzahabi,jilid 3, halaman 81.
6. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam,halaman 101 dan 127.
7. Syarah Najul Balaghah,Ibnu Abil Hadid,jilid 20/130.

10. Khalid bin Muhajir bin Khalid Al-Makhzumi,rujuk:
1. Shahih Muslim, kitab nikah, bab nikah mut’ah ,jilid 4,halaman 133,cet. Al-Amirah.
2. Sunan Al-Baihaqi,jilid 7,halaman 205.
3. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
4. Al-Mushannaf,jilid 7,halaman 205.

11. Amer bin Huraits, silahkan rujuk:
1. Fathu Bari,jilid 9,halaman 141; jilid 11/76.
2. Kanzul Ummal,jilid 8,halaman 293.
3. Catatan pinggir Al-Muntaqa,jilid 2,halaman 520.
4. Al-Bayan,halaman 314.
5. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
6. Shahih Muslim,kitab nikah,bab nikah mut’ah,jilid 4,halaman 131.
7. Al-Mushanaf,jilid 7,halaman 500.Dan dalam kitap ini tertulis Amer bin
Hausyab,penyimpan dari Aner bin Hiraits.

12. Ubay bin Ka’b,silahakan rujuk:
1. Tafsir Ath-Thabari,jilid 5,halaman 9, tentang bacaan Ubay ”Ila ajalinMusamma”(dalam ayat mut’ah).
2. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
3. Al-Jawahir,jilid 30,halaman150.
4. Ahkamul Qur’an,,Al-Jshshash, jilid 2, halaman 147.

13. Rabi’ah bin Umayah,silahkam rujuk:
1. Al-Muwaththa’, Al-Maliki,jilid 2,halaman 30.
2. As-Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi,jilid 7,halaman 206.
3. Al-Umm,Asy-Syafi’i,jilid 7,halaman 219.
4. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
5. Musnad Asy-Syafi’i, halaman 132.
6. Al-Mushannaf,jilid 7,halaman 503.
7. Al-Jawahir,jilid 30,halaman 150.
8. Al-Ishaba,jilid 1,halaman 514.
9. Tafsir As-Suyuthi,jilid 2,halaman 141.
10. Ajwiba Masail Musa Jarullah, Syarafuddin Al-Musawi, halaman 116.

14. Sumair,dan bisa jadi Sammarah bin Jundab, silahkan rujuk:
1. Al-Ishabah,Ibnu Hajar, jilid 2,halaman 519.
2. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.

15. Said bin Jubair,silahkan rujuk:
1. Al-Muhalla,Ibnu Hazm,jilid 9,halaman 519.
2. Tafsir Ath-Thabari,jilid 5,halaman 9.
3. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 221.
4. Tafsir Ibnu Katsir.
5. Al-Mushannaf,jilid 7,halaman 496.
6. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Habil Hadid,jilid 12/254.

16. Thawus Al-Yamani, silahkan rujuk:
1.Al-Muhalla, jilid 9,halaman 915.
2. Catatan pinggir Al-Muntaqa,jilid 2,halaman 520.
3. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 222.
4. Al-Mughni,Ibnu Qudamah,jilid 7,halaman 571.

17. ‘Atha’ Abu Muhammad Al-Madani,silahkan rujuk:
1. Al-Mushannaf,jilid 7,halaman 497.
2. Bidayatul Mujtahid,Ibnu Rusyd,jilid 2,halaman 63.
3. Al-Muhalla,jilid 9, halaman 519.
4. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 222.
5. Ad-Durul Mantsur,jilid 2,halaman 140.
6. Mukhtashar Jami’Bayan Al-Ilmi,halaman 196, sebagaimana dikutip di dalam Ajwibah masail Musa Jarullah,halaman 105. Silahkan rujuk: Dirasat wal Buhuts fit Tarikh wal Islam jilid 1/14,tetapi Sa’udi membuang riwayat ini dari kitab Jami’ Bayan Al-Ilmi wa Fadhlihi ketika dicetak pada tahun 1388.H.

18. As-Sudi, Silahkan rujuk:
1. Tafsir As-Sudi.
2. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 222.
3. Tafsir Ibnu Katsir.

19. Mujahid,silahkan rujuk:
1. Tafsir Ath-Thabari,jild 5,halaman 9.
2. Al-Ghadir, jilid 6,halaman 222.
3. Tafsir Ibnu Katsir.
4. Syarah Nahjul Bajaghah, Ibnu Hadid, jilid 12/254.

20. Zufar bin Aus Al-Madani,silahkan rujuk:
1. Bahrur Raiq,Ibnu Najim,jilid 3, halaman 115.
2. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 222.

21. Abdullah bin Abbas,silahkan rujuk:
1. Tafsir Ath-Thabari,jilid 5, halaman 9.
2. Ahkamul Qur’an, Al-Jashshash,jilid 2,halaman 147.
3. Sunan Al-Baihaqi,jilid 7,halaman 205.
4. Al-Kasysyaf, Az-Zamakhsyari,jilid 1,halaman 519.
5. Tafsir Al-Qurthubi,jilid 5,halaman 130 dan 133.
6. Al-Muhalla,Ibnu Hazm,jilid 9,halaman 519.
7. Al-Mughni,Ibnu Qudamah,jilid 9,halaman 571.
8. Fathul Bari,jilid 9,halaman 172, cet. Darul Ma’rifah.

22. Asma’ puteri Abu Bakar,silahkan rujuk:
1. Musnad Ath-Thayalisi, hadis 1637.
2. Al-Muhalla,Ibnu Hazm, jilid 9,halaman 519.
3. Syarah Nahjul Balaghah,Ibnu Abil Hadid,jilid 20/130.

Bersambung...

Nikah Mut'ah: Tinjauan Referensi Yang Membolehkan bag.1

2009-06-11T02:14:00.000-07:00

Nikah Mut'ah merupakan sebuah perdebatan yang cukup rumit. Sebagian kaum muslim mengharamkan dan sebagian membolehkan. Tampaknya pendapat yang membolehkan nikah mut'ah ini adalah pendapat yang hampir mayoritas umat Islam pada masa awal. Di dalam Al-Qu’an terdapat dalam Surat An-Nisa’: 24. Ayat ini diturunkan untuk menetapkan syariat nikah mut’ah. Keterangan lebih rinci silahkan merujuk pada kitab-kitab berikut:

Kitab Tafsir Perihal Mut'ah:

1. Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, halaman 130.
2. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, halaman 474.
3. Tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 200 dan 201, cetakan Al-Amirah, Mesir.
4. Tafsir Ath-Thabari, jilid 5, halaman 9, cetakan lama.
5. Tafsir Abi Sa`udah, catatan pinggir tafsir Ar-Razi, jilid 3, halaman 251.
6. Tafsir An-Naisaburi, catatan pinggir Ath-Thabari, jilid V, halaman 18.
7. Tafsir Al-Kasysyaf, Az-Zamakhsyari, jilid 1, halaman 498, cet Bairut.
8. Tafsir Al-Khazi, jilid 1, halaman 357.
9. Tafsir Al-Alusi, jilid V, halaman 5.
10. Tafsir Al-Baidhawi, jilid 1, halaman 259.
11. Tafsir Ibnu Hiyan, jilid 3, halaman 218.
12. Tafsir Ad-Durrul Mantsur, jilid 2, halaman 140.
13. Tafsir Nailul Awthar, jilid VI, halaman 270 dan 275.
14. Tafsir Al-Baidhawi, catatan pinggir Tafsir Al-Khazin jilid 1, halaman 423.
15. Syarah Shahih Muslim, oleh An-Nawawi, bab Nikah Muth’ah, jilid 9, halaman 140.
16. Sunan Al-Baihaqi, jilid VII, halaman 205.
17. Mustadrak Al-Hakim, jilid 2, halaman 305.
18. Musnad Ahmad, jilid 4, halaman 346, cetakan lama.
19. Bidayatul Mujtahid, jilid 2, halaman 178.
20. Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 7, halaman 497 dan 498.
21. Al-Idhah oleh Ibnu Syadzan, halaman 440.
22. Ahkamul Qur’an, Al-Jashshash, jilid 2, halaman 178.
23. Az-Zuwaj Al-Muwaqqat fil Islam, halaman 32 dan 33.
24. Al-Bayan, oleh Al-Khu’i, halaman 313.
25. Ath-Tharaif, Ibnu Thawus, halaman 459.
26. At-Tashil, jilid 1, halaman137.
27. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 148, cetakan Najef.
28. Kanzul Irfan, jilid 2, halaman 2, halaman151.
29. Al-Mut’ah, Al-Fukaiki.
30. Dalailul Shidqi, Al-Mudhaffar, jilid 3.
31. Al-Fushulul Muhimmah wal Masailul Fiqhiyyah, Syarafuddin Al-Musawi.
32. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 229-235.
33. Ahkamul Qur’an, Abu Bakar Al-Andalusi Al-Qadhi, jilid 1, halaman 162.

Sahabat dan Tabi'in yang menghalalkan Mut'ah:

1. Imran bin Hushain, silahkan buka:
1. Shahih Muslim, kitab haji,jilid 1,halaman 474.
2. Shahih Bukhari, kitab tafsir Surat Al-Baqarah, jilid 7,halaman 24,cet tahun
1277H.
3. Tafsir Al-Quthubi,jilid 2,halaman 265;jilid 5,halaman 33.
4. Tafsir Ar-Razi,jilid 3,halaman 200 dan 202, cet. Pertama.
5. Tafsir An-Naisaburi,catatan pinggir tafsir Ar-Razi 3/200.
6. Tafsir Ibnu Hiyan, jilid , halaman 218.
7. Sunan Al-Kubra,Al-Baihaqi,jilid 5,halaman 20.
8. Sunan An-Nasa’i,jilid 5, halaman 155.
9. Musnad Ahmad,jilid 4, halaman 436,cet.pertama, dengan sanad yang shahih.
10. Fathul Bari,jilid 3,halaman 338.
11. Al-Ghadir,jilid 6, halaman 198-201.
12. Al-Mihbar,Ibnu Habib,halaman 289.
13. Al-Mut’ah,Al-Fukaiki,halaman 64.

14. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam,halaman 124.

2. Jabir bin Abdullah Al-Anshari silahkan buka:
1. Umdatul Qari,Al-’aini’,jilid 8,halaman 310.
2. Bidayatul Mujatahid,Ibnu Rusyd,jilid 2,halaman 58.
3. Shahih Muslim,kitab nikah,bab nikah mut’ah,jilid 1,halaman 39.
4. Musnad Ahmad,jilid 3,halaman 380.
5. Tibyanul Haqaiq,syara Kanzud Daqaiq.
6. Sunan Al-Baihaqi,jilid 7,halaman 206.
7. Al-Ghadir,jilid 6,halaman 205,206,208,dan209-211.
8. Jami’ul Ushul,Ibnu Atsir.
9. Taysirul Wushul,Ibnu Daiba,jilid4,halaman 262.
10. Za’dul Ma’ad,Ibnu Qayyum,jilid1,halaman 144.
11. Fathul Bari,Ibnu hajar,jilid 9,halaman 141dan 150;jilid 9,halaman
172 dan174, cet. Darul Ma’rifah.
12. Kanzul Ummal,jilid 8,halaman 294,cet.pertama.
13. Catatan pinggir Al-Muntaqa,Al-Faqi,jilid 2, halaman 520.
14. Al-Muhalla,Ibnu hazm,jilid 9,halaman 519.
15. Nailul Awthar,jilid 6,halaman 270.
16. As-Sarair,halaman 311.
17. Al-Jawahir,jilid 30,halaman 150.
18. Mustadrakul Wasail,jilid 2,halaman 595.
19. Az-Zuwaj Al-Muaqqat fil Islam,halaman 124.
20. Al-Mut’ah,Al-Fukaiki,halaman 44.

21. Al-Mushannaf,abdurrazzaq,jilid 7,halaman 497.
22, Ajwibah Masail Musa Jarullah,Syarafuddin Al-Musawi,halaman 111.

3. Abdullah bin Mas’ud, silahkan buka:
1. Shahih Bukhari, kitab nikah mut’ah; Shahih Muslim,jilid 4,halaman 130.
2. Ahkamul Qur’an,Al-Jashshash,jilid 2,halaman 184.
3. Sunan Al-Baihaqi,jilid 7,halaman 200.
4. Tafsir Al-Qurthubi,jilid 5, halaman 130.
5. Tafsir Ibnu Karsir, jilid 2, halaman 87.
6. Ad-Durul Mantsur,jilid 2, halaman 207, menukil darai 9 Huffazh.
7. Al-Ghadir, jilid 6, halaman 220.
8. Al-Muhalla, Ibnu Hazm,jilid 9,halaman 519.
9. Al-Bayan,Al-Khu’i,halaman 320.
10. Za’dul Ma’ad,jilid 4, halaman 6; jilid 2,halaman 184.
11. Syarhul Muwaththa’, Az-Zarqani, catatan pinggir Al-Munraqa, jilid 2,halaman
520.
12. Syarhul Lum’ah,jilid 5,halaman 282.
13. Fathul Bari,jilid 9,halaman 102 dan 150; jilid 9, halaman 174,cet. Darul
Ma’rifah
14. Syarhun Nahji, Al-Mu’tazili, jilid 12,halaman 254.
15. As-Sarair, halaman 311.
16. Al-Jawahir, jilid 30, halaman 150.
17. Mustadrakul Wasail ,jilid 2,halaman 595.

Bersambung.........

Adalah Ishaq yang di Korbankan

2009-06-04T19:18:00.000-07:00

Sejumlah literatur menyebutkan bahwasannya dalam penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim/Abraham kepada puteranya, tokoh yang disembelih adalah Ismail. Agaknya ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mufassirin dan jumhur muslim. Sebenarnya hal ini tidak bisa di salahkan, mengingat Al Quran juga tidak menyebutkan dengan tegas perihal siapa yang di sembelih. Di dalam Al Quran hanya di sebutkan:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (Q.S. Ash Shaffat 102-103).

Tidak ada nama nabi Ismail di sana, yang ada hanyalah dhomir sebagai pengganti nama anak yang disembelih itu. Berdasarkan hal ini, para mufassirin berpendapat bahwa Ismaillah yang disembelih oleh Ibrahim, karena Ishaq baru lahir setelah Ismail. Dalam beberapa hadis dan riwayat disebutkan bahwasannya yang disembelih adalah Ishaq:

"Abu Sa‘îd al-Khudrî, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Inna Dâwûd sa’ala rabbahu mas’alatan, fa qâla: Ij‘alnî mitsla Ibrâhîm wa Ishâqa wa Ya‘qûba. Fa awha Allâhu ilayhi: “Innî ibtalaytu Ibrâhîma bi annâri fashabara, wa -btalaytu Ishâqa bi adz-dzibhi fashabara, wa’-btalaytu Ya‘qûba fashabara" (Musnad al-Firdaus).

Artinya: Sesungguhnya Daud mengajukan satu permintaan kepada Tuhannya dan berkata: “Jadikanlah aku seperti Ibrahim, Ishaq danYa‘qub. Maka Allah mewahyukan kepadanya: “Sesusungguhnya Aku telah menguji Ibrahim dengan api, lalu ia bersabar, Aku menguji Ishaq dengan penyembelihan, lalu ia bersabar, dan Aku menguji Ya‘qub, lalu ia bersabar.

Ada pula hadis yang diriwayatkan dari ad-Dâruquthnî dan ad-Dailamî:

Dari Ibnu Mas‘ud, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Adz-Dzabîh Ishâq” (Yang disembelih adalah Ishaq (Musnad al-Firdaus).

Ibnu Abi Hatim di dalam lewat jalur Walid ibn Muslim, dari ‘Abd ar-Rahman ibn Zaid ibn Aslam, dari bapaknya, dari ‘Atha’ ibn Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: “Inna’-Allâha –ta‘âlâ—khayyaranî bayna an yaghfira linishfi ummatî aw syafâ‘atî, fa’-khtartu syafâ‘atî, warajawtu an takûna a‘amma li’ummatî. Wa laulâ’-lladzîsabaqanî ilaihi’l-`abd as-shâlih la`ajiltu da`watî.Inna’l-Allâha –ta`âlâ—lammâ farraja `an Ishâqa karbaadz-dzibhi qîla lahû yâ Ishâqa: Sal tu`thihi: Ammâwa’l-Allâhi la’ata‘ajjalannahâ qabla naz‘âtiasy-syaithân: “Allâhumma man mâta lâ yusyrikubi’l-Allâhi syai’an qad ahsana faghfir lahû.

Artinya: Allah ta‘ala menyuruhku untuk memilih antara: Dia mengampuni setengah dari umatku atau aku memberikan syafa‘atku(untuk mereka), maka aku memilih syafa‘atku dan aku berharap (syafa‘at ini) dapat meliputi seluruh umatku. Jika tidak didahului oleh hamba yang saleh, niscaya aku ingin mempercepat permohonanku. Sesungguhnya Allah ta‘ala ketika melepaskan kesulitan penyembelihan”dari Ishaq, dikatakan kepadanya (Ishaq): “Mintalah, niscaya engkau akan diberi!” Sungguh (kata Ishaq), aku menyegerakannya (permohonan) sebelum (datang) kecondongan kepada setan: “Ya Allah, barangsiapa yang mati (dalam keadaan) tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, dia telah berbuat suatu kebaikan, maka ampunilah dia.

Selain itu beberapa riwayat juga mengatakan bahwa penyembelihan itu dilakukan nabi Ibrahim kepada Ishaq:

Abu Kurayb dari Zayd bin al-Hubab dari al-Hasan bin Dinar- ‘Ali bin Zayd bin Jud’an dari al-Hasan al-Ahnaf bin Qays dari al-’Abbas bin ‘Abd al-Muttalib dari Rasulullah dalam percakapan berkata, “Kemudian Kami tebus dia dengan korban yang luar biasa.” Dan dia juga berkata, “Anak yang dikurbankan adalah Ishaq”
Abu Kurayb dari Ibn Yaman dari Mubarak dari al-Hasan al-Ahnaf bin Qays dari al - ‘Abbas bin ‘Abd al-Muttalib : Kutipannya, ” Kemudian Kami tebus dia dengan kurban yang luar biasa.” Dengan mengacu kepada Ishaq".
al-Husayn bin Yazid al-Tahhan dari Ibn Idris dari Dawud bin Abi Hind dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas : Anak yang dikurbankan adalah Ishaq.
Ibn al-Muthanna dari Muhammad b. Ja’far dari Shu’bah dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwas: Seseorang menyombongkan diri dihadapan Ibn Mas’ud, “Saya begini begitu, saya anak dari keturunan terhormat” Dan Abdallah ibn Mad’ud berkata, “Ini adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim yang dikurbankan, sahabat Allah”. (The History of al-Tabari, Vol.II, Prophets and Patriarchs Ibnu Jarir at Tabari (trans. William M. Brenner)State University of New York Press, Albany 1987, halaman 82 – 86)

Selain itu beberapa sahabat dan tabiin juga berpendapat yang di sembelih adalah Ishaq: Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Khatab, Jabir, Abdullah bin Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan tabi’in yang berpendapat demikian di antaranya, Alqamah, Sya’biy, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ka’ab al-Ahbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim bin Abi Bazzah, Atha`, Abdurrahman bin Sabith, al-Zuhry, al-Sadiy, Abdullah bin Abi al-Hudzail, dan Malik bin Anas. Riwayat ini juga dicatat oleh al-Qurthuby dalam tafsir al-Qurthuby.

Tak hanya itu saja, komentator terkenal Al Quran, Abdullah Yusuf Ali, di dalam The Holy Quran: Translation and Commentary menyebutkan ketika mengomentari doa anak pertama nabi Ibrahim (Q.S. Ash Shaffat 101):

This was in fertile land of Syria and Palestine. The boy thus born was, according to Muslim tradition, (which however is not unanimous on this point), the first-born son of Abraham, viz. Ismail

Ini terjadi di sebuah tanah yang subur di Syria dan Palestina. Anak itu kemudian lahir, menurut para pendapat tradisi muslim, (yang bagaimanapun juga tidak semua sependapat), anak lelaki pertama Ibrahim, yaitu Ismail.

Dan setelah doa itu di dengar dan dikabulkan, terjadilah peristiwa penyembelihan. Dari sinilah ada yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq, karena yang diminta Ibrahim adalah anak yang saleh sebelum peristiwa penyembelihan, sedangkan anak yang saleh adalah Ishaq bukan Ismail, karena Ismail adalah anak yang sabar:

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. Ash Shaffat ayat 100)

Dan Ishaq adalah anak yang saleh tersebut:

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

Demikianlah pendapat yang mengatakan bahwa Ishaqlah yang disembelih oleh Ibrahim.

Valentine oh valentine.......

2008-02-17T22:29:00.000-08:00

Masih segar di benak kita beberapa hari yang lalu, tepat pada tanggal 14 Februari, suasana valentine berada di sekeliling kita. Ketika saya pagi ingin berangkat menggunakan sepeda motor untuk sebuah keperluan, saya melihat suasana damai dan penuh kehangatan untuk menyambut hari kasih sayang ini. Jalan-jalan pun dihiasi dengan warna merah muda/pink dan gambaran jantung untuk menyimbolkan suasana cinta dan kasih sayang antara segenap insan manusia. Suasana yang dapat dikategorikan langka ini (terlepas dari relativitas) memang harus diakui sangat berbeda jika tanpa even valentine. Remaja-remaja mulai dari SD hingga Orang dewasa pun berlomba-lomba agar mengungkakan rasa sayang dengan ucapan "Happy Valentine". Salah seorang teman bercerita kepada saya bahwa ketika even Valentine ini, sang gadis, memberikan bingkisan coklat kepada dirinya sambil tertawa ketika ia menceitakan itu pada saya.

Lihat, begitu indahnya jika suasana ini dapat terus terwujud. Dunia tanpa peperangan sehari saja seperti kita mendapatkan surga dunia. Tetapi perasaan itu tiba-tiba hilang ketika saya menonton sebuah infotainment di stasiun televisi swasta yang menayangkan fatwa "Haram" terhadap valentine itu. Ketika sang pembawa acara mewawancarai seorang tokoh MUI tentang perayaan valentine itu, maka secara spontan si tokoh ini pun menjawab: "ternyata di situ berkedok kasih sayang....kasih sayang antara laki-laki dan perempuan...dan hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahramnya itu adalah sesuatu yang haram...." saya pun tersentak ketika mendengar statement yang cukup aneh tanpa pemikiran yang cukup panjang ini.

Bayangkan, bagaimana mungkin sebuah kasih sayang hanya diukur dengan hubungan laki-laki dan perempuan saja, tentunya ini hanya statement yang mengada-ngada saja. Kasih sayang jangkauannya cukup luas yaitu mencintai, mengayomi, dan menjaga perasaan kita terhadap orang dan masyarakat disekitar kita. Statement ini menurut saya cacat (walaupun saya tidak menganjurkan untuk merayakan hari Valentine) karena Valentine hanya di tafsirkan secara parsial, yaitu dengan hubungan bukan Mahram. Jika kita berangkat dari statement MUI ini, maka yang terjadi adalah semua hubungan timbal-balik di Masyarakat pada dasarnya adalah Haram. Statement MUI yang menurut saya tergesa-gesa ini jauh dari aspek manfaat dan maslahat umat, karena MUI belum memberikan keterangan secara rinci kepada umat tentang definisi Valentine itu sendiri, konsep yang tidak toleran inilah yang menyebabkan arus radikalisme Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan karena menilai segala sesuatu berdasarkan Halal dan Haram saja.

Kembali ke masalah Valentine itu sendiri, pada sejarahnya memang Valentine ini budaya dari Kristen, tetapi budaya ini bukanlah budaya Agama Kristen, mengapa saya katakan demikian?, pada dasarnya perayaan Valentine ini adalah bentuk perlawanan St. Valentine kepada kediktatoran Raja Romawi yang telah berputar haluan dari ajaran Yesus Kristus (kebetulan Claudius adalah seorang Paganis). Bentuk perlawanan dengan tanpa senjata ini oleh Valentine di gunakan agar laki-laki dan perempuan yang waktu itu dipaksa untuk tidak berhubungan, menjadi dapat menyatakan cinta mereka untuk menikah satu dengan lainnya. Alasan, Claudius ketika itu: jika laki-laki menikah maka laki-laki hanya mengurusi rumah tangganya saja, tanpa mengurusi negara yang dalam kondisi perang.

Semangat yang disusung valentine inilah yang harus kita ambil sisi potif nya, terlepas dari hal-hal yang datang dikemuadian hari, karena sesuatu yang di ada-adakan dan bertentangan dengan semangat itu sendiri pada hakikatnya adalah sesuatu yang jelas menjauhi dari semangat awal.

Seharusnya tindakan Valentine ini kita jangan ambil secara parsial saja sebagai sesuatu yang Haram, tetapi kita harus lihat aspek manfaatnya yaitu mencoba untuk tetap pada kodratnya yaitu laki-laki dan erempuan agar tetap berpasangan tanpa tekanan dari negara. Jika kita hanya menilik dari perayaan sehari saja Valentine ini, maka sebenarnya tradisi makan ketupat, pulang hari raya idul fitri, memakai sarung, dan lain sebagainnya adalah Haram, karena mengikuti budaya Hindu waktu itu. Satu hal lagi yang harus ditarik dari keagamaan Islam adalah Menara masjid yang mengadopsi dari agama Majusi (manarah...). Kita harus melihat manfaat dan maslahat terhadap sebuah budaya yang datang dari luar untuk kemajuan kita bersama, terlepas penyalahgunaan terhadap budaya Valentine ini seperti minum-minuman keras dan sex bebas, karena penyalahgunaan ini kembali kepada diri masing-masing individu. Dan menurut saya pribadi ini merupakan alasan yang dicari-cari oleh ideologi transnasional agar sesuatunya berbau Arab, padahal harus dipisahkan antara Islam dan Arab. Islam untuk semuannya meliputi Arab sendiri, jangkauan Islam lebih luas dari sekedar budaya Arab

Dan sebagai umat beragama yang mengedepankan nilai-nilai kitab suci yang sangat jauh berbeda dari ideologi Transnasional yang dapat menghancurkan NKRI (seperti khilafah yang satu dan beberapa doktrin "keras" lainnya), kita seharusnya dapat memilah dan meilih terhadap suatu pemikiran tanpa harus mendalami doktrin-doktrin tertentu demi politik sebuah golongan yang datang bukan dari culture bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama yang cerdas, sudah saatnya kita hentikan ideologi transnasional yang menghinggapi dan menggerogoti NKRI tercinta ini. Wallahu 'alam bi showab

Islam, Simbol, dan Valentine's Day

2008-02-09T17:55:00.000-08:00

Cinta adalah Hak setiap manusia....Happy Valentine's Day

Adalah seorang Valentine, pastor di jaman Kaisar Claudius II di Roma, abad III. Secara diam-diam, ia menentang sang Kaisar yang dengan otoritasnya menghapuskan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak jaman Romawi Kuno. Seperti kebanyakan tradisi kuno lainnya, perayaan untuk menghormati Dewa Lupercus itu diawali dengan upacara yang disebut dengan Lupercilia setiap tanggal 15 Februari. Upacara ini awalnya diadakan untuk mengusir serigala ganas yang sering muncul di sekitar kota Roma.

Salah satu persembahan mereka adalah mengadakan sebuah festival yang salah satu acaranya adalah tradisi bernama name drawing, terutama diperuntukkan oleh anak-anak muda yang masih lajang.

Festival diawali dengan menulis semua nama gadis di kota Roma pada kertas kecil dan dimasukkan ke dalam wadah kaca besar. Setelah itu, setiap lelaki lajang di Roma mengambil lembaran kertas tersebut secara acak. Nama gadis yang tertera di kertas pilihan mereka otomatis akan menjadi kekasih mereka.

Ketika Kaisar Claudius II memerintah, sang kaisar kesulitan mencari pemuda untuk dijadikan pasukan karena para lelaki di Roma lebih memilih tinggal dan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Karena itu, sang kaisar kemudian melarang pemuda-pemuda Roma untuk menikah atau bertunangan, dan menghapus tradisi name drawing itu.

Pastor Valentine, dengan prinsip cinta kasih yang dianutnya, secara diam-diam tetap menikahkan pasangan-pasangan muda yang ingin menikah. Baginya, kasih sayang antar-manusia harus dilindungi. Cinta harus dirayakan. Baginya, kebijakan Sang Kaisar melarang pernikahan adalah melawan manusia dan kemanusiaan. Apalagi kepentingan Kaisar adalah kepentingan perang yang penuh kebencian dan pertumpahan darah.

Ulahnya itulah yang kemudian menyeretnya ke altar eksekusi mati. Ia mati 14 Februari 269 M dengan meninggalkan sepucuk surat cinta kepada seorang anak sipir penjara. Untaian cinta pada surat itulah yang membuat orang belakangan menahbiskan tanggal matinya sebagai Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day).

Belakangan valentine’s day menjadi momentum yang mendunia. Hampir di seluruh negara, hari itu menjadi saat di mana berbagi kasih dengan sesama dirayakan. Di Mesir atau sebagian negara Arab, misalnya, meski sebagian ulama melarangnya, masyarakat merayakan apa yang disebut mereka sebagai iedul hubb dan syamm al-nasim itu.

Islam dan Cinta

Cerita asal muasal valentine’s day ini menarik. Bukan hanya karena ia mengenalkan kita pada satu masa yang bagi kita sekarang ini hanya bisa dibayangkan layaknya dongeng. Bukan hanya karena cerita ini seheroik dan sedramatis Romeo and Juliet. Ia juga menarik karena justru kisah itulah yang kemudian menjadi dasar dan amunisi penyikapan terhadap perayaan Valentine.
Sebagian kalangan Islam dengan tegas mengharamkan umatnya turut merayakan Hari Kasih Sayang itu, karena merayakannya berarti mengamini ajaran Romawi Kuno, sekaligus ajaran Kristen. Merayakannya berarti mengiyakan akidah lain di luar Islam.

Bagi mereka, valentine’s day adalah simbol kekristenan. Dan simbol merepresentasikan substansi. Karena itu merayakannya berarti merayakan kekristenan. Di samping menganggap bahwa valentine’s day adalah bid’ah yang tidak ada dasar legitimasinya dalam Islam, argumen pengharaman ini terutama mendasarkan pada hadis riwayat Attirmidzi: “Barang siapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut.” Bagi sebagian ulama lain, hadis larangan meniru atau tasyabbuh ini adalah hadis yang menjustifikasi larangan taqlid (meniru sesuatu tanpa tahu esensinya). Sangat tidak produktif jika kita memakai hadis ini untuk melarang segala hal yang dating dari luar. Padahal juga, Nabi menyuruh kita untuk “mencari ilmu sampai ke China”, yang notabene bukan negara Islam. Bukankah dengan demikian Nabi menyuruh kita untuk “meniru” orang China?

Mereka lupa, Islam tidak lahir di ruang kosong. Islam tidak berawal dari titik nol. Di samping melahirkan orisinalitas dan otentisitasnya sendiri, Islam juga merebut simbol-simbol yang sudah ada sebelumnya, lalu mengisinya dengan esensi Islam, untuk tidak mengatakan “mengislamisasi” simbol-simbol itu.

Mereka lupa bahwa Islam merebut Ka’bah yang tadinya adalah simbol pemujaan berhala. Mereka lupa bahwa menara masjid berasal dari manarah (tempat menyalakan api), simbol pemujaan kaum Majusi. Mereka lupa bahwa sebelum Islam datang, puasa adalah tradisi kekristenan.

Mereka juga lupa bahwa Islam simbolik dan formalis seperti itulah yang justru membuah Muhammad Abduh dengan terpaksa harus berkata: “Saya menemukan Islam di Paris, meski tidak ada orang Islam di sana. Dan saya tidak menemukan Islam di Mesir, meski banyak orang Islam di sini.”

Lebih jauh dari itu, mereka lupa bahwa prinsip cinta, kasih dan sayang (rahman dan rahim) yang menjadi semangat valentine’s day, juga adalah prinsip Islam yang harus selalu diprioritaskan, ketimbang prinsip kebencian dan permusuhan.

Islam sendiri adalah agama kasih dan menjunjung cinta pada sesama. Dalam Islam cinta demikian dihargai dan menempati posisi sangat terhormat, kudus dan sakral.
Islam memandang cinta kasih sebagai rahmat. Maka seorang mukmin tidak dianggap beriman sebelum dia berhasil mencintai sesamanya laksana dia mencintai dirinya sendiri (HR. Muslim). Bahkan, “sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna buat kehidupan sesamanya”, dan cinta sering kali menjadikan seorang mukmin lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka berada dalam kesusahan (Al-Hasyr:9).

Di mata Islam, mencinta dan dicinta itu adalah “risalah” suci yang harus ditumbuhsuburkan dalam dada setiap pemeluknya. Dalam konteks ini, tidak ada salahnya merayakan valentine’s day.

Fakta bahwa valentine’s day identik dengan hura-hura dan pergaulan bebas, itu adalah soal lain yang merupakan konstruksi sosial belakangan, yang bagi sebagian kalangan justru mengaburkan esensi sesungguhnya. Ia sama sekali tidak bisa menjadi alasan pengharaman. Justru jika kita mampu menangkap semangat asali valentine’s day, cinta kasih antar sesama, wajib bagi kita untuk menggunakan momentum ini menjadi bagian dari misi sosial Islam.

Rasanya, Islam akan lebih berharga jika semangat mencintai dan berbagi ditebarkan, sementara semangat membenci dan memusuhi dimusnahkan. Rasanya, kemajuan peradaban Islam justru terjadi ketika Islam menjadi korpus terbuka yang siap berkompromi dengan kebaruan. Rasanya, Islam akan mampu mewujudkan misi rahmatan lil’alamin jika setiap umatnya menjadi bagian dari laskar cinta ala Ahmad Dhani:

Wahai, jiwa-jiwa yang tenang/Berhati-hati lah dirimu/Kepada hati hati yang penuh dengan/Kebencian yang dalam.
Karena, sesungguhnya iblis/ada dan bersemayam/Di hati yang penuh dengan benci/di hati yang penuh dengan prasangka.
Laskar Cinta/Sebarkanlah benih-benih cinta/Musnahkanlah virus-virus benci/Virus yang bisa rusakkan hati/Dan busukkan hati
Laskar Cinta/Ajarkanlah ilmu tentang cinta/Karena cinta adalah hakikat/Dan jalan yang terang bari semua umat manusia
Jika kebencian meracunimu kepada/kaum umat yang lainnya/Maka sesungguhnya iblis/sudah berkuasa atas dirimu
Maka jangan pernah berharap/Aku akan mengasihi menyayangi /Manusia-manusia yang penuh benci/seperti kamu. (web Anick HT)

Kata "Allah" milik umat Islam atau Kristen?

2008-01-25T01:28:00.000-08:00

Berikut ini adalah tulisan Pak Herlianto. Dia mencoba
kirim ke milis JIL, tetapi tak tembus. Saya hanya
mencoba membantu dia. Semoga bermanfaat.

Ulil

ALLAH NAMA SIAPA?

Bulan Desember 2007 dunia dikejutkan keputusan
Pemerintah Malaysia yang tidak memperpanjang izin
terbit The Herald, berita mingguan gereja Katolik,
alasannya The Herald menggunakan nama Allah untuk
menyebut Tuhan dan nama itu dianggap nama tuhannya
agama Islam. Pada akhir Desember izin itu kemudian
diberikan, namun penggunaan nama Allah tetap dilarang.
Fanatisme kepemilikan nama Allah juga pernah
dilontarkan sekelompok kecil masyarakat di Indonesia
namun karena tokoh-tokoh muslim menyadari bahwa klaim
itu tidak berdasar maka kemudian dilupakan.

Sungguh menarik untuk dicermati, karena akhir-akhir
ini, lagu Rasa Sayange, Angklung, bahkan Reog
Ponorogo dianggap milik Malaysia, dan kini nama
Allah bahasa Arab di klaim pula sebagai milik
kelompok tertentu orang Malaysia yang beragama Islam,
padahal orang Arab sendiri yang memiliki bahasa itu
dan beragama Islam tidak mempersoalkannya dan nama
Allah bersama digunakan baik oleh orang berbahasa
Arab yang beragama Yahudi, Kristen, maupun Islam.
Injil pertama dalam bahasa Melayu (Corneliz Ruyl,
1629) sudah menulis nama Allah didalamnya empat abad
yang lalu.

Nama Allah adalah nama untuk menyebut Tuhan semitik
dalam bahasa Arab, dan nama ini sudah disebut jauh
sebelum agama Islam hadir di abad-VII, sedini
kehadiran bahasa Arab. Agama Semitik (Yahudi, Kristen,
Islam) berasal dari rumpun keturunan Sem. Arphaksad
adalah putra Sem yang menurunkan bangsa Ibrani
(dikaitkan nama Eber cucu Arphaksad), dan Aram putra
Sem menurunkan bangsa Aram dan Arab. Dalam hal bahasa,
Aram lebih dahulu mengembangkan bahasanya dan nenek
moyang bangsa Ibrani mengembangkan bahasa Ibrani
dengan berakulturisasi dengan bahasa Kanani dan Amorit
dan menggunakan abjad Kanani kuno (Funisia) yang
kemudian berkembang dalam bentuk bulat karena pengaruh
bahasa Aram.

Abraham berasal dari Mesopotamia dan berbahasa Aram,
setelah hijrah ke Palestina, Ishak anaknya mengawini
iparnya Ribka, saudara Laban yang tinggal di
Mesopotamia, Laban dicatat Alkitab sebagai orang Aram
berbahasa Aram (Kejadian 31:20,47). Yakub, putra Ishak
dan Ribka, mengawini Lea dan Rachel anak-anak Laban
yang berbahasa Aram juga. Jadi orang Israel (keturunan
Yakub) mengikuti bahasa Aram bahasa nenek dan ibu
mereka. Alkitab menyebut orang Israel adalah keturunan
Aram (Kejadian 25:5).

Ensiklopedia Islam (Cyrill Glasse, hlm.49-50) menyebut
bangsa Arab adalah masyarakat Semit keturunan Quathan
(Joktan, anak Eber) dan juga Adnan (hlm.12-13) yang
menurunkan keturunan Ismael (putra Abraham), jadi
bangsa Arab merupakan keturunan Semitik, Ibranik dan
Abrahamik juga. Bahasa Arab berasal bahasa kuno Aram
dan aksaranya merupakan perkembangan dari aksara
Nabatea Aram.

Nama Tuhan El (Il) sudah lama dikenal di
Mesopotamia, dan dalam dialek Aram nama itu disebut
Elah/Elaha (atau Alah/Alaha), di Israel disebut
El/Elohim/Eloah, dan dalam bahasa Arab disebut
Ilah/Allah. Kata sandang difinitif dalam bahasa Aram
adalah Ha yang diletakkan di belakang kata, dalam
bahasa Ibrani diletakkan di depan (Ha Elohim),
sedangkan dalam bahasa Arab kata sandang ditulis Al
diletakkan di depan (Al-Ilah). Jadi baik
El/Elohim/Eloah, Elah/Elaha, dan Ilah/Allah menunjuk
kepada Tuhan Monotheisme Abraham yang sama, baik
sebagai nama pribadi maupun sebutan untuk ketuhanan.

Di Israel, nama El/Elohim adalah nama Tuhan sebelum
nama Yahweh diperkenalkan kepada Musa (Keluaran
6:1-2), itulah sebabnya sebelum Keluaran tidak ada
nama orang yang diberi identitas nama Yahweh
(seperti Eliyah) tetapi nama El (a.l. Metusael,
Ismael, Israel), dan sekalipun nama Yahweh sudah
diperkenalkan, nama El tetap digunakan sebagai nama
diri Tuhan. El, elohe Yisrael (Kejadian 33:20;46:3)
disetarakan dengan Yahweh, elohe Yisrael (Keluaran
32:27; Yoshua 8:30). Dalam Perjanjian Lama, nama
Elah/Elaha sudah ada dan ditulis pada abad-VI sM dalam
kitab Esra yang ditulis dalam bahasa Aram dengan
aksara Ibrani Elah Yisrael (Allah Israel, 5:1;
6:14). Dalam Alkitab Aram Siria (Peshita) digunakan
nama Elah/Elaha juga.

Setelah berkembangnya bahasa Arab, nama itu menjadi
Ilah/Allah, dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Arab
dan orang Arab yang mengikuti kepercayaan Yahudi juga
menggunakan nama Allah itu. Pada jemaat Kristen
pertama sudah ada orang Arab yang percaya dan menyebut
nama Tuhan dalam bahasa mereka sendiri (Kisah 2:8-11,
yang tentunya Allah), dan rasul Paulus menyebut
Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab yang
melahirkan anak darah daging Abraham (Galatia
4:21-31).

Pada masa jahiliah pra-Islam, sebutan Allah pernah
merosot dan juga ditujukan kepada Dewa Bulan/Air (di
kalangan Ibrani, nama Yahweh dan Elohim juga
pernah merosot digunakan untuk menyebut berhala Anak
Lembu Emas; Keluaran 32:1-5;1Raja 12:28), namun Arab
Hanif termasuk suku Ibrahimiyah dan Ismaeliyah tetap
mempertahankan nama Allah sebagai nama diri Tuhan
Abraham. Bahkan sebelum kelahiran agama Islam, nama
Allah digunakan dalam pengertian nama diri Tuhan.
Ensiklopedia Islam menyebutkan:

Gagasan tentang Tuhan Yang Mahaesa yang disebut
dengan nama Allah, sudah dikenal oleh bangsa Arab
kuno, Ajaran Kristen dan Yudaisme dipraktekkan di
seluruh jazirah. (hlm.50).

Nama Allah telah dikenal dan dipakai sebelum
Alquran diwahyukan; misalnya nama Abd. Al-Allah (hamba
Allah), nama ayah Nabi Muhammad. Kata ini tidak hanya
khusus bagi Islam saja, melainkan ia juga merupakan
nama yang oleh umat Kristen yang berbahasa Arab dari
gereja-gereja Timur, digunakan untuk memanggil Tuhan.
(hlm.23)

Dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan bahwa nama
Allah digunakan bersama oleh Umat Yahudi, Kristen dan
Islam. Nabi Muhammad mengakui pada masa hidupnya sudah
ada orang Yahudi dan Kristen yang menggunakan nama
Allah. Dalam Al-Quran tertulis:

(Yaitu) orang2 yang diusir dari negerinya, tanpa
kebenaran, melainkan karena mereka mengatakan: Tuhan
kami Allah, Jikalau tiadalah pertahanan Allah terhadap
manusia, sebagian mereka terhadap yang lain, niscaya
robohlah gereja2 pendeta dan gereja2 Nasrani dan
gereja2 Yahudi dan mesjid2, di dalamnya banyak disebut
nama Allah. Sesungguhnya Allah menolong orang yang
menolong (agama)Nya. Sungguh Allah Mahakuat lagi
Mahaperkasa. (Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim,
QS.22:40).

Menarik untuk diketahui bahwa pada abad yang sama
kelahiran agama Islam, terjemahan Injil Muqqadas
dalam bahasa Arab (643) sudah memuat nama Allah.
Pada abad sebelum Islam, inskripsi kalangan Kristen
Umm al-Jimmal menulis Allahu Ghafran (Allah yang
mengampuni) dan Inskripsi Zabad (512) diawali ucapan
Bism al-ilah (Dengan Nama Allah, dalam kitab Esra
5:1 tertulis Beshum Elah Yisrael dalam bahasa Aram).
Satu abad sebelum ayah Nabi Muhammad lahir, dalam
Konsili Efesus (431) hadir uskup Arab Haritz bernama
Abd Al-Allah.

Dalam penemuan arkaeologis tua lebih dari satu
milenium sebelum kelahiran Islam ternyata nama Allah
sudah disebutkan sebagai nama diri dalam beberapa
inskripsi yang ditemukan. Artikel Allah Before Islam
dalam The Muslim World (Vol.38, 1938, hlm. 239-248)
mencatat bahwa suku-suku Arab kuno Lihyan dan
Thamudic yang bermukim di Jazirah Arab bagian Utara,
meninggalkan inskripsi bertuliskan banyak nama Allah
sebagai nama diri. Pendahulu suku Lihyan adalah suku
Dedan yang dalam Alkitab disebutkan sebagai
keturunan Ketura, isteri Abraham (Kejadian 25:1-3).
Kita mengetahui bahwa bahasa Arab diturunkan dari
bahasa Nabatea Aram dimana nama Tuhan disebut
Allaha. Maka konsekwensinya, nama Allah tertuju
pada Allah Abraham yang cikal-bakalnya adalah EL (el
ela elah) atau IL (il ila ilah) semitik.

Dapat dimengerti mengapa agama-agama semitik sebelum
Islam di kalangan berbahasa Arab sudah lama
menggunakan nama Allah. Jadi, nama Allah bukan nama
Islam tetapi nama Arab untuk menyebut Tuhan Abraham
dan El/Il semitik. Kini di negara-negara Arab, baik
orang Yahudi, Kristen maupun Islam yang berbahasa
Arab, semuanya menggunakan nama Allah tanpa masalah.
Bambang Noorsena yang fasih berbahasa Arab dan pernah
belajar selama dua tahun di Kairo menyebutkan bahwa di
Kairo kota lama, dipintu gereja Al Mualaqqah ditulis
Allah Mahabah (Allah itu kasih) dan di pintu lainnya
Raisu al-Hikmata Makhaafatu Ilah (Permulaan Hikmat
adalah Takut kepada Allah). Sinagoga Ben Ezra
menyebut bahwa dahulu disitu Rabbi Moshe ben Maimun
menulis buku Al Misnah dan Dalilat el-Hairin dalam
bahasa Ibrani dan Arab dimana El/Elohim
diterjemahkan Allah.

Kini ada 29 juta orang berbahasa Arab yang beragama
Kristen dan semuanya menyebut nama Allah, dan di
kalangan ini beredar empat versi Alkitab berbahasa
Arab yang menggunakan nama Allah. Maka dari sini
jelas bahwa bagi orang-orang Arab penganut Yahudi,
Kristen, dan Islam, nama Allah digunakan bersama tanpa
rasa curiga sebab mereka menyadari bahwa semua
mempercayai Allah Abraham yang sama, sekalipun tidak
disangkal adanya perbedaan aqidah yang dipercayai oleh
masing-masing mengingat ketiganya memiliki kitab suci
yang berbeda. Olaf Schuman teolog Kristen yang tiga
tahun mengajar dan belajar di Universitas Al Azhar,
Mesir, mengemukakan bahwa:

Memang tidak dapat disangkal adanya suatu masalah.
Namun yang menjadi masalah ialah soal dogmatika atau
aqidah, sebab tiga agama surgawi itu mempunyai faham
dogmatis yang berbeda mengenai Allah yang sama, baik
hakekatnya maupun pula mengenai cara pernyataannya dan
tindakan-tindakanny a. (Keluar Dari Benteng
Pertahanan, hlm. 175).

Dalam terjemahan Alkitab ke bahasa Melayu, sejak awal
nama Allah sudah digunakan. Daud Susilo, konsultan
United Bible Societies, menulis:

Dalam terjemahan bahasa Melayu dan Indonesia, kata
Allah sudah digunakan terus menerus sejak terbitan
Injil Matius dalam bahasa Melayu yang pertama
(terjemahan Albert Corneliz Ruyl, 1629). Begitu juga
dalam terjemahan Alkitab Melayu yang pertama
(terjemahan Melchior Leijdekker, 1733) dan Alkitab
Melayu yang kedua (terjemahan Hillebrandus Corneliz
Klinkert, 1879) sampai saat ini. (Forum Biblika,
Lembaga Alkitab Indonesia, No.8/1998, hlm. 102)

Alkitab berbahasa Melayu di Malaysia terbitan The
Bible Society of Malaysia juga menggunakan nama
Allah. (Hal seperti itu dilakukan dalam penerjemahan
Al-Quran ke dalam bahasa Inggeris dimana nama Arab
Allah diterjemahkan God dalam bahasa Inggeris).
Dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia, nama Allah
tetap digunakan melanjutkan Alkitab Melayu itu, karena
di Indonesia, kata Allah sudah lama menjadi bagian
kosa kata bahasa Indonesia, karena itu di Indonesia
penggunaannya sebagai nama Tuhan Yang Mahaesa
agama-agama Abraham/Ibrahim adalah umum.

Bila bangsa Arab pemilik bahasa Arab tidak
mempermasalahkan penggunaan nama Allah oleh
agama-agama semitik, maka seyogyanya bangsa-bangsa
non-Arab juga tidak mempermasalahkannya karena bukan
bahasa mereka. Kesamaan nama Allah yang disembah
ketiga agama Semitik bisa menjadi perekat bahwa
ketiganya sebenarnya bersaudara. Yang perlu disadari
adalah bagaimana dalam keeksklusifan iman sesuai
ajaran kitab suci masing-masing, agama bisa diamalkan
dengan damai dan toleransi.

Amin!

Ulil Abshar-Abdalla
Department of
Near Eastern Languages and Civilizations
Harvard University

From: Ulil Abshar Abdalla
To : Milis Jaringan Islam Liberal
Time: Thu, 24 Jan 2008 08:58:18 -0800 (PST)

Revisi KUHP Bias Gender dan Bias Kelas

2008-01-13T19:34:00.000-08:00

Nursyahbani Katjasungkana, aktivis Solidaritas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, menilai revisi ini bias gender dan bias kelas serta bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Berikut penuturannya kepada Nong Darol Mahmada dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) pada hari Kamis, 9 Oktober 2003.

NONG DAROL MAHMADA: Mbak Nur, apa tanggapan Anda terhadap rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digagas oleh Menteri Kehakiman dan HAM?

NURSYAHBANI KATJASUNGKANA: Sebetulnya, secara keseluruhan, KUHP itu bukan hanya berisi bab soal kesusilaan menuai kontroversi, yang dari segi penamaan bab saja bisa kita persoalkan panjang lebar. KUHP memang mengurus relasi antara warga dengan negara dan warga dengan sesama anggota warga lain. Makanya, dia menyangkut persoalan relasi dan kepentingan publik. Berdasarkan itu, visi yang mestinya dibangun adalah penghormatan terhadap HAM dan sekaligus difungsikan untuk membangun demokrasi.

NONG: Kalau dilihat dari sisi itu, apakah rancangan revisi KUHP ini sudah mencerminkan visi tersebut?

NURSYAHBANI: Jauh sekali. Dikatakan jauh, karena pertama, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers. Sisi represinya bukan malah berkurang dari KUHP lama yang sudah kita perjuangkan. Hal-hal yang bersifat represi seperti itulah yang digunakan untuk menjerat Tempo, Goenawan Mohammad dan harian Rakyat Merdeka. Pasal yang bermasalah adalah mengenai kejahatan makar terhadap negara. Di situ terlihat masih represif. Mungkin itu bisa dipahami, karena sebetulnya rancangan ini sudah selesai dibuat dalam kurun waktu antara tahun 1982-1992, di masa Soeharto masih sangat berkuasa. Pemikiran atau aspirasi orang untuk revisi undang-undang, memang sangat terpengaruh pada situasi politik saat itu.

Kedua, dalam persoalan yang berkaitan dengan relasi domestik. Di sini kita mencermati, revisi KUHP ini bukan semakin menghormati hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Sebetulnya, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga, sebagaimana ditegaskan baik dalam UUD maupun UU mengenai HAM Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan itu, hendak mengatur hal-hal yang bersifat persoalan atau relasi domestik. Hukum pidana boleh saja mengurus soal relasi domestik, sejauh ada unsur kekerasan, paksaan atau ancaman, atau bila dilakukan terhadap anak-anak, khususnya dalam masalah hubungan seksual.

Ketiga, sudah lama sekali kelompok perempuan merasa bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP, khususnya yang berkenaan dengan soal perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan pornografi, tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sebab, isinya sangat menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Oleh karena itu, pasal-pasal demikian dituntut untuk dikeluarkan dari KUHP menjadi UU khusus yang tersendiri, dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan atas korban, di samping pemberdayaan masyarakat.

NONG: Nah, menurut Anda, bagaimana seharusnya revisi KUHP ini?

NURSYAHBANI: Berdasarkan prinsip tadi, seharusnya pasal 310 dan 311 yang tertuang dalam KUHP lama, yang pada umumnya digunakan untuk merepresi dunia pers dan insan pers dikeluarkan dari KUHP, dan dijadikan undang-undang perdata saja. Persoalan itu lebih banyak diatur oleh kode etik pers, sehinga lebih menuju pada peningkatan profesionalitas pers dan sekaligus menjunjung prinsip freedom of the press dan freedom of the expretion yang berguna bagi pembanguan demokrasi.

Hal lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab tentang kesusilaan, khususnya pasal-pasal yang penuntutannya digantungkan pada pihak-pihak yang dirugikan, juga hendaknya keluar dari KUHP. Misalnya, pasal perzinahan yang dalam rancangan undang-undang KUHP baru memakai istilah permukahan. Ini tidak perzinahan dalam artian umum, yaitu hubungan seks di luar pernikahan, tapi permukahan adalah hubungan seksual di antara pihak-pihak yang sudah terikat oleh ikatan perkawinan. Penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pasal yang kini dikenal sebagai pasal kumpul kebo dalam RUU KUHP, penuntutannya juga hanya bisa dilakukan kalau ada pengaduan dari keluarga, kepala adat atau lurah/kepala desa. Nah, suatu peristiwa pidana atau peristiwa hukum yang digantungkan penuntutannya pada kerugian pihak-pihak orang perseorang yang terkait dalam relasi itu, sebetulnya termasuk karakteristik dasar hukum perdata. Karena itu, dia tidak bisa menjadi perbuatan pidana. Percuma saja KUHP dinyatakan sebagai perbuatan kriminal, akan menjadi kriminal terus tanpa ada penuntutan, kecuali pihak yang dirugikan menuntut. Dari pada begitu, lebih baik menjadi hukum perdata, sebagaimana yang sudah dilakukan di Timor Leste. Mereka mengadopsi semua KUHP kita, tapi khusus pasal-pasal yang digantungkan penuntutannya pada kerugian orang perseorangan atau individu, dikeluarkan dari KUHP dan dinyatakan sebagai civil procedure.

NONG: Sejauh mana dampak rancangan KUHP ini untuk persoalan domestik jika dikaitkan dengan isu HAM tadi?

NURSYAHBANI: Sejauh tidak ada unsur kekerasan, tidak dilakukan terhadap anak-anak, tidak merupakan objektivikasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga menjadi komoditi, seperti perdagangan orang, perempuan dan anak, sebaiknya tidak dikriminalkan. Justru ketentuan-ketentuan di sana harus didekriminalisasi. Dampaknya memang dalam kehidupan sosial akan besar sekali.

Pertama, dari segi law emforcement, seberapa jauh kemampuan polisi untuk dapat membuktikan hal-hal yang ada di tempat tidur warganya. Jadi ada problem implemantasi. Kedua, juga akan meng-create hal yang menurut masyarakat tidak bisa dijalankan dengan hukum pidana karena lemahnya law emforcement, lalu mereka main hakim sendiri, seperti yang banyak terjadi. Ketiga, sebetulnya KUHP tidak bisa digunakan atau difungsikan sebagai penjaga moral, misalnya dalam hal kumpul kebo. Saya kira, lebih baik --misalnya-- pendidikan seks diberikan sejak dini, sehingga mereka tahu bagaimana melakukan hubungan seks yang bermoral, responsible atau bertanggung jawab dan aman.

NONG: Seandainya pasal-pasal yang kontroversial ini disetujui, tentu akan ada problem implementasi. Menurut Anda, apakah nanti akan ada polisi-polisi syariat yang masuk pada wilayah-wilayah privat, atau polisi moral seperti di Malaysia?

NURSYAHBANI: Itu soal teknis saja kalau udah disetujui. Nanti pemerintah akan bilang, itu soal teknis saja; kalau bisa, kenapa tidak? Tapi bagi saya masalahnya bukan semata soal teknis. Ini masalah prinsip. Seberapa jauh sebetulnya negara punya otoritas atas privasi atau kehidupan pribadi warganya yang dijamin, baik oleh UUD maupun undang-undang mengenai HAM.

NONG: Artinya, rancangan KUHP ini potensial untuk bertentangan dengan UUD dan UU- HAM?

NURSYAHBANI: Ya. Sejak awal saya sudah menegaskan dalam pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia bahwa UU KUHP itu inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi. Ini khususnya berkenaan dengan bab soal hak-hak asasi manusia dan UU HAM itu sendiri. Di situ dinyatakan bahwa setiap warga negara tidak boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya. Dan untuk itu, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap semua gangguan dan pelanggaran tersebut.

Nah, implementasiya dalam KUHP bagaimana? Justru negaralah yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warganya, kalau ada gangguan dari luar. Bukan justru negara yang melakukan intervensi terhadap urusan itu.

NONG: Ada yang mengatakan revisi KUHP ini kental nuansa Syariat Islamnya. Bagaimana tanggapan Anda?

NURSYAHBANI: Sebetulnya, dalam proses pembentukan hukum, itu biasa. Pembentukan UU mesti menyerap nilai-nilai adat, agama, konvensi hukum, dan lain-lain, agar produk hukum itu bisa efektif, karena merupakan pantulan dari aspirasi dan kesepakatan masyarakat. Cuma masalahnya, masyarakat kita kan tidak hanya plural, tapi juga multikultur, multietnik, dan dengan segala macam variasinya. Ini terkait dengan soal nilai-nilai agama, atau adat di dalam suatu konteks tertentu. Bagaimana bisa mengangkat satu nilai yang bisa berlaku umum.

Seperti ketentuan mengenai pasal kumpul kebo yang bisa terjadi perbedaan mencolok. Di Bali, Mentawai dan Irian, hal itu dianggap sesuatu yang biasa. Di beberapa komunitas tertentu, hidup bersama di luar perkawinan adalah hal biasa. Tapi masalahnya, apa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu? Kalau kita mengacu pada UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama. Ayat kedua menyatakan, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Kita tahu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori delik aduan, atau semata-mata hidup bersama saja. Bagaimana kalau hidup bersama disahkan oleh agama atau adatnya; apakah itu masuk ketegori kumpul kebo? Nah, dengan demikian, perkawinan-perkawinan yang selama ini ditolak pencatatannya, seperti perkawinan agama Konghucu, kawin beda agama, perkawinan orang Kaharingan, mau masuk kategori yang mana?

NONG: Dengan adanya ketidakjelasan seperti itu, sebetulnya apa yang terjadi dengan rancangan KUHP ini?

NURSYAHBANI: Sebetulnya, secara umum hal tersebut membuktikan bahwa KUHP kita itu tidak punya visi ke depan, tidak punya visi tentang law emforcement, ataupun visi tentang realitas Indonesia sesungguhnya. Misalnya tentang prostitusi yang dalam rancangan sekarang ini juga dikriminalkan. Dalam KUHP lama dijelaskan, hanya orang-orang yang menyediakan atau memudahkan perbuatan cabul yang dihukum. Tetapi dalam rancangan sekarang ada pasal baru tentang prostitusi yang menurut saya tidak hanya gender bias tapi juga class bias. Kenapa? Di pasal 434 bahwa setiap orang yang bergelandangan, berkeliaran di jalan, di tempat-tempat umum, dengan tujuan melacurkan diri akan dipidana denda.

Jelas sekali, yang kita tahu bergelandangan hanya orang kelas bawah. Dan lebih dari itu, konotasi melacurkan diri selalu mengena pada perempuan. Padahal, kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik, yang disebut pelacur adalah lelakinya. Dan di sini tidak ada kriminalisasi bagi para pelanggan atau user mereka. Ini kenapa saya menyebut adanya gender bias dan diskriminasi.

Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?

2008-01-13T19:33:00.001-08:00

Perdebatan mengenai peluang penerapan syariat (hukum Islam) di Indonesia, melalui Piagam Jakarta, tampaknya merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945. Pada masa pasca Orde Baru, tema ini muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen pasal 29 UUD 1945 yang bergulir pada Sidang Tahunan MPR dalam dua tahun terakhir ini. Dua fraksi partai Islam yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dalam pemandangan umum mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Batang Tubuh UUD 1945, khususnya pasal 29. Mereka menegaskan dengan ditambahkannya tujuh kata seperti dalam Piagam Jakarta itu tidak berarti akan terbentuknya negara Islam. Sementara itu, di saat yang sama, sebagian kelompok umat Islam di luar parlemen melakukan aksi turun ke jalan menuntut diberlakukannya syariat Islam (baca: bukan negara Islam?) di Indonesia. Bahkan Aceh sudah mulai menerapkan syariat Islam di wilayahnya.

Pertanyaan yang muncul; Apakah mungkin memberlakukan syariat Islam tanpa negara Islam? Bukankah penerapan syariat Islam dengan sendirinya merupakan pembuka jalan masuk (akses) menuju negara Islam?

Teori Negara Islam

Hampir tidak ada kesepakatan bulat di kalangan pemikir politik Muslim modern tentang apa sesungguhnya yang terkandung dalam konsep negara Islam. Kenyataan ini sangat mudah terlihat dengan begitu beragamnya sistem negara dan pemerintahan di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam. Namun begitu, secara teoritis, dewasa ini sudah ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan sebuah konsep formal mengenai apa yang dimaksud dengan Negara Islam. Paling tidak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai Negara Islam jika memberlakukan hukum Islam. Dengan lain perkataan, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi eksisnya suatu Negara Islam.

Suha Taji-Farouki (1996) dalam artikelnya yang berjudul �Islamic State Theories and Contemporary Realities� menyebutkan bahwa ada dua jenis teori tentang Negara Islam. Walaupun kedua teori itu tidak satu kata dalam hal apakah negara merupakan bagian penting dan integral dari syariat atau hanya sekedar merupakan alat merealisasikan syariat, dua-duanya sama-sama menekankan signifikansi posisi syariat dalam negara. Sebab, bagi kedua teori tersebut, penerapan syariat merupakan komponen primer Negara Islam.

Begitupun, Rashid Rida, seorang ulama terkemuka di awal abad ke-20, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep Negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep Negara Islam adalah bahwa syariat merupakan sumber hukum tertinggi. Dalam pandangannya, syariat mesti membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa kehadiran Negara Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang amat menentukan (the single most decisive criterion) untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.

5 Level Penerapan Syariat

Adanya keterkaitan yang amat erat antara kekuasaan negara di satu sisi dengan syariat di sisi lain sebetulnya lebih karena karakteristik syariat itu sendiri yang diyakini sebagai seperangkat norma dan nilai yang total dan komprehensif mengenai kehidupan manusia hingga yang paling detail. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam oleh negara, totalitas atau the comprehensiveness syariat itu, dengan mengadopsi Price (1999), dapat dipilah menjadi lima level penerapan hukum Islam sebagai berikut:

Masalah-masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan.
Urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.
Praktek-praktek (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim; ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian.
Penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar.
Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.

Penting dicatat bahwa lima level penerapan hukum Islam di atas disusun secara hirarkis mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi bobotnya. Maka, tuntutan untuk menerapkan semua lima level hukum Islam di atas dengan sendirinya mengimplikasikan tuntutan langsung pembentukan Negara Islam. Mungkin cukup masuk akal pula jika dikatakan bahwa semakin tinggi level tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju perwujudan gagasan Negara Islam. Sebaliknya, semakin rendah level tuntutan maka semakin rendah pula tingkat komitmen untuk mewujudkan Negara Islam (Salim, 2000).

Tidak Lebih dari Level 2

Sistem Hukum Nasional Indonesia dewasa ini paling tidak telah menerbitkan tujuh buah kategori peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi materi hukum Islam di dalamnya, yaitu (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) PP no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, (3) UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (4) UU no. 7 tahun 1992 jo UU no 10/1998 dan UU no 23/1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, (5) Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (6) UU no. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan (7) UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Walaupun jenis kedua UU yang disebutkan terakhir ini dapat ditempatkan pada level tiga dari lima level penerapan hukum Islam yang sudah disebutkan di atas, tidak ada satupun ketentuan atau pasal di dalamnya yang mewajibkan ibadah haji ataupun kewajiban mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya. Kehadiran kedua UU tersebut tak lebih merupakan manual petunjuk bagi pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan dan memfasilitasi dengan sebaik-baiknya pelaksanaan ibadah haji dan zakat oleh umat Islam sendiri. Ini berarti bahwa jika dilihat dalam perspektif lima level penerapan syariat, maka penerapan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya tidak melewati lebih dari level dua. Lebih jauh, kenyataan ini pun dengan jelas menunjukkan bahwa sekalipun tanpa kehadiran Piagam Jakarta, beberapa jenis materi hukum Islam tertentu sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Lalu, pertanyaan yang timbul, mengapa mesti butuh Piagam Jakarta, jika bukan bermaksud untuk menaikkan ke level yang lebih tinggi dari level dua penerapan hukum Islam di Indonesia?

Mencermati aspirasi penerapan syariat Islam yang berkembang dewasa ini, seperti yang berlangsung di dalam gedung DPR/MPR pada Sidang Tahunan tahun 2000 lalu dan bulan Nopember 2001 ataupun yang terdengar dari seruan dan tuntutan sementara kalangan umat Islam, maka pertanyaan kita, sampai pada tingkat atau level berapa mereka menghendaki penerapan hukum Islam oleh negara? Jika penegasan yang mereka sampaikan bahwa pemberlakuan syariat Islam tidak serta merta merupakan pembentukan Negara Islam dapat dijadikan ukuran atau patokan, maka sekurang-kurangnya dapat diprediksikan bahwa mereka akan berusaha memperjuangkan penerapan hukum Islam di Indonesia maksimal hingga pada level empat.

Namun, pertanyaan yang masih cukup mengganjal, jika mereka berhasil, secara konstitusional tentunya, memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam hingga ke level empat itu, misalnya, mampukah mereka menyumbat rapat-rapat aspirasi untuk mendirikan Negara Islam? Bukankah tinggal satu level atau selangkah lagi Negara Islam akan terwujud? Pertanyaan ini tentu saja tidak mungkin terjawab sekarang, dan karena itulah menjadi sangat wajar bila aspirasi memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 tidak akan pernah memperoleh penerimaan secara luas.

sumber: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=129

KUHP dan Syariat Islam

2008-01-13T19:30:00.000-08:00

Ide pelaksanaan Syariat Islam kini memperoleh momentum yang luar biasa. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Departemen Kehakiman, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, mengabarkan bahwa Depkeh sedang dalam tahap akhir menyelesaikan naskah RUU KUHP. Hal yang menarik adalah RUU KUHP ini bersifat khas Indonesia di mana pasal-pasalnya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat dan hukum pidana barat. Lebih tegas lagi Professor Gani menjelaskan bahwa hukum pidana dalam Syariat Islam dapat memberikan kontribusinya dalam RUU KUHP tersebut.

Selama ini isu penegakkan Syariat Islam menjadi topik yang kontroversial dikalangan para ahli hukum positif dan, lebih- lebih lagi, para ahli hukum Islam. Sebagian pihak menganggap Syariat Islam belum berlaku di Indonesia, padahal kenyataannya sebagian unsur hukum Islam (paling tidak telah tercantum dalam UU Zakat, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) telah berlaku. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh kalangan ini adalah Syariat Islam yang berkenaan dengan aturan pidana. Menteri Yusril Ihza Mahendra --dari partai Islam yang menginginkan perubahan pasal 29 UUD 1945-- dan Dirjen A. Gani Abdullah --Guru Besar IAIN Bandung-- telah mengakomodir kehendak tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ide tersebut, tulisan ini hendak menjelaskan kemusykilan yang dapat muncul dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam masalah ini.

Kemusykilan

Qanunisasi atau pengundangan hukum Islam di negeri ini, paling tidak, dapat terbentur empat hal. Pertama, diperlukan transfer "bahasa" Syariat Islam, yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fiqh, ke dalam bahasa undang-undang. ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat bahasa merupakan bagian dari budaya tertentu dan corak bahasa hukum atau bahasa Undang-Undang berbeda dengan bahasa kitab kuning. Hal ini membutuhkan kerja sama yang luar biasa dari pakar hukum umum dan pakar hukum Islam untuk menyamakan 'bahasa' mereka. Sebagai contoh, kata 'subversi' dan 'hirabah' atau 'bughat' tidak bisa disamakan begitu saja tanpa melewati proses 'tansfer bahasa'.

Kedua, bukan saja bahasa yang merupakan produk budaya, tetapi hukum juga bagian dari budaya tertentu. Setting sosial hukum Islam saat Nabi bermukim di Madinah lima belas abad yang lampau dan suasana sosial, budaya, ekonomi bahkan politik saat para a'immatul mazahib (para imam mazhab) hidup jelas berbeda dengan suasana Indonesia saat ini. Membuat sebuah pasal yang diambil mentah-mentah dari sebuah aturan hukum ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dapat berbenturan dengan dinamika dan kenyataan sosial kemasyarakatan. Contohnya, konsep aqillah dalam pidana Islam sangat dipengaruhi struktur keluarga dan klan jazirah arab sehingga denda dalam tindak pidana bukan saja ditanggung oleh terpidana tetapi juga oleh keluarga atau sukunya. Aturan denda dalam fiqh Islam yang masih menyebutkan ganti rugi dalam bentuk onta, misalnya, akan musykil diterapkan untuk konteks Indonesia.

Ketiga, andaikata terjadi benturan konsep antara pidana Islam dan pidana barat. maka konsep mana yang akan diterima oleh pemerintah dan DPR? Ketika terjadi sebuah pembunuhan tidak disengaja, dalam konsep pidana barat, negara akan bertindak mewakili korban dalam menuntut pembunuh tersebut. Walaupun, seandainya keluarga korban sudah memaafkan si pembunuh, negara akan tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam pidana Islam, penerimaan maaf dari keluarga korban ini dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitupula tindak pidana pencurian, menurut Imam Syafi'i, dapat gugur jikalau sang pencuri bertobat dan mengembalikan harta curiannya, selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Pengembalian 40 Miliar dalam kasus buloggate II saat kasusnya masih di kejaksaan dapat menggugurkan proses hukum selanjutnya, jikalau pidana Islam diterapkan dalam kasus ini. Di samping itu, menurut Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan: potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya (lihat Tafsir Fakh al-Razi, juz XI, h. 228), atau menurut ulama lain menafkahkannya di jalan Allah (lihat Tafsir Ruh al-Ma'ani, Juz VI, h. 135). Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam. Tentu saja hal ini tidak berlaku dalam pidana barat.

Keempat, lazim diketahui bahwa fiqh Islam dipahami secara berbeda-beda dikalangan mazhab-mazhab yang ada (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Zahiri, Ja'fari dan lainnya). Bahkan perbedaan pendapat bukan saja terjadi antar mazhab tetapi dapat juga terjadi di dalam lingkungan satu mazhab (katakanlah, antara sesama murid Imam Abu Hanifah). Persoalannya, mazhab mana yang akan dipilih oleh pemerintah sebagai bahan RUU KUHP?

Jalan Keluar

Kemusykilan yang dipaparkan di atas dapat diselesaikan apabila pemerintah (dan DPR) berani melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, RUU KUHP disusun secara lintas mazhab. Menteri Yusril dan Dirjen Gani tidak perlu terikat pada satu mazhab tertentu. Keduanya harus berani memilih opini dari mazhab yang lebih maslahat dan lebih sesuai untuk suasana Indonesia, meskipun pendapat atau fatwa tersebut tidak populer, minoritas ataupun dianggap kurang kuat dalilnya dibanding opini mazhab lain, yang sayangnya kurang pas dengan suasana Indonesia. Pendapat Imam Syafi'i soal gugurnya tindak pidana pencurian di atas boleh jadi harus ditinggalkan karena tidak sejalan dengan misi pemberantasan KKN dan pemerintah dapat memilih mazhab lain dalam kasus ini. Untuk itu Depkeh harus dapat memilih pakar hukum Islam yang tidak hanya ahli perbandingan mazhab tetapi juga bersikap moderat dan liberal agar Depkeh mendapat masukan yang pas soal ini.

Kedua, pemerintah sebaiknya berani melakukan re-interpretasi terhadap ketentuan pidana Islam yang diakomodir dalam RUU KUHP. Tindak pidana pencurian yang diancam hukum potong tangan dalam Islam dapat diakomodir setelah dilakukan re-interpretasi terhadap kata 'potong' (al-qat'u) dan kata 'tangan' (al-yad). Ada sebagian ulama yang memandang bahwa al-qat'u tidak hanya bermakna menghilangkan, tetapi juga bermakna mencegah (al-man'u). Sedangkan kata al-yad sering ditakwil oleh para ahli teologi Islam dengan makna 'kekuasaan'. Jadi, pemerintah dapat saja mengumumkan bahwa RUU KUHP telah mengakomodir ketentuan ayat al-Qur'an "faqta'u aydiyahuma" dengan melakukan re-interpretasi terlebih dahulu.

Ketiga, pemerintah harus berani meninggalkan ketentuan hukum Islam yang sudah tidak sesuai lagi dengan peradaban modern. Dalam pidana Islam, perempuan yang menjadi saksi bernilai setengah dibanding lelaki. Nilai dua kesaksian perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang lelaki. Ketentuan ini dapat ditinggalkan dengan alasan di saat turunnya ayat tersebut perempuan masih dalam keadaan marjinal dan tidak berpendidikan. Sekarang banyak perempuan yang bahkan dapat menjadi saksi ahli akibat luasnya kesempatan pendidikan yang mereka terima. Ini artinya pidana Islam dapat diakomodir dalam RUU KUHP (ataupun RUU KUHAP) sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pidana umum dan hak asasi manusia.

Keempat, bicara soal hak asasi manusia, pidana Islam sering mendapat kritik akibat masih diterapkannya ketentuan rajam (melempar dengan batu sampai terpidana meninggal) dan jilid (cambuk). Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori jawabir. Namun, telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir (Ibrahim Hosen, 1997). Jadi, bagi penganut teori jawabir, hukuman potong tangan dan qishash itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nash, sedangkan penganut teori zawajir berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.

Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharp efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya; dan intimidation theory yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Pemerintah dapat saja memilih untuk mempertimbangkan teori zawajir (bukan jawabir) dalam pidana Islam yang ternyata cocok dengan teori-teori pidana modern.

'Ala kulli hal, andaikata pemerintah (dan juga DPR) menyadari kemusykilan yang dipaparkan dalam tulisan ini dan berani melakukan langkah-langkah yang diusulkan, maka RUU KUHP nanti bukan saja bercorak khas Indonesia, tetapi juga berwajah humanis, liberal dan pluralis.

sumber: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=131

Tuhan Tak Perlu Hukum Pidana

2008-01-13T19:26:00.000-08:00

Pasal-pasal Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam draf revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, membuka kemungkinan kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Alih-alih mengukuhkan harmoni sosial dan budaya toleransi, pasal-pasal ini justru potensial digunakan pihak tertentu untuk menopang pandangan sempitnya tentang agama. Demikian perbincangan Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Ifdal Kasim, Direktur Program Hukum dan Legislasi Reform Institute, akhir November lalu.

Mas Ifdal, bagaimana kisah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sekarang ini?

Usaha-usaha untuk merevisi KUHP kita itu merupakan aspirasi lama. Sejak 1967, sudah ada usaha ke arah itu. Alasannya agar kita terbebas dari produk hukum kolonial demi mencari identitas keindonesiaan. Karena itu, KUHP peninggalan masa kolonial itu ingin diganti dengan produk asli Indonesia. Dari segi paradigmanya, sebenarnya tidak ada alasan yang sangat mendasar untuk revisi, karena tidak diikuti dengan penggantian paradigma. Apa yang ingin lebih ditonjolkan tampaknya semangat nasionalisme. Untuk menunjukkan bahwa yang sekarang bukan produk kolonial, tapi produk zaman reformasi.

Padahal, sejak 1967 sampai sekarang, paling tidak sudah ada 9 tim yang berusaha membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Timnya berganti-berganti sampai yang terkini di bawah Prof. Muladi. Kini draftingnya sudah selesai dan tinggal menunggu amanat presiden untuk diajukan ke DPR. Saya kira, awal tahun depan persidangannya akan diajukan ke DPR oleh presiden.

Konon pasal-pasal mengenai agama akan diperbanyak dalam revisi KUHP kali ini. Bisa Anda gambarkan penambahan-penembahan itu?

Ada perluasan yang signifikan dalam delik mengenai agama. Tapi sebetulnya ini bukan kreasi tim yang ada sekarang, namun peninggalan inisiatif tahun 1976 di bawah tim Prof. Basyaruddin. Saat itu, mereka menghasilkan 2 draf; satu mengenai bagian ketentuanya, dan kedua mengenai tindak kejahatannya. Dari situlah kita menemukan dasar argumen perluasan delik agama. Risalah-risalah rapat dan seminar-seminar tahun 1970-an menunjukkan bahwa dasarnya adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bertuhan dan memiliki filosofi ketuhanan. Perasaan keagamaan pun dianggap sangat tinggi di kalangan orang Indonesia. Itu dianggap beda dengan orang Barat yang tidak lagi peduli terhadap soal agama.

Nah, kenyataan itu, ditambah sila Ketuhanan Yang Mahaesa, menjadi dasar mengapa delik agama diperluas. Sementara dasar-dasar ilmiah perluasan delik agama juga pernah dimotori oleh Prof. Senoaji. Dialah yang memberikan argumen bahwa, karena salah satu sila dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka diperlukan delik yang mengkriminalisasi orang yang menghina agama, menyebarkan pandangan anti-agama, dan seterusnya. Bahkan, orang yang atheis akan dianggap melanggar delik agama. Jadi, itulah dasar filosofisnya.

Pak Muladi yang kini memotori revisi, tampaknya kukuh mempertahankan filosofi itu. Apakah dia benar-benar berperan besar dalam mempromosikan revisi tentang delik agama?

Dia meneruskan sekaligus menambahkan argumen yang pernah diungkapkan Prof. Senoaji yang guru besar dari Universitas Diponegoro (UNDIP) itu. Karena di UNDIP ada banyak guru besar hukum pidana, maka acuan hukum pidana kita biasanya selalu ke sana. Selain Prof. Muladi, Prof. Bardan Nawawi juga salah seorang konseptor yang ikut memperkuat argumen Prof. Senoaji. Karena itu tidak ada koreksi yang signifikan.

Kalau kita mau mengacu pada sejarah, pemikiran Prof. Senoaji tentang hukum secara nyata sudah ditungkannya dalam Penetapan Presiden Soeharto (PNPS no.1 tahun 1965). PNPS itu berasal dari pemikiran Prof. Senoaji yang menganggap KUHP yang ada merupakan kelanjutan dari KUHP masa kolonial. Karena itu, ia dianggap tidak mewadahi delik agama. KUHP yang ada dianggap mengambil model masyarakat Eropa, di mana delik agama hanya dituangkan dalam ketentuan tentang blasphemy atau penghinaa terhadap agama. Itupun berada di bawah bab mengenai ketertiban umum.

Dalam KUHP kita, soal itu sebetulnya sudah masuk dalam pasal-pasal tentang hatzai artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian. Tapi, pasal itu dianggap tidak cukup memadai. Untuk itu, dibuatlah peraturan pemerintah soal delik agama (PNPS no.1 tahun 1965), karena alasan Pancasila. Ada juga konteks tertentu yang melatari lahirnya PNPS itu. Pada masa itu, banyak sekali aliran-aliran atau percabangan dari organisasi besar Islam yang ingin ditertibkan. Sekte-sekte yang ada di Kristen maupun Islam coba ditertibkan oleh PNPS. Mereka dituduh menghina agama yang ada karena lari dari doktrin besar atau yang dominan.

Pasal 341: Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342: Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat‑Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343: Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau meren�dahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344: (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga ter�dengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Pasal 345: Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 346: (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang ber�langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 347: Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 348: Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipa�kai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Kita masuk ke pasal per pasal. Apa penilaian Anda terhadap penambahan pasal-pasal ini dalam RUU-KUHP baru?

Bagi saya, penambahan pasal-pasal itu akan membawa implikasi yang serius terhadap kebebasan dasar warga negara. Aturan-aturan di situ sebetulnya mengarah pada over criminalization atau kriminalisasi berlebih-lebihan. Ukuran over criminalization itu adalah: pertama, karena tindak pidana yang dirumuskan tidak memiliki korban yang nyata. Jadi victimless/atau tidak ada korban kongkretnya. Itulah yang dalam rumusan hukum yang liberal disebut sebagai teori hak asasi manusia (HAM). Rumusnya: setiap perbuatan bisa dikriminalisasi apabila memang menimbulkan kerugian yang nyata dan jelas korbanya. Sebaliknya, kalau suatu tindak pidana tidak jelas korbannya, maka ia tidak bisa disebut sebagai tindak pidana. Biasanya, yang masuk kategori tindak pidana atau bukan adalah delik-delik seperti delik agama, delik pornografi atau pornoaksi, dan lain-lain.

Karena itu, bagi saya pasal-pasal itu cukup dirumuskan dalam satu pasal saja. Sebab, rumusan yang ada itu merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang nantinya justru akan membahayakan orang. Misalnya, Pasal 342 dan 343, sebetulnya sudah tercakup di dalam Pasal 341. Kalau terlalu dirinci, nantinya pasal-pasal itu akan sangat gampang digunakan untuk mengkriminalisasi semua bentuk penafsiran yang berbeda terhadap agama. Lihatlah Pasal 342. Di situ ada uraian tentang apa yang dia maksud dengan penghinaan terhadap agama, yaitu menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifatnya. Semua itu tentu memerlukan penafsiran: apa yang dimaksud dengan firman dan sifat Tuhan itu? Seperti apa? Dan kegiatan seperti apa yang bisa dikatakan menghina firman Tuhan?

Pasal di bawahnya membuat persoalan lebih kabur lagi. Setiap orang di muka umum menghina, mengejek agama.... Padahal, hanya ada satu kata kunci di situ, yaitu penghinaan dan itu sudah bisa ditampung oleh Pasal 341. Pasal 342-343 itu tidak perlu dan hanya mengulang. Bayangkan soal ini: jika seseorang membuat puisi karena ada tsunami yang dianggap kejam, lalu dia menggugat Tuhan, apakah itu bisa dikategorikan penghinaan terhadap Tuhan?

Bagaimana menentukan korban nyata dalam delik penghinaan atas agama ini? Kalau saya dihina, jelas saya korban dan akan memperkarakan orang yang menghina saya. Tapi kalau ada yang menghina Tuhan, siapa yang nantinya merasa menjadi korban?

Di situlah proses penegakan hukumnya jadi ruwet. Saya membayangkan, yang akan mewakili keagungan Tuhan itu nantinya adalah umat tertentu, terutama dari penafsiran kalangan yang mainstream. Mereka inilah yang nantinya akan lebih banyak bicara dalam kasus-kasus penghinaan terhadap agama. Selama ini, sebelum menjerat orang yang dituduh menghina agama, polisi biasanya sudah menyiapkan dan meminta keterangan saksi-saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil biasanya berasal dari komunitas keagamaan yang pemikirannya mainstream dan pasti akan memberatkan terdakwa.

Contohnya kasus Lia Aminudin. Yang menjadi saksi-saksi polisi adalah orang-orang yang secara pandangan keagamaan sudah pasti tidak setuju dengan interpretasi agama ala Lia Aminudin. Orang-orang yang diajukan ibu Lia sendiri, yang melihat agama secara lebih luas dan dari berbagai aspeknya, tidak begitu didengarkan. Yang terjadi di pengadilan adalah perebutan otoritas dalam menafsirkan agama. Dan, otoritas itu tentu saja akan berada di tangan aliran keagamaan yang dominan. Padahal, mereka tidak menjadi korban langsung paham keagamaan Ibu Lia; bahkan Ibu Lia-lah yang menjadi korban mereka.

Selain soal ketidakjelasan korban, aspek apa lagi yang menjadi keberatan kalangan penentang revisi ini?

Persoalan keagamaan itu tidak perlu semuanya masuk dalam delik hukum. Banyak persoalan agama yang mesti disisakan dalam wilayah komunitas. Komunitaslah yang menimbang-nimbang. Tidak mesti semua perkara agama harus kita masukkan ke butir-butir hukum. Kalau kita berkaca pada negara seperti Inggris atau Australia yang juga punya delik agama, maka kita akan tahu bahwa sejak diundangkan, hanya tiga kasus yang bisa ditindaklanjuti pengadilan dari 30 tahun usia undang-undang itu. Soalnya, sangat sulit membuktikan kasus ini di pengadilan. Sebab, mau tidak mau, orang harus membuktikan dulu apakah ada unsur kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dituntut itu, dan siapa korban nyatanya.

Misalnya soal menghina keagungan Tuhan. Ukurannya tentu sangat subyektif: apakah seseorang itu memang bermaksud menghina atau tidak dan siapa korbannya? Jadi perlu dilihat minds-area atau alam pikirannya. Nah, unsur itulah yang susah dibuktikan. Ini menyangkut soal motif. Jadi, terdakwa harus dengan sengaja melakukan penghinaan itu. Kalau tidak ada unsur kesalahan dan kesengajaan, dia tidak bisa dipidanakan. Kita tahu, kini banyak orang yang menulis puisi, cerpen, atau apapun yang diaggap menggugat Tuhan; bagaimana menentukan motifnya? Biasanya itu hanya ungkapan simbolik atau sebentuk kritik. Semua itu susah dilihat di proses pengadilan. Kalau kita ke Eropa, kita bisa menemukan tulisan-tulisan pinggiran jalan yang misalnya menyebutkan �Yesus sudah mati� atau �Tuhan sudah mati�. Tapi orang kan tidak dipidana untuk kasus seperti itu.

Nah, pada zaman yang sudah modern seperti ini, kita tampaknya ingin kembali ke situasi yang sangat tertutup dengan membuat pasal-pasal yang mungkin saja mempertajam konflik keagamaan. Kita tahu, maksud RUU ini mungkin untuk menciptakan kerukunan beragama. Tapi faktanya, justru bukan itu yang terjadi. Sebab, pasal-pasal ini akan ikut merangsang mudahnya orang tersinggung dan mengajukan orang lain ke pengadilan. Karena tersinggung secara pribadi, secara subyektif orang lain akan dianggap menghina. Seseorang mungkin saja menyinggung ajaran agama atau kitab suci dalam sebentuk kritik, tapi mengapa mesti ada orang tertentu yang tersinggung? Ajaran agama sendiri kan punya banyak doktrin. Nanti akan banyak sekali pengaduan.

Apakah para ahli hukum yang mengajukan revisi sadar akan fakta kemajemukan pemahaman keagamaan yang tak mungkin diatur perundang-undangan itu?

Itu yang saya kurang mengerti. Mestinya para pembuat UU itu bisa menyadari bahwa dari segi doktrin, setiap agama memiliki banyak variasi. Karena itu, kalau orang melanggar doktrin agama, dia tak bisa serta-merta disebut melanggar tindak pidana. Paling banyak, dia disebut berdosa saja. Karena itu, bagi saya aturan pidana mestinya tidak masuk ke detil ajaran agamanya. Yang lebih baik dan perlu justru bagaimana hukum pidana memproteksi kebebasan orang dalam beragama dan memilih agamanya. Orang yang menyerang orang lain karena berbeda keyakinan agama, mereka itulah yang harus dipidana.

Jadi, yang diproteksi bukan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan tidak perlu kita proteksi lewat hukum pidana. Umatlah yang memproteksinya melalui ibadah. Jadi kita tak perlu memakai tangan negara untuk menjaga keagungan Tuhan. Karena itu, di negara-negara maju, kriminalisasi agama lebih banyak mengarah pada aspek penyerangan atau pelecehan hak orang lain untuk meyakini suatu agama. Sebab, soal agama merupakan hak individu setiap orang. Nah, hak itulah yang seharusnya dijaga. Fungsi hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk perlindungan atas hak beragama, terhadap cara orang menjalankan agamanya sesuai dengan hati nuraninya, bukan membincangkan detil agamanya.

RUU ini kelihatannya menjadi bagian dari menguatnya iklim intoleransi beragama di Tanah Air dewasa ini. Alih-alih menguatkan toleransi, ia tampaknya justru mengakomodasi kalau bukan mengukuhkan budaya intoleransi. Tangapan Anda?

Saya kira arahnya memang lebih ke sana. Intinya, ada kecurigaan terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream (Ahmadiyah, Aliran Kepercayaan, dan lain-lain), dan itu dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jadi, pasal-pasal ini akan digunakan untuk menjaga perasaan mayoritas�dalam konteks pemahaman keagamaan�dan menfasilitasi keinginan mayoritas itu untuk menertibkan pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream. Mereka yang tidak mainstream itulah yang akan dikriminalisasi.

Menurut saya, tepat pada titik itulah tidak mengenanya rancangan ini. Mereka seakan menjadikan hukum pidana sebagai panacea, obat mujarab yang bisa mengatasi seluruh soal. Padahal rumusnya terbalik: hukum pidana harus difungsikan secara minimal. Dia hanya senjata pamungkas ketika sarana lain seperti kearifan lokal dan harmoni sosial tidak ada dan tidak bisa lagi diandalkan. Dalam konteks keberagamaan, sebaiknya hukum pidana jangan digunakan. Hukum pidana baru perlu digunakan ketika seseorang merampas hak kebebasan beragama orang lain. Itulah yang perlu dikirminalisasi.

Mas Ifdal, tak semua pasal di RUU ini buruk. Ada juga pasal yang cukup baik, yaitu soal perusakan tempat ibadah yang sekarang marak terjadi di Indonesia. Apakah pasal itu masih perlu?

Revisi KUHP ini membagi delik agama ke dalam dua kategori. Pertama, delik agamanya sendiri. Yang kedua delik terhadap kehidupan beragama. Nah, pasal yang berkenaan dengan perusakan rumah ibadah atau merintangi orang yang mau beribadah secara melawan hukum dsb, sudah masuk dalam kategori sub-bab delik terhadap kehidupan beragama. Soal itu memang mau ditampung oleh Pasal 346, 347, 348, yang akan mempidana orang yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang beribadah, membuat keriuhan dan keonaran di dekat rumah ibadah. Pasal-pasal ini adalah bentuk perlindungan terhadap orang yang menjalankan ibadah. Masalahnya, pasal-pasal itu jadi berlebihan karena spesifik ditujukan kepada rumah ibadah. Sebab, pasal mengenai itu sudah tercakup dalam pasal lain mengenai pengrusakan harta milik orang lain.

Kalau dianggap sebagai penekanan karena maraknya kasus pengrusakan rumah ibadah?

Tapi itu menunjukkan kalau kita kurang dapat berpikir secara lebih abstraktif, dan karena itu memerlukan sesuatu yang konkret terus. Padahal pasal tentang perusakan, membuat keributan, dan masuk ke rumah orang lain tanpa persetujuan, sudah berlaku umum di mana-mana. Semua itu masuk tindak pidana. Jadi tidak perlu dispesifikasi seperti ini. Dengan adanya penekan itu, seakan-akan ada pengrusakan khusus dan ada perusakan umum. Menurut saya, itu tidak perlu dalam hukum pidana. Sebab, intinya sama: pengrusakan milik orang lain.

Catatankoe Moelai dari Khoetbah Joem'at sampai Nasi Koening

2008-01-10T03:18:00.000-08:00

Aku ndak tahu yang mau ditulis itu apa. Tapi anggaplah aku mulai cerita, hari Jumat yang lalu tepat tanggal 4 Januari 2008 aku menjaga family ku yang kena tipes di rumah sakit Lavalette kota. Jam menunjukan pukul 11.30 WIM (Waktu Indonesia Bagian Mbarat), pikirku "it's time to mosque", dengan suasana gerimis yang dingin akupun berlari menuju sebuah masjid yang lumayan besar di jalan Mahakam. Karena terburu-buru akupun segera "tancap gas untuk" ambil air wudhu. Seperti sebuah kebiasaan ketika khotib naik mimbar, perasaan ngantuk mulai mewabahi mataku, dan ketika naik mimbar selang beberapa waktu kemudian aku pun tertidur (udara duingiin..puolll). Tiba-tiba aku terbangun, ternyata khotib sedang membacakan sebuah khutbah tentang "Al Qiyadah al Islamiyah dan Ahmadiyah". Melihat judul khutbahnya aku pun dengan sigap mendengarkan dari pada khutbah itu.

"Para sidang Jum'at rohimakumullah, fenomena al Qiyadah...bla...bla..bla.. membuat aku mulai mengantuk, sang khotib dengan enteng menyebut sebuah kesesatan itu di mulai dari fatwa MUI. Dengan gaya apologis Islam, khotib dengan lihay mengobarkan ayat-ayat Perang dengan enteng..... aku pun sebenarnya ingin berceletuk, but apa daya aku hanya seorang peserta sidang Jumat. Khutbah pun bla...bla...bla...(seperti tidak ada topik lain...), tiba saatnya dia mengulas Ahamadiyah, dengan enteng dia menyebut "Agama Ahmadiyah", aku pun terjaga dengan kaget!!!. Waow.....akupun tak ngantuk, justifikasi seorang khotib (seharusnya berkhutbah "Ittaqullah...bukan membahas Agama Ahmadiyah) terhadap Ahmadiyah di dalam khutbah jumat berakibat fatal. Mengapa fatal? karena dalam sesi khutbah Jumat tidak ada sesi tanya jawab, sehingga doktrin seorang khotib di telan mentah-mentah oleh para peserta sidang Jumat tanpa ada telaah lebih lanjut.

Dengan penuh rasa tak bersalah sang khotib pun mengingatkan agar mewaspadai "Agama Ahmadiyah" yang menurut khotib Jumat itu sesat (dalam hati akupun berkomentar...sejak kapan Ahmadiyah menjadi sebuah agama baru?), dan baru pada penghujung khutbah sang khotib berkata: " Ittaqullah...ittaqullah al Haqqo tukotih walaa tamutunna ila wantum muslimun " esensi khutbah disampaikan terakhir dengan di dahului oleh Ayat-ayat perang...What a pity deh loe..... dan inilah yang membuat aku ngedumel di tulisan ini.......

Lain dengan khutbah bla...bla..bla...tadi pagi aku pun berjalan disekeliling kawasan Beverlly Hillsnya Poor City (Kawasan Ijen). Aku melihat sekelilingku dimana antara umat Islam, Kristen, dan Mesjid serta Gereja berdiri teratur. Tibalah setelah berjalan-jalan saatnya ku makan Nasi Kuning (karena emang udah laper), ketika ku buka aku pun melihat telor dadar, tempe di oseng-oseng, dan bihun goreng de el el.. alangkah nikmatnya perbedaan antara telor dadar, tempe oseng dan bihun. Jika semuanya diciptakan sama, maka rasanya Nasi Kuning akan benar-benar kuning, alias tak berasa. Perbedaan seperti itu menurut aku merupakan hidangan yang bervariasi yang sejatinya kita santap yang ujung-ujungnya nanti kita santap masuk ke perut.

Aku pun dengan santai berbincang-bincang dengan seorang rekan, "menurut ente perbedaan itu bagaimana?'', "perbedaan itu hakikatnya adalah ane dan ente, pasti ada dan akan selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya..." tukasnya. Dalam hati kecil, aku berucap "hmmm..untung masih ada orang seperti dia...."

Seandainya Ahmadiyah Dilarang Beneran...

2008-01-10T01:19:00.000-08:00

Salam mas Ulil,

Saya melihat fenomena ini dari kacamata tafsir. Sepertinya di Indonesia saat ini sedang berlangsung penyeragaman tafsir oleh sekelompok organisasi masyarakat Islam yang belum siap untuk multi tafsir atas sebuah konsekuensi ayat di kitab suci. Selain faktor penyeragaman tafsir, saya melihat di masyarakat Indonesia (khususnya umat Islam) tidak siap jika salah satu perbedaan mendasar dalam sebuah dogma keagamaan berbeda. Kasus-kasus main hakim sendiri dalam hal keagamaan ini pada hakikatnya berakar padar pemimpin ormas Islam, mengapa demikian? saya melihat ada nuansa politis di balik "mandat" ormas islam bagi para anggotannya untuk melakukan "penegakan kebenaran" terhadap pendapat atau aliran. Kita dapat ambil contoh kembali dalam masalah penafsiranayat Quran versi HTI, menurut HTI Khilafah terdapat atau berhamburan ayatnya di dalam Quran, dan mereka mencari-cari pembenaran atas penafsiran versi mereka, muatan politis terhadap hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan muslim sendiri, terlepas dari benar atau salah, masing-masing ormas Islam saling tutup menutupi terhadap "kesalahan-kesalahan" sesama ormas Islam.

Kalau saya sepintas melihat fenomena yang terjadi di dalam muslim Indonesia, maka hal yang terjadi adalah mereka disuruh "menjual" agama mereka agar kembali kepada "Islam" versi MUI. Dalam kasus al Qiyadah al Islamiyah, para anggota ada yang dipenjara, setelah mereka "bertobat" maka akan di ringankan masa tahanan,hal ini menurut saya adalah lucu diatas kelucuan. Para anggota Ahmadiyah ini setelah di beri ultimatum oleh MUI untuk bertobat atau tidak, andaikata tidak, maka yang terjadi adalah intimidasi kembali sesuai rutinitas jika ada kelompok yang di anggap "kafir" ini.

Memang alternatif dari MUI bikin agama sendiri sepertinya alternatif yang berparadoks. Karena sangat aneh memang jika kali ini umat Islam rela "melepaskan" saudara seiman dalam rangka menjaga (menurut bahasa mereka menjaga aqidah) agama Islam, sebuah tindakan yang kontradiktif mana kala sebuah kasus saudara mereka keluar dari Islam lantaran sembako dan indomie (yang akhirnya di bela habis-habisan). Tindakan seperti ini menurut saya pribadi merupakan imbas dari kurang fahamnya mengenai apa yang disebut "murtad". Mereka rela melihat (mungkin sangat rela) ketika melihat Ahmadiyah "take off" dari Islam, dan sangat tidak rela jika melihat sembako dan indomie membuat "landing" ke agama lain.

Saya sangat setuju pendapat Gus Dur di dalam buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, jika kita melarang Ahmadiyah di Indonesia lantaran berbeda dengan kita, maka konsekuensinya kita harus juga melarang Kristen,Hindu, dan Budha di Indonesia lantara mereka juga berbeda. Dan menurut saya lagi-lagi terjadi kontradiksi tindakan terhadap apa yang disebut "akidah". Aspek-aspek lain yang snagat berpengaruh adalah mengenai pemahaman pemerintah terhadap konstitusi. Jika pemerintah (dalam hal ini pendapat Adnan Buyung Nasution) dapat kita mintai keterangan (baca: tindakan hukum) maka yang terjadi adalah stabilitas keadaan umat beragama dalam menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.

Sudah saatnya kita( kalau dalam buku The Living Talmud "back to the scripture") back to the "LAW" sebagai hukum resmi di republik Indonesia. Dan saya optimis jika hukum bersatu tak bisa dikalahkan, pedang timbangan hukum pasti jaya (yel-yel ketika ospek dulu :-)...) (Aris)

Ulil Abshar-Abdalla wrote: Salam,
Dari jauh, saya melihat tekanan kepada pemerintah
untuk membubarkan Ahmadiyah kok kian kuat sekali ya.
Bagaimana teman2 di tanah air melihat hal ini?

Seandainya Ahmadiyah dilarang beneran, apa kira2 yang
terjadi? Apakah ribuan anggota Ahmdiyah akan
dipenjara? Atau dipaksa masuk Islam? Dipaksa keluar
dari Islam?

Salah satu alternatif yang diajukan oleh banyak
kalangan adalah anggota Ahmadiyah diminta keluar dari
Islam dan dianjurkan membuat agama sendiri.

Alternatif ini mengandung paradoks yang sangat
menggelikan: sebab, tumeb sekali umat Islam meminta
ribuan orang untuk keluar dari Islam. Biasanya umat
Islam kebakaran jenggot jika ada seseorang keluar dari
Islam. Sekarang, malah mereka menyuruh sutu golongan
untuk "bedol desa" dan keluar dari Islam.

Ulil

Ulil Abshar-Abdalla
Department of
Near Eastern Languages and Civilizations
Harvard University

From: Ulil Abshar-Abdalla
To : Milis Islam Liberal
Time : Thu, 10 Jan 2008 16:11:02 +0700 (ICT)

Shabiah; Agama Samawi Yang Berasas Tauhid

2008-01-09T07:19:00.000-08:00

Agama Shabiah disebutkan tiga kali dalam Alquran. Dalam Surah al-Baqarah ayat 62, pemeluk Shabiah dianggap berkemungkinan memeroleh keselamatan di akhirat, sebagaimana Islam, Yahudi, dan Kristen. Khazanah tafsir klasik Islam memuat beragam pendapat, termasuk mispersepsi, terhadap agama ini. Apakah Shabiah merupakan agama penyembah bintang yang kini benar-benar sudah punah dari muka bumi? Mohamad Guntur Romli dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) mewawancarai Raeed Hassoun Bakal, penganut Shabiah sekaligus Ketua Bidang Pers Komunitas Shabiah Mandaiyun Irak (The Sabean Mandean Community) yang mengunjungi Indonesia bulan lalu. Berikut petikannya.

Bisa Anda jelaskan makna agama Shabiah Mandaiyun yang Anda anut?

Istilah "Shabi'ah" termaktub dalam kitab suci Anda "Alquran”sebanyak tiga kali. Dalam Surat al-Baqarah ayat 62, al-Maidah ayat 72, dan al-Hajj ayat 17. Shabiah (Sabean) berasal dari bahasa Aramik, shaba'a. Padanan katanya dalam bahasa Arab adalah ta`ammada yang berarti pembabtisan dan penyucian diri dengan air. Ritual baptis adalah sakramen kuno. Baptis merupakan syariat utama agama Shabiah. Makna dari syariat ini adalah permulaan hidup baru, maklumat bagi pertaubatan dan penyucian jiwa-raga. Seorang bayi yang baru lahir harus dibaptis agar ia sah menjadi pemeluk agama Shabiah.

Dalam upacara hari-hari besar keagamaan Shabiah, upacaya baptis hukumnya wajib. Pemeluk Shabiah dianjurkan untuk sesering mungkin melakukan sekramen ini agar dosa dan kesalahannya dihapus. Tobat tidak cukup hanya lewat pengakuan dosa, namun juga melalui sakramen ini. Sedangkan Mandaiyun (Mandaean) berasal dari kata manda yang berarti kearifan. Maka gabungan dua kata itu (Shabi'ah Mandaiyun) berarti orang-orang yang dibaptis dan arif karena menganut agama yang benar.

Bagaimana latar-belakang sejarah agama ini?

Shabiah Mandaiyun adalah agama kuno yang telah ada sejak manusia ini ada. Ia mengikuti ajaran-ajaran nabi pertama sekaligus nenek-moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Pemeluk Shabiah juga melestarikan ajaran-ajaran yang termaktub dalam shahifah Idris, Syith, Sam bin Nuh, dan Yahya bin Zakaria yang diyakini sebagai nabi terakhir pemeluk agama ini. Hari Ahad (Minggu) merupakan hari suci bagi kami. Hari Ahad adalah hari pembabtisan Nabi Yahya bin Zakaria.

Sejak sebelum Masehi, agama ini tersebar di kawasan yang disebut Bulan Sabit Subur, meliputi Palestina, Suriah, Mesir, Jordania, Jazirah Arab, Irak, dan Iran. Namun akibat penindasan sepanjang sejarah terhadap pemeluk agama kami, lambat laun pengikutnya semakin menyusut. Dan sekarang kami terkonsentrasi di Irak Selatan.

Dalam beberapa literatur tafsir banyak pendapat yang menyatakan bahwa Shabiah adalah agama kaum penyembah bintang. Tanggapan Anda?

Pendapat ini keliru, namun telah tersebar luas. Kekeliruan ini berasal dari warisan sejarah yang amat panjang. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, para pengikut Shabiah tersebar di beberapa wilayah Arab. Sumber-sumber sejarah Islam mencatat penaklukan-penaklukan dinasti Islam yang juga terkait dengan nasib kaum Shabiah. Dalam beberapa sumber disebutkan ada serombongan pasukan Islam yang sedang menuju kawasan Harran yang saat ini merupakan bagian negara Suriah. Waktu itu, kota Harran adalah kawasan niaga. Dan di situlah pasukan Islam menjumpai masyarakat yang mayoritas penduduknya menyembah bintang. Di tengah mereka ada pemeluk Shabiah, tapi sedikit.

Pasukan Islam lalu menuntut penjelasan tentang keyakinan masyarakat Harran itu. Bila mereka tidak memberi alasan yang kuat, mereka tentu akan diperangi. Sebagai strategi politik, para pemimpin masyarakat Harran menyebut bahwa agama yang mereka anut adalah Shabiah. Sebab mereka tahu bahwa agama Shabiah sudah termaktub dalam Alquran dan termasuk dilindungi Islam karena masuk kategori Ahli Kitab. Dari peristiwa inilah tersebar anggapan bahwa agama Shabiah adalah agama para penyembah bintang dan itu ditulis oleh para penulis tafsir Alquran. Padahal itu tidak benar. Shabiah adalah agama samawi yang berasaskan tauhid. Kini, penganut Shabiah Harran sudah hampir punah. Banyak dari mereka yang berganti agama; masuk Islam atau Kristen.

Apa saja rukun agama Anda?

Shabiah memiliki lima rukun. Pertama tauhid. Shabiah adalah agama samawi pertama yang mengikrarkan keesaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara jagat raya. Dia azali; tidak bermula, dan abadi; tidak berakhir. Segala puji dan sembahan hanya dipanjatkan ke hadirat-Nya. Kedua, salat yang dalam bahasa Mandaiyah disebut al-barakha. Ritual ini dilaksanakan dengan cara berdiri untuk beberapa saat menghadap kiblat yaitu ke arah Utara yang kami yakini sebagai jalan menuju cahaya dan surga. Lalu mengangkat kedua tangan sebagai bentuk salam, sembari membaca doa dan permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahan.

Dalam salat itu ada sujudnya, tapi tidak boleh menyium atau menyentuh tanah. Sebab dalam keyakinan kami, tanah bukan tempat yang suci meski telah dibersihkan. Sujud adalah bentuk ketundukan yang hanya diperuntukkan bagi Tuhan, bukan bumi. Dan bagi kami, kepala manusia berisi akal-budi yang merupakan nurani-rabbani. Ia tidak layak diletakkan di atas tanah. Salat dalam tradisi kami, dilakukan tiga kali dalam sehari: saat terbit matahari, siang terik, dan waktu terbenamnya matahari. Sebelum salat, disyariatkan juga berwudu: menyuci muka, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya dari segala kotoran.

Ketiga, kami juga mengenal syariat puasa yang terbagi ke dalam dua jenis: puasa kecil dan puasa besar. Puasa kecil adalah puasa ragawi, yaitu menahan diri untuk tidak memakan daging-daging hewan. Puasa kecil ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu secara terpisah. Dalam setahun, puasa kecil berjumlah 36 hari. Sedangkan puasa besar adalah puasa jiwa, yaitu menahan jiwa dari â€œdosa jiwaâ€ yang dilarang oleh Sang Khalik dan tidak menyakiti sesama manusia. Keempat zakat (sedekah) yang dalam bahasa Mandaiyah disebut zidqa. Sedekah berasal dari golongan yang mampu untuk golongan yang tidak mampu. Kelima sakramen pembaptisan seperti yang telah saya jelaskan tadi.

Apa agama Shabiah punya kitab suci?

Ya. Dalam bahasa Mandaiyah, kitab suci kami disebut Kanza Raba. Padanan kata Arabnya adalah al-Kanz al-A'dzam (Harta Karun yang Agung, Red). Kitab ini merupakan kompilasi dari ajaran-ajaran Nabi Adam, Syith dan Sam bin Nuh yang berisi dua bagian. Pertama, dari sisi kanan memuat sifr takwin (kitab kejadian), kisah pertarungan antara kekuatan baik dan jahat, kekuatan cahaya dan kegelapan, pujian-pujian untuk Tuhan, dan beberapa aturan fikih. Kedua, dari sisi kiri, berisi bahasan tentang jiwa manusia yang berkaitan dengan pahala dan siksa. Selain kitab Kanza Raba, Shabiah juga memiliki kitab-kitab suci lain: kitab Darasyia Adihiya yang berisi ajaran Nabi Yahya bin Zakaria, kitab al-Qilsita yang berisi tentang asal-muasal jiwa Adam dan manusia secara umum, dan kitab al-Anfus yang berisi ritual dan pujian dalam acara pernikahan.

Ada hal-hal yang diharamkan dalam agama Anda?

Tentu saja ada. Dalam agama Shabiah, ada lima belas hal yang diharamkan, dan sebagian besar juga dijumpai dalam agama samawi lainnya. Yaitu: (1) kufur atau menyembah selain Tuhan (2) membunuh (3) berzina (4) mencuri (5) berbohong ( 6) bersumpah palsu (7) mengkhianati janji (8) menyembah syahwat (9) praktik sihir dan tenung (10) berkhitan (11) meminum khamar (12) mempraktekkan riba (13) meratapi mayat (14) makan darah dan daging hewan yang sedang hamil dan bangkai (15) praktek selibat.

Punya bahasa khusus juga?

Ya. Mandaiyah adalah salah satu dialek dari bahasa Aramaik yang berasal dari rumpun bahasa Semit. Bahasa ini diyakini suci dan hanya dipakai dalam ritual-ritual keagaman, penulisan kitab suci, dan syariat agama. Bahasa ini tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Mandaiyah memiliki 24 huruf yang dimulai dan diakhiri dengan huruf alif, sesuai dengan keyakinan kami bahwa segala sesuatu akan berakhir pada permulaannya.

Bagaimana dengan hubungan agama dan negara; apakah ada tuntutan penerapan syariat Shabiah di tingkat negara?

Agama Shabiah tidak memiliki obsesi untuk membentuk negara atau memegang kekuasaan. Shabiah hanyalah ajaran agama, bukan konsep bernegara. Karena itu, pemeluk agama ini menjadi sangat sedikit. Kami membatasi diri dari urusan politik. Tak pelak lagi, sikap ini memuluskan langkah mereka yang memegang kekuasaan untuk menyiksa dan mengusir kami.

Berapa jumlah pemeluk Shabiah saat ini?

Di Irak saat ini hanya berjumlah kurang lebih 10 ribu orang. Padahal di tahun 1960 dan 1970-an, kami mencapai 50-70 ribu orang. Akibat penindasan rezim politik Irak, tidak sedikit dari keluarga-keluarga kami yang memilih eksodus untuk mencari suaka politik dan tempat perlindungan ke negara lain. Karena itu, Anda dapat menjumpai penganut agama ini di beberapa negara seperti Australia, Swedia, Belanda, Denmark, dan beberapa negara Eropa lainnya. Yordania dan Suriah biasanya dijadikan tempat persinggahan pemeluk agama ini sebelum berpindah ke negara lain.

Mengapa kalian ditindas?

Sebab utamanya karena kami minoritas. Kalangan minoritas di berbagai belahan dunia ini selalu menjadi korban penindasan. Sebab lain, karena pemeluk Shabiah dilarang membalas dendam ketika ada anggota mereka yang ditindas dan dibunuh. Ini berbeda dengan perlakuan terhadap pemeluk agama atau anggota suku lain. Sebab lain juga karena matapencaharian pemeluk Shabiah di Irak adalah kerajinan emas. Pada tahun 1950-1970-an, mayoritas pemeluk Shabiah sangat tenar dengan kerajinan emasnya. Kita tahu, penambangan dan kerajinan emas selalu menjadi lahan rebutan. Para pengrajin emas di Irak yang mayoritas beragama Shabiah selalu menghadapi kasus pencurian, perampasan, dan pembunuhan.

Bagaimana dengan soal pernikahan pemeluk agama ini di Irak?

Ini juga masalah utama. Pengadilan-pengadilan di Irak hanya berasaskan pada syariat Islam saja. Karena itu ada masalah. Misalnya dalam urusan warisan. Dalam doktrin Shabiah, bagian waris perempuan sebanding dengan laki-laki. Ini berbeda dengan aturan syariat Islam. Aturan semacam itu menempatkan kami dalam posisi yang dilematis: tidak dapat menolak karena sudah menjadi aturan pemerintah, tapi juga tidak dapat menjalankannya karena bertentangan dengan ajaran agama kami.

Karena itu, kami harus memiliki lembaga tersendiri untuk soal pernikahan dan pewarisan dalam lingkungan rumah ibadah kami, yang disebut Manda. Di sinilah disahkan pernikahan, aturan waris, dan lain-lain. Agar pernikahan kami tercatat resmi oleh negara, maka lembaga ini bertugas mengirimkan rekomentasi kepada pengadilan negeri.

Apakah pernikahan beda agama diperkenankan?

Shabiah adalah agama yang eksklusif, karena itu pernikahan beda agama dilarang. Kalau ada pemeluk agama Shabiah menikah beda agama, ia dianggap keluar dari agama Shabiah.

Ada konsekuensi keagamaan seperti dikecam atau diteror bunuh?

Ha-ha-ha... tidak, tidak! Dia dianggap keluar dari agama saja. Konsekuensinya tidak sejauh itu. Mereka hanya tidak mendapat waris, dan dianggap keluar dari komunitas Shabiah. Itu saja. Tidak ada hukum bunuh-membunuh dalam Shabiah. Agama kami mengenalkan ajaran kasih-sayang.

Bagaimana pemeluk Shabiah memandang agama lain?

Kami hanya memiliki aturan internal yang khusus pemeluk agama Shabiah saja. Sedangkan soal hubungan dengan agama-agama lain, kami mengimani perlunya kebebasan beragama. Dasar pandangan kami adalah ajaran kemanusiaan yang universal. Kami selalu menginginkan perdamaian di dunia ini. Sebab, kami mengganggap bahwa setiap manusia hanyalah tamu di dunia yang fana ini. Kita selalu hidup dengan batasan dan tempo tertentu. Dan hidup ini adalah anugrah Sang Khalik. Karena itulah, kita diminta untuk menyembah-Nya, mengerjakan kebajikan, menolak kejahatan, dan melestarikan keturunan sebagai upaya melestarikan kehidupan. Bagi kami inilah tujuan umum hidup kita.

Bagaimana dengan hubungan laki-laki dan perempuan?

Shabiah menegaskan posisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki tidak bisa saling menafikan atau merasa lebih unggul atas yang lain. Seperti telah saya jelaskan tadi, hak waris laki-laki dan perempuan adalah setara dalam syariat kami. Bila seorang laki-laki dan perempuan berikrar untuk menikah, maka mereka akan dianggap menjadi pasangan di dunia dan di akhirat. Karena itu, dalam agama Shabiah perceraian sangat dilarang dan tidak boleh ada poligami.

Ada perbedaan soal aturan pakaian laki-laki dan perempuan?

Tentu saja. Perempuan Shabiah diharuskan memakai kerudung. Setiap perempuan tidak diperkenankan memperlihatkan rambutnya. Kami punya tatacara berpakaian yang khas dan berasal dari warisan nenek-moyang kami. Warna putih merupakan pakaian keagamaan resmi kami.

Kalau tidak pakai kerudung, apakah bakal dicambuk?

Ha-ha-ha.. tentu saja tidak! Kerudung memang dianjurkan oleh syariat kami, tapi tidak melalui paksaan dan hukuman. Agama selalu dapat dijalankan melalui nalar sehat manusia.

Bagaimana pemeluk Shabiah memahami konsep kematian dan hari akhir?

Dalam ajaran kami, tidak ada kematian; yang ada hanya perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Karena itu, dalam ajaran agama kami, meratapi mayat sangat dilarang. Memakai seragam hitam dan adat-istiadat berkabung lainnya karena adanya kamatian, tidak dikenal dalam agama kami. Tapi kami juga percaya bahwa di akhirat kelak akan ada bentuk perhitungan (hisab) atas amal kita; ada surga dan neraka.

Bagaimana kondisi pemeluk Shabiah di Irak saat ini?

Kami tentu sangat bersyukur dengan tumbangnya rezim Saddam Husein yang selama hidupnya selalu menindas kelompok-kelompok minoritas, termasuk kami. Selama rezim Saddam masih berdaulat, tidak hanya kalangan Shabiah, tapi seluruh kelompok minoritas tidak menikmati kebebasan beragama karena dianggap mengancam persatuan nasional. Era Saddam adalah era pemaksaan satu jenis pemahaman dan konsep bernegara. Kini, meski kami tidak memiliki wakil di Parlemen, karena jumlah kami yang memang sedikit, tapi keberadaan kami tetap diakui dan dilindungi oleh Konstitusi. Komunitas Shabiah di Irak tetap punya rumah ibadah sendiri, lembaga keagamaan, madrasah, lembaga-lembaga sosial, surat kabar, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Kami juga giat melakukan komunikasi lintasagama, kelompok sosial, partai dan suku, untuk menyelesaikan konflik berdarah di Irak sat ini.

Zakat Bukan Money Laundering

2008-01-09T07:14:00.001-08:00

Ajakan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengelola zakat secara nasional ditanggapi Masdar F. Mas’udi secara dingin. Menurutnya, kendati ajakan itu baik, ia tetap mengindikasikan pemisahan antara zakat dan pajak, dua konsep yang selama ini dicobasatukan oleh Masdar. Masdar melihat selama pajak dan zakat masih dipisah-pisah, persoalan kemiskinan dan pemerataan tak akan pernah bisa diselesaikan. “tawaran Ibu Mega pada haikatnya masih menempatkan zakat sebagai subordinat dari pajak. Yang terjadi sekarang, agama ditundukkan oleh negara,” katanya kepada Burhanuddin dari Kajian Islam Utan Kayu. Berikut petikannya.

Apa yang dimaksud dengan zakat dan kaitannya dengan puasa? Mengapa kebanyakan orang membayar zakat pada bulan ramadhan?

Puasa adalah suatu ajaran untuk mensucikan diri dengan cara mengendalikan nafsu makan, minum dan seks dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sementara zakat terkait dengan pensucian juga, namun pensucian zakat diarahkan pada harta dan kehidupan bermasyarakat. Dan memberi arti zakat sebagai pensucian harta ini harus hati-hati, karena sedang musim orang-orang yang melakukan cuci uang (money laundring). Jangan-jangan zakat nanti diartikan money laundring. Kayaknya ada juga orang-orang yang memahami seperti itu. Uang yang diperoleh dengan cara tidak sah dan halal, entah dari korupsi atau apa, kemudian dizakati dengan maksud agar uang hasil korupsi tersebut menjadi suci.

Tapi yang dimaksud zakat sebagai mekanisme pensucian dan pertumbuhan tersebut berkaitan erat dengan proses kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan daki-daki kehidupan, termasuk korupsi tadi yang paling mengotori kehidupan masyarakat. KKN-lah bahasa populernya. Bagaimana nalarnya zakat bisa menjadi proses pensucian kehidupan bermasyarakat?

Saya meyakini dan memahami bahwa zakat adalah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan mengabaikan pajak sebagai basis material lembaga kekuasaan. Tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak rakyat. Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui pajak ini. Mengapa perlu disucikan melalui pajak? Karena dalam sejarah itu kan pajak sebagai sumber utama paling dominan keuangan negara.

Pada tahap pertama, pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa atau raja-raja, terutama untuk kemewahan diri dan keluarga besarnya serta kekuasaannya. Karena pada saat itu raja dan rakyatnya sendiri mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan kepada raja. Maka pengggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti yang telah diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi.

Kemudian kehidupan modern ini merevisi pandangan di atas. Melalui revolusi sosial, entah Magnacarta di Inggris, Revolusi Perancis maupun Amerika, mereka menolak pemaknaan pajak sebagai upeti yang kemudian berkembang pemaknaan baru bahwa pajak adalah kontraprestasi, imbal jasa atau jizyah —dalam bahasa al-Qur’an— antara rakyat dengan penguasanya. Artinya rakyat dipungut pajak, tapi penguasa dan negara harus membalas jasa berupa layanan umum dan jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan cara ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal atas pajak yang telah dibayarkan.

Dalam hal inilah, perlu lembaga rakyat karena tidak mungkin semua rakyat menuntut, maka muncullah pemilu parlemen. Bagimana uang rakyat dibelanjakan, jelas membutuhkan persetujuan dari parlemen. Untuk itulah, lahir Rancangan Anggaran Belanja Negara. Perkembangan ini lebih baik ketimbang pajak diartikan sebagai upeti. Namun karena konsep dasarnya adalah jizyah, ada kesepakatan bawah sadar bahwa imbalan yang diberikan kepada rakyat tergantung seberapa besar pajak yang diberikan rakyat kepada negara. Rakyat yang tidak mampu membayar pajak yang tunggu dulu, atau nanti saja menunggu ashabah-nya.

Pajak sebagai jizyah menjadikan negara sebagai pelayan kaum kapitalis besar saja karena merekalah yang memungkinkan untuk membayar pajak lebih besar. Dulu Indonesia sering mengumumkan 200 pembayar pajak terbesar. Implisit ini pertanda bagi orang-orang kecil agar tidak macem-macem. 200 pembayar pajak inilah yang perlu dimanjakan negara. Kalau mereka butuh kredit, diberikanlah pinjaman bunga secara mudah. Kalau mereka butuh tanah untuk perluasan industri, maka digusurlah tanah tersebut. Kan penggusuran tanah-tanah rakyat selalu memakai aparat negara dan lain-lain. Ini semua terjadi karena logika yang dipakai adalah semakin besar pajak yang diberikan, maka semakin besar pelayanan yang diberikan negara kepada orang tersebut. Inilah yang sering dikritik Marx bahwa negara telah menjadikan dirinya sebagai pelayan dari kepentingan kaum borjuasi.

Islam sendiri menawarkan apa?

Islam menawarkan konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun jizyah. Islam mengamanatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil. Pada masa pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya. Pada masa pajak diartikan jizyah, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. Lihat saja, saat krisis saat ini, orang-orang kaya entah itu penguasa maupun pengusaha, seperti tidak mengalami krisis sama sekali. Mereka bermewah-mewahan luar bisaa. Uangnya tak terhingga. Dalam konteks pajak sebagai zakat, negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah asnaf delapan tersebut.

Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati Bob Hasan, Keluarga Cendana dan lain-lain. Rakyat yang saya maksud di sini harus dimulai dari yang paling kecil yang dalam konteks zakat adalah fakir miskin. Tapi intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus yang manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya malah menyunat uang rakyat. Ia harus melayani tanpa pandang bulu. Dan lain-lain.

Kalau zakat dan pajak berjalan sendiri-sendiri, bukankah ini membuktikan telah terjadi sekularisasi dalam agama kita?

Implikasinya memang hubungan agama dan negara harus jelas. Selama ini hubungan agama dan negara diartikan setara. Karena agama dimaknai sebagai organized religion. Jadi kekuasaan agama dan politik harus setara. Dalam hubungan institusional sekarang kan bisa jadi agama ada di atas, negara ada di bawah atau sebaliknya. “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya” itu sebenarnya dipahami secara keliru untuk mendukung konsep sekularisme.

Menurut saya, apa yang dikatakan Aisyah ketika hampir semua kerajaan memahami konsep pajak sebagai persembahan kepada rajanya itu sama dengan kemauan Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa pajak itu diperuntukkan kepada Allah, tapi dia nggak bisa mengingkari langsung kenyataan saat itu bahwa yang pajak dimaknai upeti. Jika mengingkari ia seperti berhadapan dengan tembok, menyangkal realitas. Tapi, asumsi bahwa rajalah yang berhak menarik pajak kan karena rakyat yang numpang di buminya raja. Raja dianggap personifikasi dari kekuasaan Tuhan dibumi sehingga memiliki legitimasi untuk mengatur yang lain. Lihat saja konsep kekuasaan raja di Jawa Khalififatullah fi ardhi, dan gelar-gelar lain. Karenanya, rakyat harus tahu diri dan membayar upeti atau royalti kepada penguasa.

Islam memiliki konsep lain, bahwa bumi ini milik Allah, maka kalau membayar upeti atau royalti atas rejeki yang manusia terima seharusnya ditujukan kepada Allah. Siapa yang memungut ya jelas adalah penguasa (amil). Agama dan negara hubungannya seperti ruh dan badan, bukan seperti dua badan yang setara. Agama adalah ruh yang memberi spirit moral dan etik. Oleh karena itu, agama dan negara memang tidak sama, tapi tidak bisa terpisah. Sama analoginya seperti ruh dan badan kan tidak sama, bukan seperti dua sisi mata uang yang kedudukannya setara. Adapun ruh dan badan tidak setara. Antara tujuan dan cara, atau antara sistem nilai dan lembaga itu kan tidak terpisah.

Apa perbedaan mendasar antara zakat dengan jizyah?

Konsep dasarnya begini, jizyah dibayarkan tanpa makna spiritualitas. Hitungannya sangat rasional atau bagian dari kontraprestasi. Namun ketika seseorang membayar pajak sebagai zakat, maka ada makna spiritualitas dan transendensi. Saya bayar shadaqatun lillah. Ingat, transendensi ini bisa diakses oleh siapapun terutama yang beriman, bukan yang berislam saja. Jadi, ada iman dalam pembayaran pajak sebagai zakat. Orang kristen, katolik dan lain-lain juga bisa memaknai pajak dalam kerangka iman kalau masing-masing bisa mentransendensikan makna pajak tadi.

Ini penting untuk melakukan pembongkaran makna uang negara. Uang negara yang didapat dari pajak yang diartikan sebagai zakat tersebut merupakan titipan Allah yang harus ditunaikan kepada yang berhak. Saat ini, masih banyak pejabat-pejabat yang mengidap sisa-sisa pemahaman lama bahwa uang negara itu upeti buat mereka. Mereka melakukan personalisasi kekuasaan terhadap aset-aset negara. Ini salah sekali.

Kalau pajak diartikan sebagai zakat, berarti nanti ada diversifikasi zakat, karena pajak kan sangat beragam?

Ya, betul. karena apa yang dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek zakat (onta, perdagangan, pertanian, emas dan lain-lain) berikut sasaran zakat itu kan produk Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden. Jadi, primadona zakat adalah onta.

Karena itu, perlu rekontekstualisasi obyek dan sasaran zakat. Semua bentuk dan jenis kekayaaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan dan fairness. Di dalam al-Qur’an dikatakan huz min amwalihim shadaqah yang berarti “Ambillah harta mereka sebagai sedekah” Di sini disebut amwal di mana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman rasul mungkin onta. Sekarang pada masa modern onta bukan lagi primadona, tapi bisa berupa bilyet, giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dizakati.

Termasuk sasaran zakat yang berupa delapan asnaf dalam al-Qur’an itu juga harus direinterpretasi. Dari delapan asnaf tersebut, yang betul-betul punya hak sebagai mustahiq zakat, bila diurut dari yang paling kecil adalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Ibnu sabil dalam pengertian sekarang ya pengungsi itu sendiri. Bayangkan di Indonesia ini ada tiga juta rakyat yang menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri. Mereka tidak bisa mencari mata kehidupan. Sementara di sisi lain, pejabatnya seenaknya sendiri menggunakan uang rakyat. Digunakan untuk Sidang Tahunanlah, studi banding ke luar negeri dan lain-lain. Tidak ada sensitivitas sama sekali.

Bila konsep zakat ditransedensikan berarti para pengelola pajak harus bertanggung jawab kepada dua otoritas sekaligus: pemerintah dan agama?

Benar, bila pajak dimaknai sebagai zakat, maka pengelola zakat, yakni pemerintah jelas mengemban dua pertanggungjawaban sekaligus: social and political accountability dan spiritual accountability. Pemerintah tidak bisa main-main lagi dengan uang negara yang berasal dari pajak tadi. Bila penyelewengan uang negara terjadi, mungkin dia bisa lolos dari lembaga peradilan atau akuntan publik. Tapi, jelas ia tidak bisa lolos dari pengadilan Tuhan karena uang negara tadi menjadi hak rakyat.

Bagaimana komentar Anda soal pernyataan Megawati untuk mengelola zakat secara nasional?

Pada intinya, skema apa pun yang ditawarkan tetap saja pajak dan zakat dimaknai secara berbeda. Termasuk tawaran Ibu Mega tadi juga pada haikatnya masih menempatkan zakat sebagai subordinat dari pajak. Pajak tetap saja tanpa makna spiritualisasi. Yang terjadi sekarang kan agama ditundukkan oleh negara, contohnya ya itu tadi, zakat dipisahkan dari pajak. Potensi zakat seharusnya tidak hanya berjumlah 7 trilyun seperti laporan Republika beberapa hari lalu. 7 trilyun itu kan baru potensi, seharusnya ya 300-an trilyun lebih itu jumlah pembayar pajak sebagai zakat sebagaimana terlihat dalam APBN kita.

Meninjau Ulang Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji

2008-01-09T07:08:00.001-08:00

Bulan Haji tak terasa telah melewati kita. Indonesia, khususnya Jawa Timur bernomor kloter 80-83. Mengapa terjadi penumpukan seperti ini. Mungkin artikel berikut bisa menjadi "solusi" permanen bagi masalah penumpukan jamaah haji.

Oleh: Masdar F. Mas'udi

1. Sejak kurang lebih 10 tahun terakhir, jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji di Makkah mencapai rata-rata 2,5 sampai 3 juta orang/tahun. Konsentrasi jemaah yang demikian besar di satu pihak dan keterbatasan tempat dan sarana di lain pihak, telah menimbulkan masalah bahkan penyimpangan yang dapat menggangu kesempurnaan atau keabsahan ibadah haji itu sendiri. Bagi jemaah haji setempat (Makkah dan sekitarnya), gangguan yang menimpa ibadah hajinya boleh jadi tidak terlalu menjadi masalah, karena bisa diulang dengan mudah kapan saja mereka mau. Tapi bagi jemaah yang datang dari jauh dengan biaya mahal, hal itu akan menjadi beban mental yang sangat berat. Penyimpangan yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

a. Dalam pelaksanaan sai'y (lari kecil) dari bukit Shafa ke bukit Marwa. Tidak sedikit di antara jemaah haji --bukan saja yang berusia lanjut dan udzur, tapi juga yang masih sehat-- yang bersa'iy dengan kerata. Ternyata pelaksanaan sa'iy mereka bukan lagi dari bukit Shafa ke bukit Marwa, melainkan hanya dari kaki bukitnya belaka.

b. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah. Karena antrian kendaraan dalam kemacetan yang luar biasa, tidak sedikit jemaah haji yang seharusnya mabit (singgah di malam hari) di Muzdalifah untuk mengambil kerikil (jamarat), ternyata baru tiba di Muzdalifah sesudah mata hari terbit, bahkan ada yang menjelang tengah hari.

c. Mabit di lembah Mina. Disebabkan keterbatasan area lembah Mina untuk menapung jemaah haji yang (baru) 2,5 juta orang, hampir 1 juta di antara mereka dalam beberapa tahun belakangan, terpaksa harus diinapkan (mabit) di luar kawasan Mina.

d. Pelaksanaan lempar batu (ramyul jamarat). Juga disebabkan ketidakmampuan kawasan jamarat untuk menampung jemaah yang berjubel, maka ratusan ribu bahkan jutaan jemaah terpaksa tidak dapat mengejar waktu afdlaliyat pelemparan, yakni ba'daz zawal.

2. Di samping masalah manasik di atas, secara teknis konsentrasi massa jemaah yang besar dalam satu titik waktu & tempat yang sama juga telah menimbulkan banyak permasalahan dan kesulitan (masyaqat) yang luar biasa dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Kesulitan-kesulitan itu antara lain:

a. Dalam pelaksanaan lempar Jamarat, sekali lagi disebabkan penumpukan jemaah yang luar biasa banyak pada satu titik waktu dan tempat yang sama, selalu saja terjadi musibah yang fatal, yakni kematian jemaah karena terinjak atau terjatuh. Segala sesuatu memang terjadi atas takdir Allah, akan tetapi merupakan perintah Allah juga agar kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari petaka. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195: "Walâ tulqû bi aidîkum ilat tahlukah” (Jangan jerumuskan dirimu dalam petaka), dan juga dalam QS. AL-Hajj ayat 78: "Mâ ja'alal-Lâh 'alaikum fid dîn min haraj” (Allah sekali-kali tidak mau merepotkan kalian dalam beragama).

b. Telah terjadi pemubadziran yang luar biasa atas berbagai fasilitas mabit di Mina (berupa bangunan penginapan dan tenda-tenda permanen dengan alat pendinginnya, berikut sarana jaringan air minum dan telekomunikasi), serta jaringan jalan tol Makkah-Arafah-Mudzdalifah-Mina-Makkah. Kesemuanya itu terpakai maksimal hanya dalam 4 hari selama 1 tahun. Bagaimanapun hal ini merupakan bentuk tabdzir yang tidak diizinkan Allah SWT. Dalam QS. Al-Isrâ’ ayat 27 Allah berfirman: "Innal mubadzzirîn kânû ikhwânas syayâthîn wa kânas syaithân li rabbihî kafûra” (Sungguh orang-orang yang suka membuat kesia-siaan adalah teman-temannya syetan... ).

c. Telah terjadi kesulitan serius di kalangan para penyelenggara Perjalanan Haji, baik di tanah suci maupun di masing-masing negara asal, sejak mulai dari tahap pendaftaran, pembayaran, persiapan keberangkatan, pengangkutan ke tanah suci, dalam penyediaan akomodasi dan pelayanan-pelayanan lain.

3. Berbagai penyimpangan manasik dan kesulitan teknis pelaksaaan ibadah haji tersebut di atas, pangkal mulanya terjadi karena ketidakmampuan ruang/tempat (space) untuk menampung jemaah haji yang demikian besar. Sementara itu, kita tahu bahwa manasik haji pada dasarnya adalah ibadah yang konsep dasarnya adalah "napak tilas" atas jejak Nabiyullah Adam AS (sang bapa makhluk manusia) dan Nabiyullah Ibrahim AS (sang bapak tauhid manusia) dalam menemukan Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai proses napak tilas, maka dimensi ruang atau tempat kejadian menjadi sangat penting untuk dijaga akurasinya, dibanding dengan dimensi yang lain termasuk dimensi waktu.

4. Menghadapi kenyatan-kenyataan di atas, maka pertanyaan kita adalah: Bagaimana mengantisipasi ledakan jumlah jemaah haji di masa mendatang, yang dipastikan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bumi yang menganut agama Islam? Jika dengan jumlah sekarang (2,5, sampai 3 juta) saja telah terjadi penyimpangan manasik dan kesulitan teknis yang luar biasa, bagaimana jika jumlah itu melonjak sampai 1,5 kali lipat (4 juta orang) atau bahkan 2 kali lipat (5 juta orang), atau lebih banyak lagi, 7 juta? Tidak mustahil sama sekali hal ini akan terjadi!

Solusi Yang Tidak Dapat Diterima

5. Untuk mengatasi hal tersebut, sejauh ini telah ditempuh dua solusi: Pertama, solusi yang disengaja, yakni pembatasan jumlah jemaah haji dengan sistem kuota. Kedua, solusi yang tidak disengaja atau yang terjadi secara begitu saja, yakni dengan penjebolan batas-batas ruang manasik itu sendiri. Kedua solusi ini pada dasarnya tidak bisa diterima, karena yang pertama tidak realistik, sedang solusi yang kedua secara Syar'iy bermasalah.

6. Solusi kuota untuk masing-masing negara dipastikan tidak bisa efektif, bahkan disana-sini telah menimbulkan masalah baru yang tidak kalah rumitnya. Karena itu solusi ini harus diabaikan karena beberapa hal:

a. Secara teknis, pembatasan kuota akan memicu terjadinya ketimpangan antara supply (ketersediaan jatah/kuota) dengan demand (minat orang Islam untuk menunaikan ibadah haji) yang sudah pasti akan diikuti oleh tingkat kemahalan biaya di atas kewajaran. Akibatnya bisa memicu terjadinya praktek suap (risywah) sekedar untuk mendapatkan jatah.

b. Dalam kenyataannya, sistem kuota yang telah diberlakukan beberapa tahun belakangan ini, juga tidak mampu mengurangi atau membatasi jumlah jemaah haji sampai ke tingkat yang sepadan dengan daya tampung ruang dan waktu yang tersedia. Buktinya, penyimpangan manasik dengan menjebol batas ruang dan kesulitan-kesulitan teknis seperti tersebut di atas tetap utuh, kalau bukan malah semakin parah.

c. Jika harus diterapkan sistim kuota untuk mencari keseimbangan antara jumlah jemaah haji dan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan (masyâ’ir), terutama lembah Mina, tempat lempar batu (jamarat) dan jalur-jalur transportasi, maka diperkirakan jumlah jemaah tidak boleh lebih banyak dari 1,5 sampai dengan 2 juta orang saja. Artinya sekarang pun sebenarnya sudah terjadi kelebihan jemaah sebanyak kurang lebih 1 juta.

d. Dari sudut syari'y, pembatasan jumlah jemaah haji bagaimanapun masih mengandung masalah. Bagaimana bisa orang dilarang pergi haji? Lagi pula kemaslahatan yang akan dikejar dengan penetapan kuota (seperti tersebut pada point a dan b) sejauh ini belum pernah tercapai dan hampir pasti tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, yang terjadi justru kemudaratan dalam ekses-ekses yang secara syr'iy jelas-jelas dilarang.

7. Solusi untuk mencapai keseimbangan antara jumlah jemaah dengan keterbatasan ruang/tempat dengan cara menjebol batas-batas ruang/tempat itu sendiri, seperti yang selama ini dibiarkan terjadi, jelas harus diakhiri karena justru bertentangan dengan konsep dasar ibadah haji sebagai "napak tilas". Sebagai ibadah napak tilas, maka ketepatan atau kepersisan dimensi ruang menjadi hal yang sangat fundamental dibanding dengan dimensi lain, termasuk waktu.

Meninjau Ulang Soal Waktu (Hari-hari) Haji

8. Untuk mengatasi problem di atas, baik penyimpangan manasik maupun kemusykilan teknis pelaksanaan haji, maka satu-satunya jalan yang tersedia adalah dengan mengakhiri kekeliruan kita dalam memahami konsep waktu (baca: hari-hari) pelaksanaan ibadah haji. Dengan memperkirakan jumlah jemaah haji yang tidak lama lagi pasti bisa mencapai angka 2 kali lipat dari sekarang, yakni sekitar 4,5 juta atau bahkan 5 juta, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada petunjuk Al-Qur'an tentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 jelas-jelas dinyatakan, bahwa, "Al-hajj asyhurun ma'lûmât (Waktu haji adalah beberapa (3) bulan yang sudah maklum).

9. Ayat Al-Qur'an ini secara terang benderang (sharih) menegaskan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum (asyhurun maklumat). Para mufassir dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Menurut ulama Hanabilah, waktu haji yang dimaksud adalah keseluruhan hari selama tiga bulan tesebut. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang dimaksud adalah seluruh hari-hari bulan Syawwal dan Dzulqa'dah ditambah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

10. Artinya, waktu pelaksanaan ibadah haji sesungguhnya tidaklah sesempit yang kita pahami selama ini, seolah-olah hanya sekitar 6 hari saja, yakni hari-hari ke 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Berdasarkan nash Al-Qur'an tersebut, kita diberitahu bahwa seluruh prosesi (manasik) haji mulai dari pengenaan pakaian ihram, thawaf, sa-'iy, wuquf di Arafah, wuquf di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar batu, dan potong rambut, sebagai satu paket peribadatan, dapat (baca: sah) dilaksanakan secara berurut (tertib) pada hari-hari mana saja selama asyhurun ma'lûmât (3 bulan) tersebut.

11. Ini tidak bedanya dengan shalat, sebutlah shalat Isya. Untuk menunaikan salat 'Isya, waktu yang dibutuhkan lebih kurang 10 s/d 20 menit saja, sementara waktu yang disediakan membentang selama kurang lebih 9 jam sejak katakanlah pukul 19.00 sampai pukul 04.00 WIB. Bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan shalat Isya dan shalat wajib yang lain pada beberapa menit di awal waktu, adalah benar. Akan tetapi sunnah Rasul yang demikian itu sama sekali tidak berarti bahwa hanya pada menit-menit pertama di awal waktu sajalah shalat sah dilaksanakan, sementara di luar itu tidak sah.

12. Dalam teori Fiqih, berkaitan dengan dimensi waktu, pelaksanaan ibadah bisa dikelompokkan pada dua kategori. Pertama kewajiban ibadah yang waktunya terbatas (mudlayyaq), artinya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah itu sendiri sama panjang/pendek dengan waktu yang disediakan oleh Syara'. Misalnya puasa Ramadlan. Ibadah ini hari-hari pelaksanaannya tidak lain adalah hari-hari bulan Ramadlan itu saja (kecuali qadla), dan waktunya (jam-jamannya) juga terbatas sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

13. Kedua adalah ibadah yang waktunya longgar (muwassa'). Artinya waktu yang disediakan Syara' dan sah untuk pelaksanaan ibadah yang dimaksud, lebih panjang dibanding dengan waktu yang secara riil dibutuhkan. Masuk katagori ini adalah ibadah salat, zakat dan haji. Kita tahu untuk menunaikan shalat cukup beberapa menit, tapi waktu yang disediakan berjam-jam. Pembayaran zakat juga cukup beberapa menit, tapi waktu yang tersedia sepanjang bulan Ramadlan (untuk zakat Fitrah) atau sepanjang tahun untuk zakat mal. Demikian pula haji. Untuk pelaksanaan haji cukup beberapa (4-5 hari), tapi waktu yang disediakan dan sah untuk menunaikannya beberapa (3) bulan.

14. Maka berbeda dengan puasa dengan konsep waktunya yang terbatas (mudlayyaq), maka yang ada adalah waqtul wujûb (waktu wajib pelaksanaan) dan sekaligus waqtus shihhah (waktu keabsahan), Tapi ibadah salat, zakat dan haji, mengenal waqtus shihhat (waktu kebolehan dan keabsahan untuk menjalankan) dan waktu afdlaliyyat atau prime time (waktu keutamaan). Waktu afdlaliyah salat adalah menit-menit pertama di awal waktu, sementara waktu afdlaliyah (prime time) untuk haji rupanya adalah pada hari-hari akhir di penghujung waktu Sekali lagi, ini bukan berarti pelaksanaan salat di luar menit-menit pertama atau ibadah haji di luar har-hari terakhir tidak sah. Tapi afdlaliyat-nya atau keutamaannya kurang.

15. Pemahaman yang berlaku selama ini bahwa pelaksanaan haji seolah-olah hanya sah pada beberapa hari saja di bulan Dzulhijjah, persisnya tanggal 8, 9, 10 ditambah 11, 12, 13, pada dasarnya lahir dari pemahaman yang tidak tepat terhadap sunnah Rasululah SAW perihal pelaksanaan ibadah haji beliau, yang memang terjadi hanya satu kali sepanjang hidup beliau. Memang benar bahwa Rasulullah dan sejumlah sahabat melaksanakan manasik haji pada hari-hari tersebut. Akan tetapi bahwa kemudian disimpulkan seolah-olah di luar hari-hari tersebut tidak sah untuk melaksanakan manasik haji adalah kesimpulan yang berlebihan dan sama sekali tidak berdasar.

16. Harus ditegaskan bahwa, tidak ada satu nash pun, baik ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi, bahkan yang dla’îf sekalipun, yang menyatakan dengan tegas bahwa di luar hari-hari ke 8 sampai dengan ke 13 Dzulhijjah tidak sah untuk menunaikan manasik haji. Kalau saja ada hadis yang menyatakan demikian, dan kenyataannya tidak ada, maka hadits itu harus ditolak, di samping karena jelas-jelas tidak sesuai dengan kebutuhan yang sangat nyata (hajjah maassah) sekaligus hal itu juga berarti pengabaian terhadap nash Al-Qur'an yang demikian terang benderang perihal waktu haji yang beberapa (3) bulan itu.

17. Diakui bahwa ada hadits sahih yang berbunyi, "Khudzû 'annî manâsikakum (Ambil atau contohkah dariku manasik kalian). Hadis ini harus kita ikuti sebatas menyangkut prosesi (manasik) ibadah haji (baik syarat, rukun, kewajiban dan kesunatan haji, serta tertib atau urut-urutannya), juga menyangkut waktu (siang, malam, qabla atau ba'da fajr atau zawal). Tapi bukan menyangkut waktu dalam arti tanggal atau hari-harinya. Karena perihal yang tersebut terakhir (hari-hari atau tanggal), sekali lagi Al-Qur'an telah menegaskan, asyhurun maklumat atau beberapa (3) bulan yang sudah maklum.

18. Dengan pendekatan ini pulalah kita seharusnya memahami hadis lain dari Rasulullah yang menyatakan, Al-hajju 'arafah (Haji adalah Arafah). Hadis ini, selama ini juga dipahami secara berlebihan. Yakni bahwa puncak ibadah haji adalah wuquf DI padang Arafah dan DI HARI Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena dipahami demikian, maka nash Al-Qur'an yang sharih tentang waktu haji yang beberapa (3 ) bulan itu pun akhirnya dikorbankan (diilgho’-kan). Yang adil bahwa hadis al-hajj arafah, cukup dipahami bahwa "puncak ibadah haji adalah wuquf di Arafah. Sementara pada hari mana atau tanggal berapa haji dengan puncaknya berupa wuquf di Arafah itu dilaksanakan adalah "selama beberapa (3) bulan” musim haji itu sendiri.

19. Ada yang berpendapat bahwa penegasan Al-Qur'an tentang bulan-bulan haji tidak dimaksudkan untuk keabsahan ibadah haji selama bulan-bulan itu, melainkan untuk persiapan. Pendapat ini tidak bisa diterima, bahkan terasa mengada-ada. Pertama, tidak pernah ada nash hadis maupun pandapat ulama/mufassir mu'tabar yang menyatakan demikian Kedua, yang dimaksud persiapan ini tidak jelas batasannya, apakah dimulai dari mencari uang dan menabungnya, atau dari saat mengurus paspor, atau saat keluar rumah untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Tapi apa pun batasannya, bagi penduduk Tanah Suci memahami ayat Al-Baqarah 197 untuk persiapan, terasa mengada-ada. Bagi mereka, sekedar persiapan berhaji harus disediakan waktu behitung bulan sama sekali tidak masuk akal. Karena pada saat ini mereka niat haji, pada saat itu pula mereka bisa melaksanakannya.

20. Peninjauan kembali waktu haji dengan merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 197 terasa lebih adil terhadap nash. Karena prinsip yang dipakai adalah al-jam'u bainan nashhain (menggabungkan) kedua nash yang dipahami bertentangan padahal sebenarnya tidak. Yakni antara nash hadis (al-hajju arafah dengan khudzû 'annî manâsikakum) di satu pihak dan nash Al-Qur'an (al-hajj asyhurun ma'lûmât) di lain pihak. Karena nash pertama berbicara perihal aktivitas (manasik atau prosesi ibadah) haji dan tempatnya, sedang nash kedua yakni nash Al-Qur'an bicara soal waktu dalam arti hari-hari atau tanggalnya. Lagi pula, seluruh ulama usul sepakat bahwa, bagaimana pun memungsikan nash harus menjadi pilihan utama dibanding menganggurkannya (I'mâlun nash afdlal min ihmâlih).

21. Dengan memungsikan kembali nash Al-Qur'an al-hajj asyhurun ma'lû,ât (waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa (3) bulan yang sudah maklum), maka dapat kita hindarkan mafasid dan kita dapatkan masalih sebagai berikut:

a. Kemungkinan penambahan jemaah haji seberapa pun banyaknya, bahkan sampai dengan 10 atau 15 juta pertahun pun seperti yang sangat mungkin terjadi sejalan dengan semakin berbondong-bondongnya umat manusia di dunia yang memeluk agama Islam, tidak perlu menjadi masalah.

b. Jumlah jemaah haji yang sebesar apa pun dijamin dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib melalui pengaturan waktu, katakanlah secara bergilir berdasarkan zona atau kawasan/negara selama bulan-bulan haji yang ditentukan tadi (yakni sekitar 10 pekan, sejak tanggal 1 Syawwal sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah).

c. Musibah yang selama ini banyak menimpa jemaah calon haji wanita yang sudah di Makkah, tapi tiba-tiba tidak boleh menunaikan rukun-rukun haji karena datang bulan, bisa dihindari. Bagi mereka, boleh memilih hari-hari aman (tidak mens) kapan saja (di luar hari-hari 8-13 Dzulhijjah) untuk menunaikan ibadah hajinya asal dalam rentang waktu 3 bulan yang dimaksud.

d. Ketidakmampuan masyâ’ir (tempat-tempat untuk pelaksanaan sa'iy, thawaf, wuquf di Arafah, di Mudzdalifah dan mabit di Mina, serta tempat melempar jamarat) dengan otomatis bisa diatasi. Pelanggaran batas-batas masya'ir yang selama ini terjadi dengan sendirinya dapat dihindari.

e. Keterbatasan alat angkut dan jalur transportasi yang selama ini dirasakan sangat sulit oleh jemaah haji dan para pengorganisirnya juga dengan pasti dapat dipecahkan.

f. Demikian pula pemubadziran sarana-sarana infrastruktur untuk pelaksanan ibadah haji, seperti alat dan jalur transportasi, tempat-tempat penginapan, pemondokan dan akomodasi baik di kota Makkah sendri, di padang Arafah, di lembah Mina dan di Jamarat juga akan dapat diminimalisir.

g. Pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggungjawab pemerintah negara-negara asal, dan khususnya di Tanah Suci juga dengan sendirinya akan lebih dapat manageable.

h. Di atas segalanya, kita umat Islam bisa terhindar dari kekhilafan turun temurun yang kita warisi selama ini, berupa pengabaian ayat Al-Qur'an yang demikian sharih, yang semakin terbukti merepotkan kita semua, khususnya jemaah haji yang semakin hari akan terus semakin bertambah.

22. Sebagai penutup ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis berikut sebaiknya kita renungkan kembali:

* Lâ yukallifulLah nafsan illâ wus'aha (Allah tidak akan membebani manusia kecuali seukur kemampuannya) (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

* Lâ nukallifu nafsan illâ wus'aha (Kami tidak akan membebani manusia kecuali seukur kemampuannya). (QS. Al-A'raf: 41)

* Wamâ ana minal mutakallifin (Aku bukanlah termasuk yang suka memikulkan beban di atas kemampuan). (QS. Shad: 86).

* Mâ ja'alalLah 'alaikum fid dîni min haraj (Allah tidak menjadikan agama suatu beban yang merepotkan kalian) (QS. Al-Hajj: 78).

* Mâ yurîdulLâh liyaj'ala 'alaikum min haraj (Allah tidak menghendaki satu kesulitan atas kalian) (QS. Al-Maidah [5]: 6)

* YurîdulLâh bikumul yusra wa lâ yurîdu bikumul 'usr (Allah menginginkan yang mudah bukan yang sulit-sulit atas kalian) (QS. Al-Baqarah: 185).

* Bu'itstu bilhanafiyatis samhah (Aku diutus Allah dengan agama yang hanif dan mudah (Al-Hadis).

* Yassir wa lâ tu'assir (Permudahlah dan jangan mempersulit (Al-Hadis).

* Al-masyaqqah tajlibut taisîr (Setiap kesulitan dapat mendatangkan kemudahan (Qaidah Fiqhiyah).

* Al-drarar yuzâl (Kemudaratan harus dihilangkan) (Al-Hadis).

* Katib Syuriyah PBNU & Anggota Dewan Fatwa MUI.

Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang

2008-01-09T07:02:00.000-08:00

Salah satu problem mendasar penyelenggaraan haji saban tahun adalah menumpuknya jutaan jemaah dalam satu waktu pada satu tempat yang sama (Mekah, atau Madinah, atau Arafah). Pemerintahan Saudi setiap tahun berusaha mengantisipasi lonjakan jumlah jemaah tersebut dengan berbagai cara, di antaranya dengan membatasi kuota peserta haji. Tapi, pembatasan kuota justru tidak menyelesaikan persoalan, karena bertentangan dengan dambaan banyak umat Islam untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut. Kenaikan tingkat kesejahteraan umat Islam di dunia pada masanya dapat saja mendesak kebijakan pembatasan kuota tersebut menjadi solusi yang tidak masuk akal. Untuk itu, diperlukan solusi yang lebih radikal dari sekedar membatasi kuota dan memperluas tempat-tempat penampungan jemaah.

Masdar Farid Mas’udi, Katib Syuriah PBNU sekaligus Direktur P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) datang menawarkan solusi radikal. Menurutnya, persoalan itu bisa diantisipasi dengan kembali kepada pedoman Al-Qur’an tentang konsep waktu penyelenggaraan haji. Pelaksanaan haji, bagi Masdar tidak terbatas pada 5 hari efektif (dari tanggal 9-13 Dzulhijjah) saja, sebagaimana yang berlangsung selama ini. Haji sah dilakukan sepanjang jangka waktu tiga bulan (Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah) sebagaimana disebutkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah 2: 197: “al-hajj asyhurun ma’lûmât” (waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum). Untuk itu, diperlukan penelaahan ulang atas konsep waktu haji yang dipahami dari hadis “al-hajj ‘arafah.” (haji adalah Arafah). Berikut penuturan Masdar F. Mas’udi dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla pada Kamis, 15 Januari 2004 lalu.

ULIL ABSHAR-ABDALLA (ULIL): Pak Masdar, bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa haji dapat diperpanjang atau dimelarkan waktunya, dan atas dasar apa?

MASDAR FARID MAS'UDI (MASDAR): Latar belakang pertama adalah karena masyaqqât atau kesulitan yang sudah luar biasa tingkatannya, yang saat ini dialami oleh para hujjâj. Kesulitan itu dapat dilihat indikasinya hampir setiap kali melakukan berbagai prosesi haji di tanah suci. Pada saat melempar jumrah, ada saja yang meninggal karena terinjak-injak, kadang-kadang sampai puluhan. Dan itu terus terjadi dari tahun ke tahun. Tentu saja, hal ini seharusnya menggugah kita dengan berbagai pertanyaan, misalnya apakah ibadah haji itu sudah menjadi semacam arena “pembantaian”? Nyatanya, haji telah menimbulkan kesulitan yang luar biasa, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Nah, menurut saya ini bertentangan dengan prinisp Islam sendiri, yaitu prinsip al-dîn yusrun (agama itu mudah dan memberikan kemudahan). Juga bertentangan dengan prinsip Alquran surat al-Hajj ayat 78: “Mâ ja’alalLâh ‘alaikum fid dîn min haraj” (Allah tidak menjadikan kesulitan dalam kamu beragama).

Kedua, saya sampai pada pendapat bahwa sesungguhnya waktu haji itu tidak sesempit yang kita pahami selama ini. Yang kita pahami tentang waktu haji selama ini, praktis sekumpulan prosesi haji, mulai dari thawâf qudûm sampai thawâf ifâdlah. Prosesi itu sebenarnya kan hanya berlangsung pada 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah. Atau dilonggarkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah (5 hari). Dalam Alquran, sesungguhnya kita menemukan satu ayat yang sangat sharîh, yaitu ayat “al-hajj asyhurun ma‘lûmât” (haji itu waktunya adalah beberapa bulan yang diketahui). Jadi tegas sekali di dalam ayat itu diterangkan bahwa waktu haji itu beberapa bulan, bukan beberapa hari. Bahwa sekarang ini dipersempit menjadi hanya lima hari (waktu efektif), memang karena praktik Rasulullah yang berhaji hanya sekali, dan kebetulan pada hari-hari itu tadi (9-13 Dzulhijjah).

Tapi akhirnya dipahami bahwa haji hanya sah pada hari-hari itu saja. Lebih-lebih ada hadis yang mengatakan bahwa “al-hajj ‘arafah”, atau haji itu adalah wuquf di Arafah. Nah, hadis ini yang kemudian dipahami bahwa haji itu intinya bukan hanya wuquf di tempat bernama Arafah, tapi juga wuquf di hari Arafah. Inilah yang sebetulnya menjadi problem. Dan menurut saya, problem ini harus dipecahkan.

ULIL: Anda mengartikan hadis “al-hajj ‘arafah” itu sebagai apa?

MASDAR: Menurut saya, hadis ini berarti bahwa haji itu intinya wuquf di padang Arafah. Sementara soal waktu, tidak masuk di dalam hadis itu. Hadis “al-hajj ‘arafah” ini berbicara soal aktivitas; inti dari haji adalah wuquf di Arafah, bukan berbicara soal tempat. Soal waktu haji, sebenarnya sudah diterangkan dalam ayat Alquran tadi. Jadi antara hadis dan ayat itu tidak saling menafikan. Selama ini, hadis “al-hajj ‘arafah” dipahami sebagai menafikan ayat “al-hajj asyhurun ma‘lûmât”.

Hadis itu juga tidak men-takhshîs atau mengkhususkan ayat Alquran tadi, walaupun hadis bisa memberi penjelasan kepada ayat Alquran. Tapi kalau kata asyhurun (beberapa bulan) diberi penjelasan sebagai ayyâmun (beberapa hari) sebagaimana yang berlaku saat ini, tentu tidak masuk akal. Asyhurun itu artinya beberapa bulan. Nah, hadis bisa menjelaskan beberapa bulan itu. Berapa? Dan bulan apa saja? Itu baru masuk akal.

ULIL: Tapi Pak Masdar, hadis tadi menyebutkan, “al-hajj ‘arafah” atau haji itu wuquf di Arafah. Sementara nabi sendiri, pernah memberi contoh wuquf itu tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan kontradiksi ini, sementara hadis lain menyebutkan “khudzû ‘annî manâsikakum” (contohlah tata cara hajimu dariku)?

MASDAR: Khudzû ‘annî manâsikakum itu merujuk pada tata cara haji saja; prosesinya, syarat dan rukunnya. Dan soal waktu haji tidak bisa dinafikan oleh hadis itu. Soal waktu jelas ayatnya, “al-hajj asyhurun”. Saya berpendirian bahwa ayat tentang waktu dan hadis tentang tempat tadi (al-hajj ‘arafah) tidak dalam posisi saling menafikan. Jadi harus di- i’malkan, atau harus dipakai kedua-duanya. Dan, meng-ihmal-kan atau membatalkan ayat al-hajj asyhurun dengan hadis al-hajj ‘arafah merupakan pesoalan serius menurut saya.

Dengan demikian, sesungguhnya waktu haji itu sama dengan waktu salat; ada waktu jawâz (dibolehkan) dan ada waktu afdlaliyyah (waktu utama/prime-time). Dan argumen saya ini bukan reinterpretasi terhadap teks-teks, tapi semacam kembali kepada Alquran.

ULIL: Menarik soal waktu jawaz dan waktu afdlâliyyah tadi. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

MASDAR: Menurut saya, waktu pelaksanaan haji itu terdiri dari waqtul jawâz dan waqtul afdlaliyyah, sama dengan salat. Waktu haji adalah waktu yang muwassa’, waktu yang longgar. Artinya, persediaan waktu untuk pelaksanaannya lebih panjang dari kebutuhan kita yang sebenarnya. Misalnya, kebutuhan haji hanya lima hari saja, tapi waktunya lebih panjang dari itu. Salat juga begitu. Salat waktunya paling lama hanya 10 menit, tapi waktu yang tersedia atau dibolehkan bisa berjam-jam. berbeda dengan puasa yang waktunya mudlayyaq, agak ketat dan disediakan seperlunya saja. Puasa Ramadan, waktunya hanya sebulan itu saja, tak boleh kurang atau lebih.

Nah, dalam waktu yang muwassa’ inilah terdapat dua penggal waktu; waqtul jawâz dan waqtul afdlaliyyah. Waqtul jawâz menunjukkan bahwa sepanjang waktu itu bisa digunakan untuk ibadah. Dalam konteks haji, waktu yang boleh kita gunakan untuk menjalankan ibadah haji (waqtul jawâz-nya) adalah sepanjang tiga bulan (Syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah). Tapi ada juga waqtul afdlaliyyah. Dalam waktu-waktu inilah Nabi pernah menjalankan ibadah haji, yakni tanggal 9-13 Dzulhijjah. Tapi ini bukan berarti di luar tanggal 9-13 kita tidak dapat menjalankan haji. Ibadah haji sah dijalankan sejak tanggal 1 Syawal sampai 13 Dzulhijjah, atau bahkan ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah. Hanya saja, memang ada waqtul afdlaliyyah, atau prime-time, sebagaimana yang kita lakukuan selama ini.

ULIL: Pendapat ini saya kira merupakan hujjah atau argumen yang jarang dikatakan oleh banyak orang. Bagaimana tanggapan para otoritas haji terhadap pandangan ini?

MASDAR: Saya kira masih malu-malu. Tanggapan dari ulama-ulama lainpun belum banyak karena mungkin belum diwacanakan secara intens. Tapi gagasan ini pernah saya lontarkan juga. Tapi kemudian biasalah, gagasan yang relatif baru, meski betul-betul sudah berpijak pada Alquran masih tetap ada keberatan. Kalau masih banyak yang belum bisa menerima, saya pikir tidak jadi masalah. Tapi saya yakin, sejarah nantinya akan memaksa gagasan ini untuk diterima.

Sebab, tidak terbayangkan kalau jamaah haji nantinya sudah berjumlah di atas 3 juta orang per musim. Sebab, desakan realitas dalam haji itu sendiri sudah tidak bisa ditawar. Sekarang memang belum sampai tiga juta haji, paling jauh selama ini baru dua juta. Dua juta orang berhaji pun sudah seperti itu padatnya di Mekkah dan Madinah, bagaimana jika lebih? Saudi sudah tidak mampu memperluas tempat-tempat penyelenggaraan haji. Misalnya Jamarat (tempat melempar jumrah) sekarang sudah berlantai dua. Dan sekarang, akibat kita mengingkari ayat Alquran, orisinalitas waktu dan tempat sudah menjadi kacau.

Misalnya, prosesi mabît atau bermalam di Mina. Prosesi melontar jumrah, dalam hadis disebutkan melalui tahapan mabît di Mina. Mina adalah mâ bainal jabalain, tempat di antara dua gunung. Tapi sekarang mabit itu juga dilaksanakan di Muzdalifah. Ruang di Mina sudah tidak mencukupi lagi.

ULIL: Kalau mengikuti syarat yang ketat, tentu itu membuat haji tidak sah?

MASDAR: Sebenarnya, ya. Tapi kemudian ada saja hîlah-hîlah atau kelitan-kelitan yang dikemukakan. Kemudian kalau kita mau mengambil batu untuk jumrah, sebenarnya juga ada prosesi mabît di Muzdalifah. Kadang-kadang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, saking padatnya baru sampai menjelang atau setelah siang. Jadi waktunya sudah kacau balau. Itu dikarenakan soal perhitungan waktu yang tidak ditepati sesuai dengan petunjuk Alquran sendiri. Jadi, waktu kacau, orisinalitas tempat juga kacau. Jadi, justru kalau kita kembali kepada tiga bulan pelaksanaan haji seperti petunjuk Alquran di atas, maka urutan waktu prosesi haji itu bisa menjadi sangat tepat. Misalnya; kedatangan sebelum zuhur bisa dipaskan sebelum zuhur; sebelum zawâl, ya sebelum zawâl. Mabit juga bisa di malam hari; begitu juga tempat-tempat yang menjadi prosesi haji, juga akan bisa kita ikuti persis seperti petunjuk Rasulullah.

ULIL: Tapi haji sebagaimana yang kita lakukan ini sudah berlangsung sekitar 1400 tahunan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada orang yang hirau atau ingat pada fakta bahwa ayat haji itu mengatakan bahwa haji berbulan-bulan, bukan berhari-hari? Dan kenapa Anda datang dengan gagasan aneh itu?

MASDAR: Sebenarnya yang aneh adalah pemahaman kita selama ini, karena mengabaikan teks Alquran yang begitu sharîh, begitu jelas. Karena kita lebih tunduk kepada tradisi dan menganggap tradisi itu dogma, maka berhaji dari tanggal 9-13 Dzulhijjah itu tidak bisa ditinjau lagi. Padahal, sekarang ini kita dalam keadaan yang semakin luar biasa sulitnya dalam berhaji. Saya rasa kita harus melakukan refleksi ulang terhadap pemahaman kita selama ini, karena agama tidak mengajarkan untuk masuk pada kondisi yang mempersulit diri sendiri. Dan dalam kenyataannya, Alquran begitu longgar. Dan saya pikir, ayat “al-hajj asyhurun” itu tadi dapat mengantisipasi lonjakan jumlah jamah haji yang sudah jutaan seperti sekarang ini.

ULIL: Jadi kalau mengikut pamahaman Anda, wuquf di Arafah itu bisa dilakukan tanggal berapa saja, asal dalam tiga bulan yang ditentukan itu (Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah)?

MASDAR: Bisa tanggal kapan saja, sepanjang tiga bulan itu. Karena memang itu adalah waktu keabsahan untuk haji, dan berarti (juga) keabsahan untuk wuquf, karena inti dari haji adalah wuquf. Dengan demikian, kalau satu bulan ada empat minggu, satu prosesi haji diandaikan berlangsung seminggu atau 10 hari, maka sebetulnya selama satu bulan bisa berlangsung tiga kali shift, atau tiga angkatan haji. Jadi, pada bulan Syawal 3 shift, Dzulqa’dah 3 shift, dan bulan Dzulhijjah 3 shift. Jadi dalam tiga bulan itu akan ada 12 shift. Andai saja dalam 1 shift bisa dilakukan oleh 1 juta orang, maka dalam setahun akan ada 12 juta orang yang berhaji. Dan itu akan dilakukan dengan aman, rileks dan khusuk, karena hanya ada 1 juta orang dalam satu kali angkatan.

Dengan begini, penyelenggraan haji juga akan lebih manageable, baik oleh pemerintahan yang memberangkatkan maupun oleh Pemerintah Saudi. Dan yang terpenting dari semua itu, kita kembali kepada petunjuk Alquran.

ULIL: Tapi kalau selama tiga bulan haji itu ada 12 shift, bisa jadi orang yang punya duit akan ikut haji dalam masing-masing shift. Artinya, jumlahnya juga tak akan menurun secara signifikan.

MASDAR: Sebenarnya bisa dikiaskan dengan apakah kita akan salat zuhur dua kali, hanya karena ada kesempatan. Ya sekali saja, saya kira jarang. Mungkin yang akan terjadi adalah lebih berulang kali naik haji, karena waktunya relatif lebih longgar. Dan kemungkinan, masa depan untuk bertambahnya jamah haji tidak jadi persoalan lagi.

ULIL: Tentu akan banyak yang diuntungkan dengan perubahan waktu begini?

MASDAR: Semuanya untung. Memang, yang paling diuntungkan adalah Pemerintah Saudi. Tapi sebetulnya tidak mungkin kita menerapkan kebijakan pelarangan haji kecuali untuk yang pertama kali saja. Sebetulnya kebijakan itu tidak mungin bisa ditegakkan, karena secara hukum setiap muslim boleh melakukan haji seberapa mampunya, meskipun sunnah. Dan perlu diingat, kalau tingkat kesejahteraan masyarakat Islam semakin meningkat, orang akan butuh tourism dan menjadikannya sebagai pilihan masa depan. Dan bentuk tourisme yang terbaik dilakukan umat Islam itu tourisme spiritual.

ULIL: Apa hujjah Anda sendiri dalam soal ini, selain ayat Alquran tadi?

MASDAR: Kalau hujjah naqli (alasan tekstual) selain ayat Alquran saya belum punya. Paling tidak, hujjahnya negatif, yaitu ketika nabi mengatakan “khudzû ‘annî manâsikakum”, itu tidak melarang bahwa di luar waktu itu haji menjadi tidak sah.

ULIL: Pak Masdar, apakah Anda sudah banyak mendengar orang yang coba mempraktekkan gagasan Anda?

MASDAR: Ada beberapa kiai yang kemudian mengatakan bahwa saya akan mencoba ini. Dan bagi yang sudah mulai mencoba, syukur alhamdulillah. Saya sendiri belum mencoba karena belum punya duit.

ULIL: Selama ini, kebijakan yang ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan jemaah adalah dengan mengurangi kuota. Menurut Anda apakah itu solusi yang mungkin?

MASDAR: Saya kira susah. Malah kebijakan itu akan menimbulkan efek yang tak terduga. Misalnya, akan ada tindakan suap-menyuap untuk mendapatkan tiket seperti yang sekarang ini terjadi. Dan pembatasan kuota itu juga tidak mungkin, karena memang tidak dilarang secara agama.

Persoalan lain, mulai dari proses pemberangkatan saja sudah ada permainan uang supaya mendapatkan shift. Kemudian pejabat hajinya juga mengomersilkan itu. Ini akan terjadi terus kalau tidak diadakan peninjauan kembali secara radikal menyangkut tata cara pelaksanaan haji, khususnya soal waktunya tadi.

ULIL: Setahu saya, Anda sudah mengemukakan masalah ini (kalau tidak salah) bertahun-tahun lalu dalam tulisan Anda di Tempo, tahun 1980-an. Tapi kenapa wacana ini belum pernah berkembang sebagai wacana yang didiskusikan?

MASDAR: Sebenarnya mulai awal 1990-an. Saya kira, mungkin waktunya belum terlalu matang. Tapi sekarang, setelah kita menyaksikan setiap tahun selalu ada problem dan skandal tentang haji karena problem penyelenggaraan yang over-load, saya kira suka tidak suka kita harus memikirkan ulang.

ULIL: Mestinya, Anda membawa ide ini ke Depag, karena merekalah yang menjadi penyelenggara haji

MASDAR: Ya, memang bagian saya menuliskan gagasan, tapi bukan ahli pemasaran.

Harus Ada Kebebasan Untuk Tidak Beragama

2008-01-09T07:00:00.000-08:00

Beragama adalah pilihan sukarela seseorang yang tidak bisa dipaksa-paksa. Siapa saja bebas untuk menentukan agamanya, apakah ia akan memilih Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau agama lainnya. Bahkan, menurut Dr. Djohan Efendi, orang juga bebas memilih untuk tidak beragama. Sebab, selama beragama adalah soal keyakinan individual, maka ia tak bisa dipaksakan. “Kalau kita memaksa seseorang harus beragama, maka keberagamaan yang muncul jadi tidak tulus,” ujar Ketua ICRP dan pengajar di Deakin University, Australia, kepada Nong Darol Mahmada dari Jaringan Islam Liberal. Berikut petikannya:

Mas Djohan, di Indonesia banyak sekali agama. Sebagai “orang dalam” Departemen Agama, bisa Anda ceritakan bagaimana pemerintah mengatur hal ini?

Pertama, saya kira kita harus memperjelas bahwa agama-agama itu sudah ada sebelum adanya negara. Karena itu, sebetulnya negara tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur agama, karena agama ada di atas negara.

Kedua, saya kira keberagamaan seseorang menjadi hak otonomi yang tidak pernah dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan itu berasal dari kemanusiaan itu sendiri. Saya kira sangat tepat kalau dulu, di masa Orde Baru, dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) disebutkan bahwa kebebasan beragama adalah hak paling asasi dari manusia, dan dia bukan anugerah, pemberian negara, atau kelompok apapun. Jadi, ini harus kita tekankan.

Karena itu, menurut saya, kewajiban negara adalah melayani hajat keberagamaan warga negaranya, seperti ia melayani hajat pendidikan, tansportasi, dan lain-lain. Dalam kerangka itulah sebenarnya hubungan antara agama dan negara. Negara melayani agama, bukan mengatur.

Tapi kita kerap mendengar ada kecenderungan agama tertentu yang ingin menyebarkan misinya ke umat agama lain. Nah, bagaimana posisi negara dalam hal ini?

Harus juga kita ingat bahwa keberagamaan seseorang adalah penerimaan dia terhadap sesuatu yang dianggap sangat ultimate, yang menyangkut keselamatannya. Dan salah satu bentuk dari keberagamaan orang adalah keinginan dia untuk juga berbagi keselamatan. Ia ingin orang lain selamat, seperti yang ia yakini, orang lain akan selamat dengan keyakinan itu.

Jadi penyebaran agama didorong oleh niat luhur; bagaimana agar orang lain memperoleh keselamatan. Itu bagian dari keberagamaan, karena seseorang yang beragama tidak egois; ia tidak ingin selamat sendiri. Tentu saja, ini menurut perspektif masing-masing orang. Jadi, setiap penganut agama mungkin merasa berkewajiban mendakwahkan agamanya kepada orang lain dengan motivasi yang sangat luhur, agar orang lain memperoleh keselamatan seperti keyakinannya itu.

Dalam hal ini, saya kira negara harus hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menganut, untuk menghayati keberagamaannya, termasuk dalam bentuk menyampaikan seruan kepada orang lain agar ikut dalam rencana keselamatan itu.

Persoalannya adalah setiap agama mengklaim mereka yang paling benar. Apakah sikap seperti ini menyalahi nilai-nilai keberagamaan?

Pertama, keberagamaan harus menjadi suatu pilihan, keyakinan. Dan setiap orang harus meyakini bahwa keberagamaannya itu merupakan keyakinan yang ultimate. Kalau tidak seperti itu, buat apa beragama kalau kita tidak meyakini bahwa agama yang kita pegang akan menyelamatkan kita.

Kedua, salah satu wujud keberagamaan yang paling dalam adalah ketulusan. Jadi ia harus secara tulus, tidak ada paksaan untuk menganut agama. Karena itu segala macam bentuk paksaan tidaklah dibenarkan, karena musuh yang paling fundamental dari agama adalah kemunafikan. Jadi kalau orang tidak memperoleh kebebasan untuk menentukan pilihannya, entah karena paksaan secara halus ataupun kasar, dalam bentuk apapun, menurut saya tidak akan lahir keberagamaan yang tulus, yang betul-betul murni. Kalau tidak ada kemurnian dalam beragama, buat apa?

Apakah pengertian keberagamaan seperti itu berlaku juga untuk agama-agama lokal seperti di Sunda atau di Jawa (kejawen)?

Ya, saya kira itu berlaku untuk semuanya. Sebetulnya, dalam rangka kebebasan beragama, berarti harus ada juga kebebasan untuk tidak beragama. Karena kalau kita memaksa seseorang harus beragama, maka keberagamaan yang muncul jadi tidak tulus.

Justru terbukanya kemungkinan pilihan orang untuk tidak beragama, misalnya, menunjukkan bahwa keberagamaan yang menjadi pilihan orang akan merupakan sesuatu yang tulus, yang kuat, dan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi masyarakat lokal yang menganut agamanya sendiri, kita nggak mungkin memaksa mereka untuk berpindah, kalau itu menurut keyakinan mereka. Sebab, mencabut mereka dari keberagamaannya yang secara teguh mereka pegang, itu akan menyiksa seseorang. Tidak ada siksaan batin yang lebih berat dibanding memaksa orang meyakini sesuatu yang dia tidak percayai.

Kembali ke soal peran pemerintah, apa saja yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan beragama di Indonesia ini? Dan bagaimana sikap pemerintah dengan maraknya Islamisasi dan Kristenisasi?

Saya kira, soal pelayanan pemerintah terhadap minoritas dan mayoritas sudah tercermin, paling tidak secara struktural di Departemen Agama. Untuk kalangan Islam, di sana ada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Kelembagaan. Sedangkan untuk yang lain-lain ada Direktorat Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Saya kira ini adalah perwujudan bentuk bagaimana secara struktural dan institusional pemerintah melayani hajat beragama.

Kemudian masalah dakwah, saya kira itu satu hal yang sangat baik. Kita tidak boleh memaksa orang, tapi hanya diperbolehkan menyeru orang untuk memperoleh, katakanlah, jalan keselamatan. Tidak mungkin dengan cara paksaan, apa lagi dengan memanfaatkan kekurangan ekonomi.

Saya tidak tahu, di mana kebanggan kita sebagai tokoh agama yang umatnya itu beragama hanya karena dorongan perut. Dan saya kira itu juga tidak etis; memanfaatkan kekurangan orang seperti itu. Dan tren menunjukkan bahwa mungkin semua tokoh agama menyadari bahwa hal itu tidak benar.

Soal Islamisasi, memang hal itu merupakan sesuatu yang sangat konflik. Tetapi kalau tadi dikatakan di Maluku ada beberapa orang yang dipaksa menjadi muslim, sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya mengundang dua kelompok dari Maluku, yang satu dipaksa muslim, yang satu dipaksa menjadi Kristen. Sebenarnya itu adalah suatu gejala yang menunjukkan bahwa betapa masyarakat kita masih jauh dari terdidik. Saya kira itu hanya dilakukan di masyarakat yang masih sangat jauh dari tingkat pendidikan yang seharusnya.

Ada tidak upaya yang bisa dilakukan untuk menimbulkan kesadaran di kalangan masyarakat melalui tokoh-tokoh agama?

Saya kira yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyadarkan semua tokoh agama bahwa kita mempunyai tantangan bersama, yaitu timbulnya budaya kekerasan. Sebagai catatan, saya ingin katakan; dulu muncul keinginan agar dimunculkan kembali Pendidikan Budi Pekerti. Bukankah ini suatu tuduhan bahwa agama sudah gagal membentuk manusia yang berbudi pekerti? Padahal dakwah keagamaan sejak pagi sampai sore setiap hari di Gereja, di Masjid, dan di mana-mana ada. Tapi ternyata gagal membentuk budi pekerti.

Penganut Budha dan Hindu Adalah Ahlul Kitab

2008-01-09T06:58:00.000-08:00

Konsep ahlul kitab dalam sejarah Islam selalu berkembang. Pada masa Nabi, ahlu kitab kerap dikaitkan hanya kepada agama Yahudi dan Nasrani, karena pada masa itu, Nabi Muhammad hanya berinteraksi kepada dua agama besar itu. Tapi, setelah Islam meluas, konsep ahlul kitab juga semakin luas. Beberapa ulama Islam, seperti al-Sahrastani dan al-Baghdadi, menganggap agama lokal Iran (Zoroaster) sebagai ahlul kitab. Di Indonesia, ketika yang dihadapi Islam bukan hanya satu atau dua agama, maka konsep ahlul kitab juga perlu diperbaharui. Menurut Dr. Zainun Kamal, pengajar Pasca-Sarjana IAIN Jakarta, semua agama di Indonesia layak dianggap ahlul kitab. “Budha, Hindu, dan Shinto adalah ahlul kitab,” tegas alumnus Universitas al-Azhar, Mesir itu kepada Nong Daral Mahmada dari Kajian Islam Utan Kayu. Berikut petikannya:

Sebenarnya, bagaimana konsep ahlul kitab dalam Islam?

Secara bahasa, ahlul kitab adalah orang yang mempunyai kitab. Artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Secara singkat, ahlul kitab bisa diartikan orang yang mempercauyai salah satu nabi dan percaya kepada kitab suci, entah itu Yahudi atau Nasrani.

Dalam Alquran, kata ahlul kitab kerap kali ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Apakah memang hanya dua agama ini saja yang layak disebut sebagai ahlul kitab?

Sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab tafsir atau buku-buku sejarah Islam, pengertian ahlul kitab tersebut tidak terbatas pada Yahudi atau Nasrani. Mengapa yang sangat populer adalah Yahudi dan Nasrani, karena dua agama ini memiliki penganut yang cukup besar. Padahal, asalkan sudah percaya kepada nabi dan percaya adanya kitab suci yang diturunkan kepada salah satu nabi, itu sudah bisa disebut ahlul kitab.

Artinya, kalau dikontekstualisasikan kepada lima agama yang diakui secara resmi di Indonesia, agama-agama selain Islam juga bisa disebut ahlul kitab?

Kita lihat dulu secara makro. Pemahaman klasik, misalnya menurut Imam Abu Hanifah, dan saya juga membaca al-Baghdadi dalam bukunya, al-Farq bayna al-Firaq. Al-Baghdadai mengatakan bahwa agama Majusi atau Zoroaster yang ada di sekitar Arab juga bisa disebut ahlul kitab. Alasannya karena Zoroaster dianggap sebagai nabi. Bahkan Ibnu Rusyd menyebut Aristoteles juga sebagai seorang nabi.

Kalau dalam konteks Indonesia, agama Budha, agama Hindu, atau agama Konghucu, agama Shinto, menurut Mohammad Abduh, dalam kitab tafsirnya, al-Manar, juga disebut ahlul kitab. Alasannya karena ada kitab sucinya. Dan tentu saja, kitab suci tersebut dibawa oleh seorang nabi. Pengertian nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran Alquran bahwa “Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul (fabaatsna likulli ummatin rasula).” Jadi setiap umat itu ada nabinya. Dalam hal agama Budha, bisa dikatakan bahwa Sidharta Gautama adalah seorang nabi yang membawa kitab suci.

Tapi ada yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindhu bukan termasuk ahlul kitab?

Dalam pemahaman klasik, agama Budha, Shinto, dan Hindhu memang diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama ardhi (ciptaan manusia). Persoalannya begini, yang mengatakan agama Budha misalnya, disebut agama budaya (ardhi) itu siapa? Mereka, para penganut Budha, Hindhu dan lain-lain tentu marah bila disebut sebagai penganut agama ardhi (Bumi) Kenapa? Karena orang Budhha pun menganggap dirinya sebagai agama samawi (langit) dan mendapat wahyu.

Di dalam Alquran pun disebut bahwa Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Juga, dalam ajaran kita, jumlah nabi dan rasul banyak sekali. Menurut riwayat, nabi berjumlah 12 ribuan, sementara rasul berjumlah 300-an. Alquran menyatakan bahwa sebagian nabi diceritakan kepada kita, dan sebagian besarnya tidak diceritakan. Karena itu, bisa saja pembawa agama sebelum Islam pun bisa disebut sebagai nabi. Kenapa? Coba lihat ajaran Budha, tinggi sekali ajaran moralnya. Tanda nabi adalah tingginya pesan moral yang dibawa. Coba lihat tafsir al-Manar jilid 6 yang mengisyaratkan panjang lebar soal ahlul kitab.

Dulu sewaktu saya di pesantren, saya pernah belajar juga di Sumatra Thawalib. Ada kitab al-Mu’in al-Mubin karangan Abdul Hamid Hakim. Dia menyebutkan juga bahwa Budha, Hindhu, Shinto dan sejenisnya disebut sebagai ahlul kitab.

Jadi pengertian ahlul kitab itu sangat luas?

Ya, benar. Bahkan menurut Abu Hanifah; kalau misalnya ada satu lembaran saja, misalnya kitab Zaburnya Ibrahim, orang yang mengimaninya sudah bisa dianggap sebagai ahlul kitab.

Bagaimana Islam menyikapi posisi ahli kitab?

Inilah yang sangat indah dalam konsep Islam dan tidak terdapat dalam agama lain. Sesungguhnya, kita wajib mempercayai adanya ahlul kitab dan kita wajib pula mempercayai bahwa mereka juga punya seorang nabi. Dengan begitu, kita harus mengakui eksistensi mereka.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak hidup secara berdampingan dengan mereka, saling bekerjasama dan tidak ada kendala sama sekali dengan mereka. Dalam Islam, ada konsep dasar untuk mempercayai nabi-nabi terdahulu, dan kurang sempurna iman seorang muslim yang tidak mempercayai kitab-kitab suci yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Indah sekali konsep ini.

Artinya, Islam menuntut kita untuk bersikap toleran kepada mereka?

Benar, kita harus toleran dan terbuka. Bahkan dalam perjalanan sejarah, sewaktu syiar Islam sampai di daerah Spanyol, banyak di antara umat Islam yang kawin dengan penduduk asli Spanyol yang beragamag Yahudi dan Kristen. Mereka membangun Spanyol atau Andalusia bersama-sama.

Anda mengatakan Islam sangat toleran dengan ahlul kitab. Tapi, saya membaca beberapa buku yang menyebut bahwa ada sekelompok ahlul kitab yang memusuhi atau merugikan Islam. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini?

Sesungguhnya kalau mereka mengerti kitab-kitab suci mereka, pastilah mereka akan bersikap toleran terhadap agama lain. Seperti juga umat Islam, kalau benar-benar memahami Alquran, mereka pasti akan bersikap toleran terhadap agama lain. Tapi toh ada juga umat Islam yang tidak toleran dengan agama lain karena minimnya pemahaman mereka terhadap kitab suci.

Begitu juga penganut agama lain, juga ada yang tidak toleran. Karena itu, dalam Alquran dikatakan Laisu sawaan min ahlil kitab: yang berarti “Ahlul kitab itu tidak sama.” Karena itu, kita tak boleh berpikiran negatif kepada semua ahlul kitab. Masih ada ummatun qaaimatun yatluuna ayaatillah (suatu ummat yang membaca dan memahami ayat Tuhan siang dan malam, bersujud kepada Tuhan dan beriman kepada Allah dan hari Akhir). Ya’muruuna bil ma’ruf wa yanhauna anial- munkar (yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran). Orang seperti ini akan dijamin oleh Allah masuk surga.

Jadi, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan ajaran kita sendiri sehingga kita bisa berbuat baik kepada penganut agama lain?

Sebelum kita menjalankan, kita harus memahami benar-benar ajaran kita. Banyak orang yang rajin sekali menjalankan ritual-ritual agamanya, tapi tidak memahami substansi ajaran kitab sucinya. Karenanya, perlu pemahaman dan penghayatan secara mendalam, sehingga dapat terefleksikan dalam perbuatan.

Kita melihat dalam kenyataan bahwa dalam setiap agama selalu ada klaim agamanyalah yang paling benar? Menurut Anda?

Soal claim of truth adalah hal yang lumrah. Misalnya Yahudi menolak klaim agama Kristen yang datang sesudahnya. Juga ada orang Nasrani yang menganggap agamanyalah yang paling benar ketimbang Islam yang datang belakangan. Kita juga kadang-kadang seperti itu juga. Artinya, kita tidak mau mengakui yang lain dan merasa kita yang paling benar. Itu wajar sekali. Kita mengklaim kebenaran ada di pihak kita. Yang paling penting adalah, pada saat kita mengklaim kitalah yang paling benar, kita harus memiliki alasan dan argumentasi yang logis. Alquran mengatakan: Fa’tu burhanakum in kuntum shadiqin (berilah argumen kalian jika kalian merasa benar).

Karena itu, barangkali kita bisa duduk dalam meja bundar dan kita bisa berdialog secara terbuka. Karena kita menolak yang lain, kadang-kadang kita menutup dialog dan tidak mau melihat kebenaran di pihak lain.

Bagaimana dengan persoalan fikih, misalnya soal perkawinan dengan ahlul kitab? Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini, sudah tidak ada lagi yang namanya ahlul kitab?

Soal boleh tidaknya menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, masalah ini bisa dilihat dalam Alquran surat al-Maidah (5) ayat 5. Di sana secara tegas dan qathiy disebutkan halal menikah dengan perempuan ahlul kitab. Sementara kalau seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, masih terjadi perdebatan di antara ulama. Ini karena soal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran.

Jadi soal al-Maidah ayat 5, tidak ada khilafiah di antara ulama. Ini jelas boleh karena para sahabat banyak yang melakukan pernikahan dengan wanita ahlul kitab. Misalnya Usman dan Thalhah pernah kawin dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Contoh yang sekarang adalah Yaser Arafat, pemimpin PLO Palestina, juga menikah dengan seorang wanita Kristen. Dan dosen-dosen saya di Universitas al-Azhar Mesir banyak yang menikah dengan perempuan non-Islam.

Kemudian mengenai anggapan bahwa sekarang tidak ada lagi ahlul kitab. Benarkah ini? Orang Nasrani sudah melakukan penyimpangan semenjak abad keempat masehi. Kitab suci mereka sudah mengalami perubahan sejak sebelum Islam muncul pada abad ketujuh masehi. Dalam Alquran dikatakan bahwa orang Nasrani sudah percaya kepada trinitas pada waktu Alquran turun. Walaupun mereka sudah percaya kepada trinitas, Alquran tetap meminta umat Islam untuk percaya kepada ahlul kitab. Meskipun mereka sudah menyimpang, mereka tetap dipanggil dengan sebutan ahlul kitab. Karena itu tidak ada perbedaan substansial dalam istilah ahlul kitab pada masa nabi dengan sekarang. Karena mereka tetap percaya kepada nabi-nabi dan kitab suci.

Singkatnya, orang-orang non-Islam sekarang bisa disebut ahlul kitab karena mereka masih mengakui adanya nabi dan kitab suci?

Yang tidak dibolehkan adalah menikahi orang musyrik. Coba lihat al-Baqarah ayat 22. Dalam ayat itu jelas-jelas disebutkan “jangan menikahi wanita-wanita musyrik.” Musyrik di sini adalah kaum musyrik Mekkah, karena mereka sama sekali tidak percaya adanya nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi mereka. Dalam Alquran, dari awal hingga akhir ada tiga golongan yang disebut: pertama, ahlul iman yang spesifik menunjuk kepada pengikut Muhammad, kedua, ahlul kitab dan ketiga, musyrik.

Karena itu, Alquran membedakan antara ahlul kitab dengan kaum musyrik. Dalam surah al-Bayyinah, Alquran menegaskan: “bukanlah ahlul kitab orang-orang musyrik.” Ini menunjukkan perbedaan substansial antara keduanya. Karena itu, Alquran melakukan pembedaan kategoris antara keduanya.

Kita Dukung Syariat Universal Dalam KUHP

2008-01-09T06:54:00.000-08:00

Sayangnya, draft RUU KUHP tersebut hingga kini sulit didapatkan publik karena tidak tersosialisasikan secara baik. “Proses pembuatan UU KUHP tidak bisa dilakukan seperti orang menyapu lantai secara terburu-buru,” kata Prof. Dr. Achmad Ali sembari memberi analogi. “Bila terburu-buru, bukannya membersihkan lantai, tapi justru menebarkan debu kesana kemari,” demikian ungkap Guru Besar bidang hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Berikut ini petikan wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Prof. Dr. Achmad Ali, pakar hukum yang pernah menjabat staf ahli Jaksa Agung (alm) Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Wawancara ini disiarkan Radio 68H Jakarta dan jaringannya secara live dan interaktif dengan pendengar di seluruh Indonesia pada tanggal 18 April 2002. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Gagasan KUHP baru ini mengundang pro dan kontra di berbagai media. Apa pendapat anda mengenai dimasukkannya unsur-unsur syariat Islam dalam rancangan KUHP kita?

PROF DR. ACHMAD ALI: Saya kira, statemen Yusril Ihza tersebut dalam rangka menjawab aspirasi yang muncul di beberapa daerah, terutama di Sulawesi Selatan, yang menginginkan penegakan syariat Islam di daerah yang mayoritas Muslim. Tapi, hemat saya, kalaupun dimasukkan nilai-nilai Islam dalam KUHP nasional, lebih tepat disebut nilai-nilai yang agamis. Saya pernah melihat secara sepintas, rancangan KUHP yang akan menjadi KUHP baru itu. Memang terlihat di sana, sudah ada perubahan atau kemajuan yang lebih bersifat agamis. Itupun bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi bagi semua penganut agama karena sudah diuniversalisasikan.

Contohnya dalam KUHP yang ditransfer seratus persen dari KUHP Belanda (wetboek van staatrecht volk), misalnya pasal 824, hanya mengancam pidana bagi pelaku perzinahan yang salah satu atau keduanya sudah terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Konsekuensinya, KUHP kita sekarang ini hanya bisa menangkap pezinah, jika ia seorang suami dari orang lain atau istri dari laki-laki lain. Bila pelaku zina adalah seorang bujangan dan gadis yang melakukan atas dasar suka sama suka, maka KUHP pasal 824 tidak bisa menjerat. Saya melihat, sudah ada kemajuan di dalam rancangan konsep KUHP kita ke depan. Kalau hal itu bisa diundangkan, maka pezina yang belum atau sudah terikat perkawinan dapat dijerat pasal-pasal KUHP nanti. Tapi, hukuman bagi pelaku yang belum terikat perkawinan memang lebih ringan daripada pelaku yang sudah terikat.

ULIL: Apakah anda sudah menerima rancangan UU KUHP baru ini

PROF. ALI: Saya belum memilikinya. Tapi saya sempat melihat sekilas dan sempat membacanya dalam waktu sekian menit sewaktu saya berceramah bersama dengan Menteri Kehakiman dan HAM di Makassar. Kebetulan, waktu itu dia membawa rancangan KUHP itu. Yang saya mau periksa pada saat itu adalah masalah perzinahan tadi, dan nyatanya memang seperti itu.

ULIL: Apa perbedaan nilai-nilai Islam dengan syariat Islam? Apa ada perbedaan prinsipil antara keduanya?

PROF. ALI: Bagi saya, perzinahan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga syariat Islam. Larangan berzina bukan hanya larangan Islam. Semua agama melarang. Walaupun sangat kental nuansa keislamannya, tapi juga sesuai dengan norma-norma agama lain. Hal ini tidak perlu dipersoalkan karena menyangkut sesuatu yang bisa diterima secara umum.

Menurut saya, undang-undang bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Pembentukan undang-undang selalu dipengaruhi kultur, sosial, dan moralitas masyarakat yang membentuknya. Jangan lupa bahwa KUHP kita yang sekarang ini yang notabene ditransfer dari KUHP Belanda, merupakan cerminan dari kultur Barat yang individualis dan sekuler. Orang Belanda kala itu tidak memandang buruk persetubuhan asalkan tidak terikat perkawinan. Hal ini tidak cocok dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius. Semua agama melarang perzinahan. Di Indonesia mayoritas juga beragama Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang universal seharusnya bisa tertampung dalam perundang-undangan nasional, sepanjang tidak merugikan umat beragama lain.

ULIL: Dalam Al-Qurán, perzinahan mendapat sanksi rajam. Apakah sanksi punitif berupa rajam dapat ditampung dalam KUHP baru?

PROF. ALI: Seingat saya, KUHP baru tersebut tidak sampai merajam. Saya tidak tahu kalau ada perubahan-perubahan selanjutnya. Hanya saja, dalam KUHP sekarang, semua persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat hukum. Tapi jenis hukumannya, setahu saya, belum ada yang sampai pada taraf rajam. Memang KUHP baru tersebut sekadar memperluas makna zina tidak sekadar pasangan yang sudah menikah.

ULIL: Kira-kira apa yang perlu diatur selain zina?

PROF. ALI: Hemat saya, soal perjudian. Perjudian, apapun bentuknya, dilarang oleh semua agama sehingga jika dimasukkan dalam KUHP secara menyeluruh, tidak ada lagi istilah perjudian yang legal dan ilegal. Semua judi kita anggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, tidak muncul logika: “Kalau judi tidak bisa diberantas, sebaiknya dilokalisir saja.” Kalau begitu logikanya, pencurian yang tidak bisa diberantas, juga bisa dilokalisir. Pembunuhan yang tidak bisa diberantas kita lokalisir juga. Koruptor juga begitu. Ini cara berfikir yang tunggang langgang dan tidak logis. Contoh lain adalah masalah pelacuran.

Dalam KUHP kita sekarang, masalah pelacuran tidak diatur. Yang bisa dijerat KUHP lama yang sekarang masih berlaku hanya germo dan mucikarinya. Kalau sudah diatur nantinya dalam KUHP baru, pelacuran bisa juga dijerat hukum.

ANWAR (SURABAYA): Bagaimana kita menghadapi dunia yang tidak seragam. Artinya, kita masih hidup dunia, bukan di surga. Jadi ada yang baik dan ada buruk. Dalam soal judi, apa tidak sebaiknya dilokalisasikan saja. Toh ada orang yang punya hobi pribadi dengan berjudi. Syariat Islam, saya kira, jangan diterapkan karena negara kita bukan negara agama tapi negara kesatuan dan kebangsaan.

PROF. ALI: Saya kira, pendapat tersebut keliru. Kita memang tidak di akhirat, tapi di dunia. Maka dari itu kita harus memberlakukan hukum. Bukan hanya hukum agama, tapi juga hukum nasional. Jadi, semua kejahatan harus ada ganjarannya dan sepanjang itu sesuai dengan konstitusi negara dan hukum nasional, hal itu tidak jadi masalah. Pencuri harus ada ganjarannya. Bukan berarti karena kita berada di alam dunia lantas kita biarkan saja pencurian. Jadi kejahatan apapun harus diberikan ganjaran hukum.

ULIL: Bagaimana kalau ada anggapan bahwa perjudian dan pelacuran tidak menyangkut hak orang lain, tapi termasuk hak milik pribadi. Bagaimana menyikapi pandangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, itu pandangan yang sangat individualistik. Pandangan individualis seperti ini tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lagi, negara kita berdasarkan Pancasila yang memuat butir Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, ajaran-ajaran Tuhan harus diterapkan. Namun demikian, nilai-nilai toleransi harus tetap terjaga dalam penetapan nilai-nilai hukum di Indonesia. Tidak boleh ada paksaan dari suatu kelompok agama untuk kelompok agama lain. Dalam Islam, prinsip “bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami” harus tetap ditegakkan.

HENDRI (PADANG): Saya merasa ada standar ganda dalam penerapan undang-undang di Indonesia. Contohnya fakir miskin ‘kan dijamin UUD 1945. Tapi kenapa penekanannya hanya pada perjudian dan perzinahan yang sebagian para pelakunya mungkin ada yang terpaksa mencari nafkah melalui judi atau pelacuran? Kalau begitu tidak konsisten, dong!

PROF. ALI: Saya kira, prinsip utamanya adalah karena sesuatu belum ideal, maka kita jangan langsung meninggalkan idealitas. Logikanya jangan seperti itu. Kalau alurnya seperti itu, bisa merembet pada hal lainnya. Karena pegawai negeri masih miskin, apakah lantas kita memperbolehkan korupsi? Jalan pikiran seperti ini perlu diluruskan agar kita bisa menegakkan hukum. Saya kira kalau sudah ada KUHP yang mengatur masalah perjudian, sudah tidak ada lagi nantinya lokalisasi seperti yang lagi marak dibicarakan sekarang. Karena tidak ada KUHP yang mengatur, maka sekarang muncul ide tentang lokalisasi judi.

ULIL: Apakah dalam satu negara yang mengakui banyak agama, dimungkinkan adanya KUHP untuk umat beragama yang berbeda-beda? Karena ada asumsi kalau umat Islam punya KUHP seperti itu, bagaimana umat Hindu, Kristen dan lain-lain?

PROF. ALI: Justru karena kita menganut negara kesatuan, maka KUHP kita hanya satu. Sekarang, pembuat undang-undang harus pandai-pandai merumuskan perundang-undangan yang tidak merugikan kepentingan umat beragama lain. Jadi yang berlaku secara nasional dan cocok dengan nilai agamis semua agama, baru bisa disepakati. Sementara itu, aspek yang khas Islam hanya diperlakukan bagi umat Islam dan tidak dipaksakan pada umat beragama lain. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan undang-undang.

PAK ALI (JAKARTA): Kenapa baru sekarang muncul aspirasi soal KUHP baru dan tidak diantisipasi dari dulu? Setelah ribut-ribut, baru ada rancangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk selamanya. Jadi kita dukung saja masuknya unsur syariat universal dalam KUHP sepanjang nilai-nilai toleransi tetap dianut dan diperhatikan. Jangan ada kesan paksaan terhadap penganut agama lain.

MAMA LULU (JAKARTA): Mungkin solusinya adalah perjudian dan pelacuran bisa sama-sama mendapat perhatian yang seimbang dari pemerintah.

PROF. ALI: Idealnya, antara undang-undang dan perhatian terhadap fakir miskin berjalan secara simultan. Jangan sampai memberlakukan hukum yang keras, tapi pemerintah melupakan kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Ini perlu didengarkan pemerintahan kita. Masalah kesejahteraan ini, juga menyangkut koruptor-koruptor di negara kita. Selagi bangsa ini terus dimangsa para koruptor, saya kira, susah bagi pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya. Sebab, uang negara dan rakyat, termasuk utang luar negeri, habis dikantongi pejabat saja.

ULIL: Masalah KUHP baru adalah masalah publik yang menyangkut orang banyak. Tapi rancangan KUHP baru ini kok lain dan agak misterius. Tiba-tiba sudah akan diajukan ke DPR tanpa didiskusikan di masyarakat?

PROF. ALI: Saya kira, bukan hanya menyangkut KUHP. Di Indonesia, kelemahan pembuat undang-undang kita adalah masalah sosialisasi. Mestinya proses pembuatan undang-undang, sebelum diundangkan harus menjalani tahap-tahap sosialisasi yang cukup panjang dan melibatkan banyak unsur masyarakat. Itu pun tidak sekadar formalitas. Jadi tahapan-tahapan sosialisasi itulah yang kelihatan kurang sekali. Akibatnya, banyak produk perundang-undangan yang menjadi undang-undang yang disebut Prof. Gunar Myrdall sebagai soft legislation. Undang-undang dibuat tergesa-gesa. Ibarat menyapu lantai secara tergesa-gesa, yang terjadi malah bukan membersihkan lantai, tapi menyebar debu ke mana-mana.

ULIL: Bagaimana sebaiknya kita menyikapi RUU KUHP ini?

PROF. ALI: Yang saya pertanyakan juga, apakah pemerintah sudah melalui tahapan-tahapan sosialisasi seperti yang saya bicarakan tadi. Karena saya belum mengikuti secara persis, maka saya tidak bisa mengatakan sudah dilalui atau belum. Kalau memang belum dilakukan, saya kira, perlu sosialisasi lebih giat lagi. Saya mengamati memang banyak yang belum mengetahui masalah RUU KUHP Islam. Ke depan pemerintah perlu lebih hati-hati, teliti dan mendengarkan aspirasi dari bawah dalam proses pembuatan undang-undang. Prosedur yang dipakai juga harus benar dengan tetap memakai prinsip umum dalam pemberlakuan KUHP. Proses sosialisasi dan mendengarkan aspirasi sangat perlu karena hukum menyangkut proses menggali, memahami dan menghayati nilai yang hidup dalam masyarakat.

PAK YOGI (GARUT): Bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam kasus-kasus seperti pacaran yang sudah intim ibarat suami-isteri dan bersifat sangat pribadi atau dalam peminjaman uang yang milyaran?

PROF. ALI: Dalam Islam pun harus ada pembuktian. Perlu ada pembuktian melalui saksi. Jadi kita tidak bisa langsung tuduh tanpa bukti. Jadi harus ada proses dalam KUHP menyangkut saksi dan bukti. []

Semua Agama Punya Tuhan Satu dan Sama

2008-01-09T06:52:00.000-08:00

Nama Karen Armstrong makin akrab di telinga publik Indonesia sejak buku-buku yang lahir dari penanya, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit kondang di Indonesia. Selain Sejarah Tuhan, buku-bukunya, Berperang Demi Tuhan, dan Biografi Nabi Muhammad Saw laris manis di pasaran. Armstrong yang berasal dari keluarga Katholik Roma ini berhasil menguraikan pernik-pernik perdebatan filosofis dan mistis seputar ketuhanan dalam ketiga agama monotheis.

Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) edisi ini mengangkat fenomena Karen Armstrong dan korelasinya dengan dialog antar-agama. Untuk mengupas sisi menarik Armstrong, Ulil Abshar-Abdalla mewawancarai Budhy Munawar-Rachman, dosen Universitas Paramadina. Wawancara ini berlangsung di radio 68H pada hari Kamis, 2 Mei 2002 lalu. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Berbicara pengertian antaragama, kita tidak bisa melupakan sosok Karen Armstrong. Mantan biarawati asal Inggris ini dikenal sebagai sarjana yang menulis tentang abrahamic religions (Yahudi, Nasrani dan Islam). Seolah-olah, Armstrong menjadi jembatan pengertian antaragama saat ini. Sebagai pembaca serius terhadap karya-karya Armstrong, bagaimana kesan Anda tentang Armstrong ini?

BUDHY: Menurut saya, Armstrong adalah penulis yang menjadi perhatian dunia. Lebih dari itu, beliau memberikan kita pemahaman yang baik tentang masalah teologi dan sejarah. Kekuatan buku-bukunya, saya kira, terletak pada perspektif sejarah yang mendalam. Ini dapat kita lihat dari keberaniannya memberi judul bukunya History of God (Sejarah Tuhan). Dalam buku itu, dia menguraikan secara panjang lebar, bahwa masalah ketuhanan pada akhirnya adalah perspektif kita mengenai Tuhan. Atau bisa juga disebut sebagai kepercayaan menurut istilah para sufi.

Selain itu, Armstrong menulis dengan cara yang simpatik. Penulisannya tentang Islam misalnya, sangat simpatik. Banyak orang yang sudah membaca karyanya kemudian berkomentar bahwa seharusnya Armstrong lebih kritis lagi. Armstrong malah lebih kritis menulis tentang agama Kristen. Misalnya, ketika ia membahas mengenai sejarah Trinitas. Dengan sangat kritis, dia merujuk uraian sejarah yang dalam sekali mengenai konflik-konflik kepentingan yang ada kala itu. Jadi, membaca buku-buku Armstrong memang membangkitkan kesadaran kita bahwa agama itu ada dalam sejarah. Artinya, agama selalu terlibat dalam pergumulan-pergumulan, berwujud kepentingan-kepentingan, konflik ide, dan lain-lain.

ULIL: Secara ringkas, apa yang ingin Armstrong katakan dalam buku Sejarah Tuhan itu?

BUDHY: Kalau dalam buku Sejarah Tuhan, dia ingin menegaskan bahwa dewasa ini, kepercayaan mengenai Tuhan personal sudah tidak cocok lagi. Dan itu sebenarnya sudah lama disadari agama Yahudi, Islam, dan Kristen Ortodoks. Lebih kurang, sudah terjadi seribu tahun pergulatan antara para teolog dan para mistikus yang mengkritik Tuhan personal. Namun demikian, di kalangan Kristen Barat kesadaran ini baru muncul belakangan, terutama sejak Nietzcszhe yang mengatakan Tuhan sudah mati (God is death). Sekarang, terjadi perdebatan kembali apakah konsep Tuhan personal itu masih bisa dipertahankan atau tidak.

ULIL: Apa yang dimaksud dengan Tuhan personal?

BUDHY: Tuhan personal adalah penggambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia, dalam artian memiliki pribadi. Jadi Tuhan bukan prinsip. Menurut perspektif ini, Tuhan bukan suatu yang berada di balik alam dan meliputi semuanya. Biasanya, lawan Tuhan personal adalah Tuhan yang a-personal atau impersonal. Dalam sejarah, Tuhan yang impersonal ini banyak dibicarakan oleh para sufi. Tuhan para mistikus. Dan Armstrong mengatakan, bahwa masa depan Tuhan adalan persepsi kita tentang Tuhan. Tidak ada masa depan untuk Tuhan yang personal ini. Dia menggambarkan panjang lebar pada bab terakhir bukunya, mengenai prediksi masa depan Tuhan. Menurut dia, sejauh Tuhan masih digambarkan terlalu rasional —sebagaimana dalam teologi selama ini— selama itu pula kepercayaan kita mengenai Tuhan akan mengalami krisis dan selalu dipertanyakan kembali.

ULIL: Yang menarik, Armstrong adalah seorang Katolik dan mantan biarawati yang giat belajar agama di luar Katolik. Lalu, dia mencoba menarik benang merah antaragama dan berusaha simpatik pada semua agama. Apa yang bisa dipelajari dari sikap simpatik ini?

BUDHY: Saya kira, itu menyangkut kesadaran bahwa dalam semua agama selalu ada masalah. Yang relevan untuk menggambarkan itu adalah buku The Battle for God, Berperang Demi Tuhan. Dalam buku itu, kita akan dapatkan, bahwa agama tidak hanya berisi yang tinggi, yang baik, dan luhur atau gambaran yang indah-indah saja tentang agama. Ternyata, agama juga terlibat dalam kekerasan, pembenaran untuk membunuh sesama, bahkan terkadang agama terlibat dalam terorisme.

Armstrong menguraikan itu dalam perspektif sejarah yang cukup panjang. Dimulai sejak pemberangusan kelompok Yahudi di Eropa yang diikuti fenomena hijrahnya Yahudi ke kawasan Dinasti Utsmani waktu itu. Mereka menjadi minoritas tertindas. Armstrong membuktikan bahwa agama memiliki potensi penindasan seperti itu. Maka, Armstrong menyimpulkan selama agama tidak memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap masalah kemanusiaan, sejauh itu pula agama akan ditinggalkan dan menjadi tidak relevan.

ULIL: Dalam setiap agama selalu saja ada salah paham dan prasangka atas agama lain. Menurut Anda, bagaimana tiga agama (Yahudi, Kristen, Islam) yang bersumber dari bapak monotheis yang sama yaitu Nabi Ibrahim, dalam kenyataan sejarah, justru paling sering terlibat kekerasan?

BUDHY: Inilah yang menjadi pertanyaan besar. Sebab, tiga agama ini lahir dengan etos profetik, agama kenabian. Ini merupakan penyebab utama kebingungan itu. Tapi, dalam perjalanan sejarah, ada istilah sosiologi yang disebut priestly religion, agama yang bersifat kependetaan. Seiring dengan bertumbuhkembangnya organized religion (agama yang terorganisasi), mulailah ada dogma, penilaian atas yang lain, kategorisasi kesesatan, anggapan kafir, klaim kebenaran (claim of truth), klaim keselamatan (claim of salvation) dan lain-lain.

Pada masa pra-modern, pemikiran tentang keabsahan yang lain, dan kemungkinan adanya persamaan jalan, menuju ketuhanan belum ada. Ini yang menjadi gagasan-gagasan pluralisme. Pluralisme merupakan gagasan yang sangat baru. Demikian juga paham toleransi. Dalam sejarah Eropa, toleransi baru muncul seiring dengan keinginan untuk menciptakan kehidupan harmonis antara orang-orang kristen. Ini baru muncul belakangan saja.

ULIL: Ada kekhawatiran bila membaca konsep ketuhanan Armstrong yang njlimet bisa menggiring pada atheisme. Komentar Anda bagaimana?

BUDHY: Saya kira, tidak perlu khawatir akan menjadi atheis. Hemat saya, membaca buku Armstrong justeru akan menambah keimanan. Itu yang saya rasakan. Kalau membaca buku Berperang Demi Tuhan, mungkin akan timbul kesan lain lagi. Dari buku itu, kita akan merasakan banyaknya bahaya yang muncul bila agama terlibat dalam kepentingan-kepentingan, politik dan kekerasan. Hemat saya, buku Sejarah Tuhan jangan dibaca sebagai buku teologi, namun lebih sebagai buku sejarah. Dalam buku itu, kita akan mendapat banyak cerita tentang pencarian Tuhan. Contohnya, bagaimana orang Yahudi mencari Tuhan. Jadi dari situ, kira-kira tergambar bahwa konsep ketuhanan itu berevolusi.

ULIL: Apa dapat dikatakan bahwa pemahaman terhadap Tuhan itu bersifat gradual?

BUDHY: Ya, selalu ada pencarian dan perkembangan. Saya kira, konsep ini juga bisa diterima dari sudut pandang Islam. Jadi bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ada kontinuitas, atau kelanjutan dari nabi sebelumnya, dan ada juga perkembangan (development). Dari sini, kita akan melihat pendekatan lain, yaitu sejarah. Armstrong lagi-lagi berpesan, selagi kita ingin menggambarkan Tuhan secara rasional dan jelas, kita akan gagal total.

ULIL: Jika demikian, Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dirumuskan sepenuhnya melalui rasio manusia?

BUDHY: Ya, tapi manusia juga ingin berbicara mengenai Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Manusia berbicara dengan menggunakan metafor ataupun analogi. Lantas, bila manusia tetap ingin menjelaskan Tuhan secara gamblang, dia akan terjerembab ke dalam antroposentrisme. Menurut Armstrong, Tuhan yang kita bicarakan itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan dalam konsep kita. Dan perlu diingat, banyak konsep tentang Tuhan.

ULIL: Konsep ketuhanan versi Q.s al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi “Qul Huwa Allâhu Ahad” juga dipahami secara berbeda-beda?

BUDHY: Ya, Armstrong juga menyebutkan perbedaan cara memahami konsep tersebut melalui aliran-aliran dalam Islam, seperti Mu’tazilah, Sufi ataupun fuqaha (ahli Fikih).

ULIL: Tadi Anda mengatakan bahwa pemahaman tentang Tuhan itu berevolusi. Sementara, umat beragama menganggap konsep ketuhanan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, jatuh begitu saja ke bumi tanpa proses. Anda bisa jelaskan lebih jauh lagi?

BUDHY: Inilah yang perlu kita pelajari dari Armstrong. Dia berusaha mengadakan kritik terhadap teologi. Dia juga mengevaluasi konsep-konsep teologi dalam perkembangan sejarahnya. Ini yang menarik. Hemat saya, terbitnya buku Armstrong dalam edisi bahasa Indonesia serta banyaknya perbincangan seputar itu akan memberikan nuansa lain bagi kita. Paling tidak, menjadi pelajaran bagi umat beragama bahwa agama bukan hanya indah tapi juga ada sejarahnya, konteksnya dan selalu berkembang dan juga berubah.

Memang konsep ketuhanan yang mandek bisa memunculkan klaim-klaim kebenaran. Gawatnya lagi, bila muncul pemahaman bahwa kita berbeda sehingga kita berhak untuk mendiskriminasi pemahaman ketuhanan orang lain. Dalam sejarah selalu ada yang begitu. Kalau kita amati, selalu ada doktrin bahwa jalan selamat hanya ada pada agama saya. Semua agama punya masalah seperti itu. Kalau kembalikan ke Alquran sebetulnya masalahnya menjadi mudah. Pada dasarnya, semua agama punya Tuhan yang satu dan sama. Perbedaannya, kata Alquran, terletak pada syariat, menyangkut tata cara ibadah dan lain-lain.

Pada hakikatnya, punya esensi yang sama. Karena itu, yang terpenting dewasa ini bukanlah perdebatan teologis, tapi lebih menyangkut apa makna agama untuk kehidupan. Ini yang lebih penting. Maka dari itu, Armstrong mengaitkan pentingnya relasi agama dengan kemanusiaan. Sejauh agama terlalu strike dalam menggambarkan teologi dan tidak peduli dengan masalah-masalah kemanusiaan, selama itu pula agama akan mengalami krisis. Itulah yang terjadi di kalangan fundamentalis.

ULIL: Kira-kira apakah sudah ada etos untuk belajar agama-agama lain seperti yang ditunjukkan Armstrong?

BUDHY: Ini menyangkut problem pendidikan keagamaan kita. Guru-guru agama tidak terlatih untuk menerima dan belajar dari pemeluk agama lain. Sebetulnya, ini kembali pada kita. Kitab suci justru memberikan dorongan untuk itu, tapi belum diaktualkan. Ini yang perlu kita pelajari dari dunia modern sekarang. Bahwa pluralisme menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi, sebab ada komunikasi dan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih mudah dijangkau. Contohnya, kita bisa mengerti tentang agama lain dari Armstrong. Jadi tidak masanya lagi kita menganggap yang lain sesat, misalnya. Perlu ada keterbukaan. []

Nikah Beda Agama

2008-01-09T06:49:00.000-08:00

Memang banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan ambiguitas teks ketika berhadapan dengan realitas bahwa cinta suci tidak memandang sekat-sekat etnisitas dan agama. Perkawinan Yasser Arafat dengan Suha, Jamal Mirdad dengan Lidya Kandouw dan lain-lain menjadi contoh kecil dari hamparan banyak kasus pernikahan antaragama.

Berikut ini petikan wawancara Dr. Zainun Kamal, pengajar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan alumnus dari Universitas Al-Azhar dan Kairo University, Mesir dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Utan Kayu (KUK). Wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002 ini juga menghadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antaragama.

Mas Bimo, Anda adalah seorang pelaku pernikahan antaragama. Anda seorang Katolik, sedang istri Anda seorang muslimah yang berjilbab. Apa kendala yang Anda alami dalam pernikahan beda agama ini?

Bimo: Kendala awalnya terjadi ketika melamar. Sebetulnya saya sudah dekat dengan calon mertua saya sebelum menikah. Tetapi ketika saya melamar, situasinya menjadi serius sekali. Ketika saya melamar, mertua saya menjawab begini: “Nak Bimo tahu sendiri kan kami ini Islam. Jadi, kalau mau menikah dengan anak saya, Nak Bimo harus masuk Islam dulu!” Saya langsung terdiam dan situasi menjadi hening. Saya bingung mau jawab apa?

Karena dia menanti jawaban saya, akhirnya yang keluar dari mulut saya begini: “Pak, saya ini orang Katolik. Tapi ke gereja seminggu sekali saja bolong-bolong, apalagi bila masuk Islam dan harus salat lima kali sehari. Wah, saya pasti lebih banyak berdosa bila masuk Islam daripada tetap di Katolik.” Itu saya ucapkan karena tidak ingin masuk Islam hanya formalitas untuk menikah saja. Akhirnya, saat pernikahan, orang tua isteri saya tidak bisa hadir. Ini kesulitannya dan merupakan yang paling berat bagi isteri saya.

Bagaimana dengan prosedur di catatan sipil dan prosesi pernikahan lain?

Bimo: Oh, kami lancar. Akhirnya kami menikah dengan dua cara juga. Menikah dengan cara Katolik di gereja –di sana ada dispensasi untuk menerima isteri saya yang teta Islam —juga pernikahan secara Islam.

Pak Zainun, sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang persoalan pernikahan antaragama ini?

Zainun: Untuk melihat persoalan ini, mungkin dua hal yang perlu kita bahas. Dilihat dari hukum positif, negara memang tidak mengizinkan kawin antaragama. Dalam hukum agama yang umum ada dua penjelasan: Pertama, secara eksplisit teks Alquran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Itu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup ahli kitab itu hanya Yahudi dan Kristen. Tapi dalam ayat itu bukan disebut ahli kitab, tapi alladzîna ûtû al-Kitâb, orang-orang yang mempunyai kitab suci.

Dalam Alquran terdapat kategorisasi golongan musyrik, mukmin dan ahli kitab. Orang musyik adalah mereka yang percaya pada adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada kitab suci dan atau tidak percaya pada salah seorang nabi. Mereka itu adalah musyrik Mekah dan secara hukum Islam tidak boleh sama sekali dinikahi. Kalau ahli kitab, mereka percaya pada salah seorang nabi dan salah satu kitab suci.

Yang diistilahkan Alquran dalam surat al-Ma’idah adalah orang-orang yang diberikan kitab. Mereka percaya bahwa itu adalah kitab suci dan yang diutus kepada mereka adalah seorang nabi; maka menikahi mereka itu dibolehkan. Misalnya, orang Budha menganggap mereka punya kitab suci dan Budha Gauthama adalah seorang Nabi. Konghuchu, dianggap nabi dan mempunyai kitab suci. Demikian juga dengan Sintho. Mereka itu dianggap sebagai orang yang diberi kitab dan boleh dikawini. Mereka kadang mengatakan, ini kitab dari Nabi Ibrahim, kok! Atau kitab dari Nabi Luth. Yahudi boleh karena jelas diutus padanya Musa. Umat Nasrani mempunyai nabi Isa. Itu beberapa pendapat. Ulama yang mempunyai pembahasan yang lebih luas memasukkan Konghuchu, Budha dan Shinto sebagai yang boleh dikawini. Itu memang sudah dipraktekkan Islam dan sampai sekarang banyak sekali laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim.

Adakah praktik pernikahan antaragama dalam sejarah Islam?

Zainun: Yang mempraktekkan itu misalnya, Yasser Arafat dan itu tidak menjadi masalah di Palestina sana. Nabi sendiri menikah dengan Maria Koptik yang semula beragama non-Islam. Utsman kawin dengan salah seorang ahli kitab. Ada yang dengan Kristen dan juga dengan Yahudi. Sampai sekarang, praktek pernikahan antaragama itu berjalan terus. Sebagian ulama melarang, tapi teks secara eksplisit membolehkan. Persoalan kita tadi, bagaimana kalau sebaliknya, yakni laki-lakinya non-muslim dan perempuannya Islam seperti kasus Mas Bimo ini.

Pertama-tama perlu saya jelaskan, bahwa teks Alquran secara eksplisit tidak ada yang melarang. Hanya saja, mayoritas ijtihad para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan. Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam itu tidak disebutkan dalam Alquran. Ini merupakan pendapat sebagian ulama.

Lantas bagaimana Anda menyimpulkan dari sesuatu yang tidak diekspli-sitkan oleh Alquran?

Zainun: Saya ingin menceritakan beberapa kasus. Misalnya, saya pernah bertemu dengan sepasang suami-isteri. Yang perempuan, pada mulanya muslim, lantas menikah dengan seorang Belanda, lantas masuk Kristen. Dan mereka sudah punya tiga anak. Kemudian dalam perjalanannya, perempuan ini mau kembali masuk Islam dan minta izin kepada suaminya. Akhirnya diizinkan oleh suaminya dan perempuan itu masuk Islam. Masalah kita sekarang berbeda, yang suaminya masih Katolik dan perempuannya Islam. Itu diizinkan sendiri oleh suami. Apakah dalam kondisi begini akan dibolehkan kalau kita berpegang pada pendapat pada ulama tadi? Kalau sekiranya ini tidak dibolehkan, tentu saja wajib cerai. Bagaimana hak perempuan ini? Dia bahkan bisa diusir dari Belanda. Apakah memang agama itu menempatkan kedudukan wanita seperti itu? Oleh karena itu, karena tidak ada teks yang tegas tentang itu, maka ijtihad yang berlaku tentang pernikahan seperti itu tentu perlu ditinjau kembali.

Yang menjadi persoalan besar dalam pernikahan antaragama ini adalah persoalan anak. Bagaimana status agama anak Anda karena Anda berbeda agama?

Bimo: Pernikahan kami sekarang telah melewati masa hampir tujuh tahun. Kesepakatannya memang terserah pada anak itu mau memilih agama apa. Tapi kemudian saya melihat kenyataan bahwa di rumah anak-anak lebih banyak waktu dengan istri saya. Istri saya beragama dengan baik, shalat lima waktu dan berjilbab. Kemudian anak saya dididik secara Islam dan saya sendiri berpikir, kalau dia beragama Islam secara baik, kenapa tidak? Sementara karena saya lebih banyak waktu di kantor, tidak normal juga kalau saya menuntut anak saya beragama Katolik sementara saya tidak bisa mencurahkan waktu untuk mendidik anak saya secara Katolik.

Zainun: Mengenai masalah anak, tadi dijawab oleh Mas Bimo. Karena yang penting, bagaimana suami-isteri itu mendidik anak secara baik. Karena dalam semua agama mengandung nilai moral yang sama dan bersifat universal. Kita mendidik anak untuk berbuat baik pada orangtuanya. Kita mendidik anak kita supaya jangan berbuat jahat dan berbuat baik pada siapa saja. Saya kira, itu nilai-nilai universal yang sangat ditekankan semua agama. Jadi kita didik anak kita secara baik kemudian dia pilih agama apa, hal itu terserah anak.

Saya kira, salah satu alasan sebagian ulama mengharamkan laki-laki non-muslim menikah dengan wanita muslim karena dikhawatirkan istri atau anak-anaknya menjadi murtad. Tapi kalau kita melihat kasus mas Bimo ini, malah sebaliknya. Anak-anaknya semua ikut ibunya karena yang banyak mendidik anak di rumah adalah ibunya. Karenanya, dalam kasus ini, ijtihad dan pendapat para ulama yang melarang wanita muslim menikah dengan pria non muslim perlu ditinjau ulang.

Bagaimana dengan masalah warisannya?

Zainun: Dalam masalah warisan, pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang menyebut tidak boleh saling mewarisi kalau berbeda agama. Tapi ada yang berpendapat sesungguhnya sang isteri bisa mewarisi suami dan tidak bisa sebaliknya. Betapa pun saya kira ada solusi terbaik dari Alquran. Toh ada wasiat misalnya. Kalaupun terhalang, suami bisa saja berwasiat, ini rumah kalau saya meninggal nantinya untuk kamu. Atau buat anak ini dan itu. Itu boleh saja.

Pak Zainun, ada hadis Nabi tentang pernikahan yang memakai empat kriteria: kecantikan, kekayaan, keturunan dan agamanya. Dan yang dipentingkan dari kriteria itu adalah agamanya. Bukankah itu maksudnya adalah agama Islam?

Zainun: Memang ada kriteria itu: agama, kecantikan, kekayaan dan keturunan. Menurut pendapat sebagian ulama, kita dianjurkan memprioritaskan agamanya. Kemudian kalau ada orang bilang ini ada perempuan cantik dan saya ingin kawin dengan dia misalnya. Apakah tidak sah perkawinannya? Tetap sah. Tapi Nabi menganjurkan memilih agamanya, artinya orang yang bermoral. Agama dalam arti nilai-nilai yang baik. Namun bila ada yang lebih memilih kekayaan dan kecantikan dalam urusan mencari jodoh, maka tidak dilarang oleh agama dan kawinnya tetap saja sah.

Bagaimana dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab tentang pelarangan menikahi ahli kitab?

Zainun: Saya ingin menjelaskan alasan pelarangan itu. Ada seorang sahabat bernama Hudzaifa al-Yamani yang kawin dengan perempuan Yahudi, kemudian Umar menulis surat padanya agar menceraikan istrinya. Kemudian Hudzaifah ini menjawab, apakah perkawinan kami haram? “Tidak haram, ”kata Umar, “hanya saja, saya khawatir perkawinan kamu itu nantinya berdampak negatif?”

Apa maksudnya? Begini, ada persoalan sosial pada masa itu. Waktu itu Islam dalam penyebaran ajarannya mengalami banyak sekali tantangan dari luar. Banyak para sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan janda-janda perempuan menjadi membludak. Kalau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, lantas perempuan muslim, khususnya para janda ini bagaimana? Karena itu Umar secara politis melihat tinjauan strategis itu. Karena dia ketika itu berkuasa, maka dia melarang itu. Larangan Umar bisa dibaca sebagai larangan kekuasaan, dan bukan larangan agama. Sama saja dengan hukum negara kita sekarang ini. Dalam kasus ini, laki-laki muslim tidak dibolehkan menikahi perempuan non-muslim, padahal hukum agama membolehkan.

Islam Harus Berpihak Pada Yang Tertindas (Dedikasi Untuk Munir, SH.)

2008-01-09T06:47:00.000-08:00

Tak banyak orang tahu tentang pergulatan keislaman Munir SH, pejuang HAM dari Kontras. Dan kepada Kajian Utan Kayu, ia menumpahkan pergulatannya itu. Selama ini, Munir yang menjadi ikon dari pejuang demokrasi, kerap bersuara kritis terhadap penindasan, kekerasan negara dan ketidakadilan melalui LSM Kontras dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Apa yang melandasi kiprah dan aktivitas Munir dalam menyuarakan demokrasi dan HAM? Adakah Islam menjadi energi bagi pilihan hidup yang ia ambil sekarang ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Cak Munir, mantan aktivis HMI, dalam wawancara yang dilakukan Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) yang disiarkan Radio 68 H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 1 Agustus 2002:

Mas Munir, sebagai pejuang HAM, Anda tentu memiliki pandangan yang menarik tentang bagaimana Islam bermakna dalam profesi Anda. Dapatkah Anda menceritakannya?

Saya kira begini, dulu saya pernah mengikuti jalur beragama ekstrim, yang “radikal.” Kurang lebih 5 hingga 6 tahun antara tahun 1984-1989, isi tas saya tidak pernah kosong dari senjata tajam. Itu atas nama pertikaian agama. Sebetulnya, ketika saya berada dalam ruang ekstrimitas agama, ada semacam perasaan kehilangan fungsi agama itu sendiri. Misalnya, saya mempertanyaakan: Apakah benar, Islam memerintahkan saya untuk menjadi sangat eksklusif dalam beragama dan atau menutup diri dari komunitas lain? Pada masa itu, mulai ada pertentangan dalam diri saya: Apakah Islam itu untuk Allah ataukah untuk manusia atau untuk membangun masyarakat secara umum?

Dalam situasi tarik-menarik pada masa itu, saya menemukan bahwa agama diturunkan untuk manusia. Saya setuju dengan Gus Dur, kalau Tuhan tidak perlu bodyguard untuk mengawal diri-Nya. Intinya, agama harus menjadi maslahat bagi manusia. Seringkali kita bicara masalah rahmat Islam untuk semesta, tapi kita tidak tahu maknanya. Akhirnya, ekstremitas itu saya tinggalkan karena saya tidak mungkin menjadi komunitas yang eksklusif. Karena Islam harus mendukung peradaban, maka dia harus bekerja pada wilayah-wilayah yang memang memperbaiki kehidupan manusia. Agama dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan.

Sebaliknya, ekstremitas beragama itu bisa menghancurkan peradaban manusia. Intoleransi, apapun bentuknya akan menghancurkan peradaban. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sedang membangun. Akan tetapi, yang mereka bangun justru simbol-simbol yang menghancurkan peradaban.

Pengalaman kehidupan Anda menarik bila dikaitkan dengan banyaknya orang yang lebih enjoy menjadi member of second community —entah agama atau etnis—ketimbang menjadi orang Indonesia?

Saya kira, kadang bentuk-bentuk perbedaaan itu melahirkan ekstremitas. Tidak hanya agama, tapi etnis juga. Ekstremitas itu selalu saja memutlakkan diri sendiri dan menafikan orang lain. Ini kadang-kadang terjadi tidak hanya antaragama, tapi juga antar faksi-faksi berfikir dalam agama. Itu antara lain dapat kita baca dari sejarah Indonesia; berapa banyak darah tertumpah atas dasar perbedaaan cara berfikir faksi-faksi agama. Anti gerakan tarekat misalnya, pengasingan orang dan pembunuhan, semuanya atas nama ekstremitas. Dari situ, seolah-olah hidup ini menjadi perang memperebutkan kapling di surga yang berapa hektarnya pun belum bisa kita diukur. Ini yang menjadi masalah.

Ada yang menarik dari uraian Anda tadi. Tadi Anda mengaku mengalami masa ekstrimitas beragama, lantas berubah. Pada titik mana terjadi perubahan itu?

Berubah ketika saya berhadapan dengan antitesia lain yang saya kira juga cukup ekstrim. Yaitu, mempertanyakan kembali tentang apakah beragama itu kekuasaan? Nah, itu pertanyaan dari dosen saya kala itu, Bapak Malik Fadjar (ini Menteri Pendidikan Nasional, Red). Dia mengatakan: “Saya tidak pernah mengetahui seorang pemuda sebodoh Anda, yang kemana-mana membawa semangat untuk berperang dengan instrumen agama, demi menguasai orang lain.” Menurut dia saya orang yang amat liberal. Bagi saya, Islam itu amat liberal dan dapat menerima perbedaan-perbedaan. Islam tidak punya kewenangan, ketika dia tidak bisa memberikan tempat bagi yang lain. Nah, pertanyaan “bagi yang lain” itu, betul-betul menjadi antitesis dari pikiran-pikiran mainstream di beberapa kelompok yang waktu itu saya ikuti. Aliran ekstrim yang saya ikuti, ternyata tidak memberikan ruangan pada yang lain.

Anda shock ketika Pak Malik Fadjar mengingatkan itu pada Anda?

Saya shock sekali. Ini saya ingat betul karena saya tidak pernah berkeringat di kota Malang yang dingin, kecuali dari statement itu. Tapi saya telah menemukan sesuatu, yang bersifat inspiring (mengilhami, Red),

Tahap yang kedua, kebetulan dulu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan saya mempunyai seorang mentor di HMI. Kritik Pak Malik kedua mengatakan: “Kau pelajari deh, Islam yang benar! Kalau kamu Anak HMI, baca deh Nilai Identitas Kader (baca: Nilai-nilai Dasar Perjuangan atau NDP). Nah, dari situ dievaluasi, apakah benar HMI untuk perang-perangan atau menjalankan misi sosial?”

Setelah saya pelajari, saya menemukan, Islam mengakui bahwa dalam relasi sosial ada ketidakadilan; ada yang menzalimi dan yang dizalimi; Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi. Jadi, Islam tidak memihak kepada Islam, tapi memihak pada yang dizalimi demi menciptakan keadilan. Dan Islam itu, saya kira keadilan, bukan untuk menciptakan eksklusivisme sebagaimana yang kita lihat. Temuan itu memang membuat saya terpisah dari komunitas “ekstrem” di mana pertama saya tumbuh. Tapi saya menemukan komunitas baru yang bisa menerima perbedaaan-perbedaaan. Saya kira, normal saja kalau dalam kehidupan, kita menemukan antitesis-antitesis yang menawarkan Islam dengan watak sebenarnya.

Anda beruntung mengalami masa ekstrimitas, menemukan mentor yang baik dan mendapatkan pencerahan-pencerahan. Nah, untuk yang sekarang dalam fase ekstrimitas, bisakah mereka menemukan pencerahan seperti Anda?

Saya kira bisa. Hanya saja, persoalanan utamanya terletak pada ekstrimitas yang berorientasi pada kekuasaan politik, ketimbang pemahaman yang dalam tentang pahitnya intoleransi dengan pihak-pihak lain. Jadi, ekstrimitas akibat haus jabatan politik itu lebih berbahaya daripada semata-mata karena ia dangkal secara keagamaan. Nah, sekarang ini, saya kira, gejala ekstremitas lebih banyak bernuansa politik. Bukan ekstremitas dalam bingkai keyakinan yang sifatnya lebih mendasar.

Pendapat Anda yang menyebut ekstrimitas lebih sebagai gejala politik ketimbang gejala keagamaan itu menarik sekali. Bisa berbicara lebih spesifik lagi?

Ya, saya kira, ekstrimitas banyak lahir manakala situasi sosial-politik memungkinkan terbangunnya suatu model keterdesakan. Jadi, situasi sosial-politik itu menempatkan komunitas-komunitas ke dalam situasi ancaman terus-menerus. Meskipun, kemudian memang ada justifikasi-justifikasi keagamaan yang memberikan pembenaran atas kondisi keterdesakan secara politik terhadap ruang (space) kekuasaan. Ini dapat dilihat misalnya dari pembenaran terhadap penggunaan ayat-ayat yang mengatakan, bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dan seterusnya (walan tardlâ ‘anka al-Yahûd wala al-Nashârâ hattâ tattabia millatahum, Red). Ini dilakukan orang, tanpa melihat konteks sejarah mengapa ayat itu muncul, dan dalam kondisi seperti apa dan lain-lain. Tapi, itu diintrodusir terus menerus, seolah-olah permusuhan dengan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti, suatu yang permanen, merupakan keputusan Allah yang diciptakan untuk sepanjang masa.

Nah, saya kira, banyak penggunaan justifikasi-justifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan tatkala ada persoalan keterdesakan. Keterdesakan itu dapat muncul dalam bentuk politik populasi atau jumlah, seperti ketakutan akan islamisasi ataupun kristenisasi. Di masing-masing agama, ada kekhawatiran semacam itu. Ada juga yang merasa, space agama akan tertutup, ketika Islam kalah secara politik, sehingga orang khawatir akan susah salat di masjid, susah mengaji. Perasaan itu menjadi ancaman serius yang mendorong kita harus menguasai dan lain-lain. Juga ada keinginan untuk memaksakan kewajiban agama, karena dengan begitu dia merasa beragama secara benar.

Dalam konteks ini, muncullah gagasan-gagasan keharusan negara memaksakan agama. Ektremitas akhirnya muncul dan berkembang di wilayah-wilayah semacam itu. Sementara, ketika masalah politik populasi agama tidak menjadi soal, orang tidak perlu menjadi ekstrim terhadap isu-isu yang membuat mereka mengumpul dan mengeras. Misalnya, orang yang tidak meminta negara sebagai alat agama tidak akan menjadi ekstremis yang giat memaksakan negara dengan atribut agama. Nah, gejala ini yang saya kira lebih muncul dan berkembang kuat ketimbang yang lain. Ini termasuk gejala internasional, dimana kegalauan terhadap dominasi negara-negara besar, dengan mudah memicu model ekstremitas tertentu dengan agama.

Itu kan menyangkut cara pandang tertentu: memandang Islam terancam dari banyak arah sehingga harus melawan. Menurut Anda, apakah pemandangan semacam itu cukup tepat?

Saya kira, cara pandang terhadap agama memang banyak ditentukan konteks di mana suatu masyarakat hidup. Makanya, mazhab-mazhab dalam Islam juga hidup dalam konteks dan pembelajaran sejarah masing-masing. Kalau dilihat dalam konteks itu, bisa saja agama menjadi alat resisten bagi mereka yang ditindas. Tapi, semestinya muncul tidak dalam bentuk ekstrimisme agama yang melawan terhadap sesama, yang sebetulnya tidak dapat diidentifikasi sebagai penindas. Saya sepakat kalau Islam menjadi enerji bagi kaum tertindas untuk melawan penindasan. Tapi bukan dalam bentuk perang melawan agama tertentu. Misalnya saja, relasi kita menjadi miskin bukan karena ada Kristen, tapi lebih karena ada kekuasaan modal, struktur dan lain-lain. Saya kira, agama bisa menjadi energi bagi orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penindasan, asalkan lawannya jelas. Tapi, tidak lantas agama menjadi alat manipulasi kekuasaan untuk menghantam lawan-lawan, dengan simbol yang meneriakkan slogan kafir, murtad dan lain-lain.

Jadi agama lebih tampak sebagai simbol perlawanan yang bersifat vertikal?

Simbol perlawanan vertikal, memang. Sebetulnya, saya meyakini, Islam menawarkan agama bagi orang yang tertindas; memberi jawaban terhadap problem sosial di mana orang ditindas tidak begitu saja diam, tapi memberi perlawanan. Sementara, elemen-elemen non-tertindas, secara langsung memiliki kewajiban untuk membantu mereka dan menjamin tercapainya titik yang diinginkan untuk memberhentikan penindasan. Itu yang saya kira disebut sebagai masyarakat Islam.

Dalam konteks semacam itu, jelas bahwa apa yang saya lihat dari ekstrimitas yang terjadi, bukan ekstrimitas dalam arti yang cupet seperti itu. Ini ekstrimitas space: menyangkut sebuah wilayah atau batas-batas kekuasaan. Bukan ekstiemitas yang menentang apa yang dianjurkan agama: memerangi penindasan; memerangi apa yang oleh agama dianggap nihil, yaitu kemiskinan. Memerangi kemiskinan adalah kewajiban, karena kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran; membuat tiada, menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Maka, melawan kemiskinan adalah perintah dan penting bagi umat Islam. Nah, di ruang ini, Islam tidak menyuruh memerangi agama lain, tapi memerangi suatu model penindasan dan penciptaan pemiskinan secara tidak sah. Itu saya kira satu hal penting untuk menjadi landasan Islam untuk membangun masyarakat dan perdaban.

Apakah pemaknaan agama seperti itu yang memotivasi Anda untuk membela yang tertindas dan menjunjung nilai-nilai HAM?

Saya kira begini. Saya lahir dari suatu keluarga yang ketat dalam soal agama, dalam arti ketat yang normatif. Saya merasa, agama yang ketat dalam artian yang normatif itu tidak cukup. Beragama itu harus melampaui tapal batas normativitas yang selama ini dianut orang, seperti asumsi bahwa beragama cukup dengan salat lima hari dan lain-lain. Inilah yang dikritik Cak Nur sebagai kesalehan simbolik, saleh formal. Kita perlu ingat, bahwa dalam salat itu ada deklarasi-deklarasi, di mana orang diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya salat yang mendeklarasikan “inna shalâtî wanusukî wamahyâya wamamâti…” (sesungguhnya salat, ritual, hidup dan matiku…, Red) bercampur dengan korupsi dan ketidakpedulian terhadap kemiskinan dan lain-lain. Dengan begitu, saya adalah orang yang dikecam Allah sebagai orang yang lalai, menjadi tidak bermakna dan terhina.

Dalam konteks ini, ketika saya berani salat, maka konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin, dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban, sebab saya telah menghadapkan wajahku. Menghadap kemana? Kepada keadilan. Kalau saya menipu proses-proses keadilan, ke mana wajah ini saya hadapkan? Padahal, deklarasi itu terhitung lima kali sehari kita lakukan ketika salat, bahkan lebih (salat sunnah, Red). Jadi, bagi saya, tidak ada alasan umat Islam untuk tidak berpihak pada yang tertindas. Itu menjadi pilihan dan keyakinan saya. Membangun masyarakat yang adil juga termasuk perjuangan membela agama. Masyarakat yang adil tidak mesti menuntut semua orang menjadi Islam, tapi bagaimana cita Islam tentang keadilan dapat hidup dalam masyarakat.

Secara pribadi, apakah Anda masih perlu mengidentifikasi diri sebagai muslim yang taat dan saleh ketika memperjuangkan keadilan, atau malah perjuangan itu sudah bertengger di atas nama-nama dan simbol-simbol?

Saya tidak tahu apakah dapat menilai diri saleh atau tidak. Yang jelas, saya adalah bagian masyarakat yang meyakini bahwa membangun keadilan yang inklusif dan tidak memihak pada diri sendiri, keadilan bagi semua, adalah enerji yang paling penting yang ditawarkan Islam. Saya akan meninggalkan Islam kalau tidak menawarkan itu. Saya memilih Islam kalau Islam menawarkan itu. Dan, saya tentu tidak bisa memaksa orang untuk mengakui bahwa Islam itu inklusif, maka kau harus ikut. Kalau begitu, Islam malah menjadi tidak inklusif. Tapi bagi saya, ketika mengambil pilihan, maka pilihan itu harus mengontrol perilaku saya.

Dalam proses itu, orang tidak perlu dipaksa untuk ikut dan dia punya hak untuk membangun proses-proses yang lain. Tapi, di atas itu, agama tetap menjadi enerji dan penting untuk memberi ruang demi melawan ketidakadilan. Dalam hal ini, saya masih meyakini bahwa Islam bisa diharapkan. Islam yang inklusif, tidak untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk mengejar kekuasaan, masih menjadi enerji penting bagi kaum yang tidak diuntungkan.

Apakah Anda merasa nyaman bila berhadapan dengan ekspresi keagamaan yang masih menonjolkan simbol-simbol identitas?

Saya kadang membayangkan bagaimana kelompok non-muslim berhadapan dengan kelompok muslim yang menonjolkan atribut fisik keislaman dan merasa paling benar. Jangankan mereka yang non-muslim, saya saja yang muslim merasa minoritas kalau berhadapan dengan orang yang berjenggot panjang dan berkening hitam-hitam. Kadang saya merasa terancam dalam artian (khawatir) akan didominasi dalam ukuran-ukuran kebenaran. Menurut saya, (simbol-simbol identitas) ini, kontraproduktif dengan keharusan mengenalkan Islam itu sendiri. Menurut saya, atribut itu bagian produk budaya yang berkembang seiring peradaban manusia. Hemat saya, perlu ada pembedaan antara kultur Arab pada masa Nabi dengan Islam itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda.

Jadi, tidak selamanya yang mendominasi Islam itu Arab, sehingga simbol-simbol budaya seperti pemakaian jubah menjadi otomatis Islam. Memakai jubah itu memang hidup di Timur Tengah. Orang Afganistan dulunya juga berjubah dan berjenggot, tapi tidak serta-merta mereka menjadi ukuran keislaman. Menurut saya, penggunaan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan distance atau jarak dengan yang lain, justeru merugikan Islam sendiri. Jadi harus dihindari. Kalau masyarakat bisa menerima, perilakunya tidak menjadi ancaman, maka itu wajar saja. Itu seperti kita melihat orang yang berdasi. Jadi perlu ditegaskan, bahwa memakai dasi atau jubah tidak menjadi ancaman, apalagi mendominasi kebenaran. Jadi, baju adalah kultur, bukan pembenar untuk dominasi. Saya kira begitu.

Kafir itu Label Moral, Bukan Label Aqidah

2008-01-09T06:43:00.000-08:00

Fenomena bom bunuh diri yang dilegitimasikan atas nama agama sekarang ini terjadi juga di Indonesia. Biasanya kita hanya mendengarnya di Palestina atau negara-negara Timur Tengah untuk melawan Israel. Tiba-tiba istilah ini menjadi akrab buat kita di negeri kita. Sebenarnya bagaimana sih kok bisa ada bom bunuh diri? Apakah perbuatan ini dibenarkan dalam Islam? Benarkah mereka yang melakukannya demi jihad melawan kaum kafir? Siapakah kaum kafir itu?

Pertanyaan-pertanyaan ini dibahas tuntas oleh Dr. Jalaluddin Rahmat, cendikiawan muslim dari Bandung yang baru-baru ini menerbitkan buku “Dahulukan Akhlak di atas Fiqh“ dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu, tanggal 11 September 2003, kamis lalu. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Kang Jalal, sekarang ini kita banyak sekali menyimak tentang kasus bom bunuh diri, entah di Palestina, Riyadh, Casablanca, maupun Jakarta. Bom bunuh diri ini menjadi fenomena yang menakutkan karena semakin banyak jumlahnya. Yang paling ironis, aksi bom bunuh diri itu tak jarang menggunakan agama sebagai alasan pembenar. Secara umum, bagaimana Anda melihat fenomena bom bunuh diri ini?

DR. JALALUDDIN RAHMAT (KANG JALAL): Pertama, kita sekarang ini harus membedakan antara dua hal. Pertama, suicide bomber dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu sekelompok orang yang memperuntukkan dirinya sebagai bom untuk mempertahankan keyakinan ataupun memperjuangkan ideologinya. Yang kedua adalah orang yang sebetulnya tidak melakukan apapun tapi kemudian dinisbahkan pada dirinya predikat suicide bomber, pelaku bom bunuh diri. Saya menduga, apa yang terjadi di Indonesia adalah satu di antara kedua hal itu tadi.

Untuk kemungkinan yang pertama, suicide bomber-nya seringkali dinisbahkan dengan kelompok Islam, seperti di Maroko, Riyadh, dan Palestina. Padahal, sebetulnya secara statistik, tindak bunuh diri yang paling banyak frekuensinya justru yang dilakukan oleh kelompok Tamil Ilam di Srilanka. Tapi ajaibnya, kalau kita berbicara perihal suicide bomber, maka bayangan kita serta merta mengarah pada orang-orang Islam. Itu menurut saya kurang benar. Dalam sejarahnya, orang Jepang juga punya tradisi suicide bombing. Bahkan, kelompok Kamikaze adalah suicide bomber yang pertama, jauh sebelum orang-orang Islam melakukannya.

ULIL: Uniknya, alasan pembenar bom bunuh diri tak jarang diambilkan dari agama. Apakah masalah ini genuine berpijak dari landasan agama atau sempalan saja?

KANG JALAL: Saya kira, sebagian besar aksi suicide bombing memang genuine, memang didasari oleh satu keyakinan agama tertentu. Keyakinan seperti itu ada pada tiap agama. Pengebom Kamikaze di Jepang juga didasari ajaran Shinto dan untuk berkhidmat kepada kaisar. Di dalam Islam, kita juga mengenal ajaran tentang mati syahid. Sebetulnya, isu suicide bombing masuk dalam persoalan agama Islam agak ketinggalan jika dibandingkan dengan agama lain.

Pada masa awal-awal munculnya fenomena ini, kebanyakan orang Islam tidak menyetujuinya. Dulu, ketika pasukan Hizbullah dari Libanon melakukan bom bunuh diri, dari Mesir keluar fatwa yang menyatakan bahwa bom bunuh diri adalah perbuatan yang berkonsekuensi dosa yang besar. Jadi pelaku bom bunuh diri kelak masuk neraka, kata mereka. Jadi bom bunuh diri tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi yang agak aneh, belakangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dalam salah satu keputusannya mengatakan bahwa bom bunuh diri bisa dibenarkan untuk pembelaan atas agama dan penentangan atas kezaliman.

ULIL: Secara doktrinal, ajaran tentang jihad banyak dianggap sebagai biang berbagai aksi bom bunuh diri. Para pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Imam Samudra tampak bangga sekali atas perbuatannya dan menjadikan doktrin jihad sebagai pengesah. Bagaimana tanggapan Anda?

KANG JALAL: Saya tidak mau berpegang pada data berupa ucapan Amrozi di depan media massa atau sebagaimana yang didramaturgikan oleh aparat-aparat kita. Memang, ada suatu kenyataan, bahwa di dalam Islam kita didorong --dengan merujuk pada teks-teks Alqur’an dan Hadis-- untuk mati di jalan Allah, terbunuh di jalan yang diridhai Allah. Imam Ali misalnya pernah berkata, “Aku tidak perduli apakah maut mau menjemputku atau aku yang menjemput maut.” Jadi, ada semacam suatu kebanggan tersendiri untuk bisa mati secara syahid.

Saya kira, banyak sekali teks Alqur’an yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Saya mengemukakan berbagai dalil itu untuk menunjukkan bahwa tidak terlalu mengherankan bila ada saja beberapa orang yang lantas berpegang pada teks-teks yang tersedia itu untuk melakukan tindak-tindak kekerasan, ngebom, memusuhi ataupun mengusahakan kehancuran bagi orang-orang yang dia persepsi sebagai musuh-musuh Islam.

ULIL: Termasuk para pelaku pemboman di negeri kita?

KANG JALAL: Dalam pengadilan mereka tampak ragu-ragu dengan keyakinan mereka itu. Tapi saya hanya akan menganalisis soal bom bunuh diri secara konseptual bukan berdasarkan tokoh-tokoh bom bunuh diri seperti yang ditampakkan di Indonesia. Sebab, bagi saya, tentang hal itu ada cerita yang lain. Mengapa mereka tampak ragu-ragu di pengadilan? Ini kalau kita amati agak berbeda dengan bom bunuh diri yang dilakukan kelompok Hizbullah di Libanon misalnya. Di sana biasanya dilakukan secara terbuka dan diketahui. Biasanya juga para pelaku bom bunuh diri tersebut melancarkan tindakannya berdasarkan izin dari imam meraka. Maka dari itu, tidak sembarang orang bisa membuat tafsiran bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah jihad fi sabilillah.

ULIL: Tapi siapa tahu para pelaku bom Bali ini juga diberi izin oleh imamnya?

KANG JALAL: Boleh jadi. Cuma ada fenomena yang membedakan masalah kita di sini dengan di luar negeri. Orang-orang yang hadir di bumi Indonesia sekarang ini adalah tokoh-tokoh yang seakan-akan didatangkan dari planet lain. Kita tidak mengenal siapa Amrozi sebelumnya. Dia bukan aktivis, bukan juga apa-apa. Tiba-tiba kita mengenal Amrozi dan lain-lain pertama kalinya dari majalah Time. Tampaknya, cerita berikutnya seperti mengikut saja apa yang dikisahkan Time tentang tokoh-tokoh seperti Hambali, Amrozi, dan lainnya itu.

Maka dari itu, menurut saya, tidak heran kalau mereka muncul di muka pengadilan dalam keadaan ragu-ragu. Saya tidak yakin mereka-mereka itu berada dalam sebuah jaringan sebuah gerakan Islam dan berjuang betul-betul atas dasar ideologi Islam itu sendiri.

ULIL: Kang Jalal, tadi anda membenarkan adanya beberapa doktrin yang bisa diselewengkan untuk tindak kekerasan. Lantas bagaimana menyikapi sejumlah doktrin semacam itu?

KANG JALAL: Saya kira, yang sering orang lupakan, para ulama dulunya sudah merumuskan bahwa tindakan kekerasan memang ada, tapi hanya dapat dibenarkan dengan beberapa kriteria tertentu. Pertama, kekerasan hanya sah dilakukan dalam suasana perang. Dalam konteks adanya darul harb misalnya. Kedua, perang hanya boleh dilakukan apabila kita dalam posisi diserang. Dalam posisi demikian, kita memang harus melakukan perlawanan. Membiarkan kezaliman berlangsung tanpa perlawanan jelas tidak dibenarkan. Ketiga, dalam situasi perang, kita terlarang untuk menyakiti rakyat sipil yang tidak berdosa. Jadi perang harus diarahkan pada pihak militer atau kaum agresor yang memang nyata-nyata menyerang kita.

ULIL: Bukankah jihad yang dulu dipraktikkan Nabi atau penguasa-penguasa Islam setelah itu selalu dideklarasikan secara resmi oleh penguasa yang sah, bukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau laskar-laskar liar?

KANG JALAL: Kalau kita dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk jihad fi sabilillah misalnya, maka akan timbul masalah lain. Yaitu masalah penafsiran orang tentang jihad yang bisa bermacam-macam. Penafsirannya bisa saja sangat individualis, dan itu bisa menimbulkan suasana chaos. Bisa terjadi perang sipil antara kita sendiri.

Misalnya, kelompok ulama di Jawa Barat mengangkat isu jihad untuk memerangi Ulil Abshar-Abdalla, dan mereka menganggap itu sah. Nantinya, mungkin Jaringan Islam Liberal pun bisa mengklaim diri berjihad (kalau ada keberanian) atas dasar penafsirannya. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga resmi untuk mengatasi ikhtilaf (perbedaan).

Mereka yang pernah belajar ilmu Ushul Fikih mungkin tahu, bahwa percekcokan bisa diselesaikan dengan keputusan pemilik otoritas. Nah itulah yang membedakan kelompok bom bunuh diri di sini dengan yang di Libanon. Di sana jelas ada Imam Syiah yang memberi otorisasi sehingga penafsiran tidak diserahkan secara serampangan kepada individu-individu atau kelompok tertentu saja.

ULIL: Bagaimana dengan klaim kalangan teoriris itu bahwa mereka berjuang demi menegakkan syariat Islam?

KANG JALAL: Sejak pertama kali saya berpikir bahwa mereka bukan orang yang betul-betul berjuang untuk Islam. Walaupun dari liputan media kita tahu mereka mengesankan diri sedang berjuang menegakkan syariat Islam atau for whatever. Hanya saja, saya adalah orang yang selalau dididik untuk kritis terhadap media, dan pemaknaaan yang diberikan oleh sebuah media. Saya tidak percaya mereka berjuang atas dasar nilai-nilai perjuangan Islam.

ULIL: Ada banyak kalangan yang menyayangkan sikap kalangan ulama yang kurang proaktif melakukan delegitimasi atas klaim jihad mereka. Tanggapan Anda?

KANG JALAL: Saya kira, sudah banyak reaksi penentangan yang dilakukan oleh kalangan ulama kita, baik secara resmi maupun tidak resmi atas aksi bom bunuh diri di Indonesia dan berbagai tindakan kekerasan lainnya. Jadi, tidak benar juga kalau ulama kita disebut diam saja. Tapi catatan kecil yang perlu saya kemukakan, memang betul sebagian ulama masih saja melihat aksi seperti itu sebagai aksi jihad di jalan Allah, dan terbunuh di jalan Allah adalah sangat mulia. Masalahnya sekarang adalah, apa kriteria suatu perjuangan itu bisa disebut di jalan Allah?

ULIL: Lantas bagaimana dengan konsepsi tentang orang kafir yang sering diteriakkan juga oleh mereka yang merasa berjuang di jalan Allah itu; apakah konsep ini sudah tepat penggunaannya?

KANG JALAL: Konsep tentang kafir masih tetap relevan, karena sebagai istilah, dia ada di dalam Alqur’an dan Sunnah. Hanya saja, mungkin kita harus merekonstruksi maknanya lagi --bukan mendekonstruksi. Saya berpendapat, kata kafir dan derivasinya di dalam Alqur’an selalu didefinisikan berdasarkan kriteria akhlak yang buruk. Dalam Alqur’an, kata kafir tidak pernah didefinisikan sebagai kalangan nonmuslim. Definisi kafir sebagai orang nonmuslim hanya terjadi di Indonesia saja.

Saya ingin mencontohkan makna kafir dalam redaksi Alqur’an. Misalnya disebutkan bahwa orang yang kafir adalah lawan dari orang yang berterima kasih. Dalam Alqur’an disebutkan, “immâ syâkûran waimmâ kafûrâ (bersukur ataupun tidak bersukur); lain syakartum la’azîdannakum walain kafartum inna ‘adzâbî lasyadîd (kalau engkau bersukur, Aku akan tambahkan nikmatku, kalau engkau ingkar (nikmat) sesungguhnya azabku amat pedih). Di sini kata kafir selalu dikaitkan dengan persoalan etika, sikap seseorang terhadap Tuhan atau terhadap manusia lainnya. Jadi, kata kafir adalah sebuah label moral, bukan label akidah atau keyakinan, seperti yang kita ketahui.

ULIL: Jadi, orang yang perangai sosialnya buruk meskipun seorang muslim bisa juga disebut orang kafir?

KANG JALAL: Betul. Saya sudah mengumpulkan ayat-ayat Alqur’an tentang konsep kafir. Dari situ ditemukan, kata kafir juga dihubungkan dengan kata pengkhianat, dihubungkan dengan tindak kemaksiatan yang berulang-ulang, atsîman aw kafûrâ. Kafir juga bermakna orang yang kerjanya hanya berbuat dosa, maksiat.

Selain itu, orang Islam pun bisa disebut kafir, kalau dia tidak bersyukur pada anugerah Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah misalnya disebutkan, “Innalladzîna kafarû sawâ’un ‘alaihim aandzartahum am lam tundzirhum lâ yu’minûn.” Artinya, bagi orang kafir, kamu ajari atau tidak kamu ajari, sama saja. Dia tidak akan percaya. Walaupun agamanya Islam, kalau ndableg nggak bisa diingetin menurut Alqur’an disebut kafir. Nabi sendiri mendefinisikan kafir (sebagai lawan kata beriman) dengan orang yang berakhlak buruk. Misalnya, dalam hadis disebutkan, “Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya lelap dalam kelaparan.”

Perempuan Boleh Mengimami Laki-Laki

2008-01-09T06:37:00.001-08:00

Salat Jum’at bersejarah yang dipimpin Dr. Amina Wadud (sebagai imam sekaligus khatib) yang berlangsung di gereja Anglikan, Manhattan, New York, AS, dua minggu lalu (18/3) masih menyisakan kontroversi. Gebrakan revolusioner pengajar studi Islam di Virginia Commonwealth University, AS, itu, tidak hanya membuka kembali perdebatan fikih tentang boleh-tidaknya perempuan memimpin salat yang disertai makmum laki-laki, tapi juga menuai ancaman mati. Bagaimanakah sesungguhnya pertimbangan fikih Islam dalam kasus seperti ini? Untuk mendalami persoalan dari sudut fikih, Ulil Abshar-Abdalla dari JIL berbicang-bincang dengan KH Husein Muhammad (Pengasuh Pondok Peantren Darut Tauhid, Arjowinangun, Cirebon) dan Dr. Nur Rofi'ah (alumnus Ankara University Turki yang kini menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) pada Kamis (24/3) kemarin. Berikut petikannya.

ULIL ABSHAR-ABDALLA (UAA): Kang Husein, Anda pernah menulis artikel tentang perdebatan ulama soal hukum perempuan menjadi imam salat (imâmatul mar’ah) bagi laki-laki, yang kemudian di muat di buku Fiqh Perempuan. Anda bisa memberi penjelasan singkat tentang soal ini?

KH Husein Muhammad (HM): Saya tidak hanya menulis soal itu dalam buku Fiqh Perempuan, tapi juga sering menyampaikannya di pelbagai forum. Sejauh ini pandangan saya cukup jelas: perempuan dibolehkan menjadi imam salat bagi siapa saja, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa di dalam hukum Islam, perempuan tidak dibolehkan menjadi imam bagi laki-laki. Persoalannya menurut saya tidak seperti itu. Pernyataan itu bagi saya hanyalah pandangan mainstream ulama saja.

Makanya, dalam literatur Islam klasik seperti kitab al-Majmû' Syarh al-Muhadzzab karangan Imam Syarafuddin al-Nawawi ataupun dari pendapat Umar Nawawi Banten (dari kaum muslim Sunni, terutama NU) dikatakan bahwa, seluruh ulama dari dulu sampai sekarang, kecuali Abu Tsaur, melarang perempuan untuk menjadi imam bagi lak-laki. Ini juga merupakan pendapat Abû Hâmid al-Isfirâyaini. Tapi pendapat mainstream ini sebetulnya juga disanggah beberapa tokoh besar mazhab Syafi’i, seperti Qâdhi Abu Tayyib, dan al-'Abdari. Mereka bahkan mengatakan bahwa yang membolehkan bukan hanya Abu Tsaur, tapi juga Imam Mazni dan Imam Ibnu Jarîr al-Thabarî. Perlu diingatkan di sini bahwa, Ibnu Jarir al-Thabarî juga seorang mujtahid besar yang kebesarannya sama dengan mazhab fikih empat lainnya. Bahkan, Imam Mazni, tokoh besar yang menjadi murid utama Imam Syafi'i juga membolehkan. Jadi sebetulnya, tidak hanya Abu Tsaur yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Beberapa orang yang saya sebutkan itu juga membolehkan perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki sekalipun.

UAA: Tapi mengapa pendapat seperti ini kurang populer di masyarakat?

HM: Saya kira, itulah yang perlu dicurigai. Pertanyaan kita: mengapa sejarah pemikiran Islam yang sangat panjang ini menyembunyikan banyak sisi lain pemikiran Islam yang tidak mainstream? Saya kira, banyak sekali pemikiran dan opini hukum Islam yang maju—bukan hanya dalam soal ini, tapi juga soal lainnya—yang memang tidak populer dan tidak muncul ke permukaan. Makanya, saya selalu mengatakan bahwa Islam yang kita warisi ini adalah Islam politik; selalu ada kekuasaan-kekuasaan politik yang memihak pandangan-pandangan tertentu dan melenyapkan pandangan lainnya. Dan bagi saya juga, pandangan-pandangan utama yang tampil dan didukung penguasa dinasti-dinasti Islam yang berumur panjang, juga jelas-jelas memperlihatkan bentuk wacana yang patriarkhis (sangat memihak laki-laki, Red).

UAA: Jadi soal ini juga erat kaitannya dengan kuatnya cengkeraman dan dominasi budaya patriarkhi dalam masyarakat Islam?

HM: Ya. Saya heran sekali, mengapa budaya patriarkhi sampai sekarang masih kuat mendominasi kita. Padahal, pada era-era awal Islam, pandangan-pandangan nabi tentang perempuan sebetulnya sudah cukup progresif. Tapi sayangnya, sejarah kemudian membaliknya. Pandangan-pandangan tentang perempuan oleh banyak sebab lantas tidak lagi cukup progresif, tapi kembali ke pakem konservatisme. Tapi dalam wawancara ini, saya ingin bicara dari sisi kajian ilmiah saja, tidak ingin masuk peran politik dalam mengendalikan wacana.

UAA: Kang Husein, apa argumen mereka yang melarang perempuan menjadi imam laki-laki?

HM: Argumen yang sering dikemukakan mereka yang melarang sebenarnya diambil dari hadis nabi, karena Alquran sendiri tidak menyinggung persoalan ini. Hadis yang selalu dikemukakan adalah hadis Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir yang berbunyi, “Lâ ta’ummanna imra-atun rajulan, wa lâ a`râbiyyun muhâjiran, wa lâ fâjirun mu'minan.” Artinya, janganlah sekali-kali perempuan mengimami laki-laki, Arab Badui mengimami Muhajir (mereka yang ikut hijrah bersama nabi ke Madinah), dan pendosa mengimami mukmin yang baik. Hadis inilah yang sering dikemukakan di banyak tempat, untuk menopang argumen yang tidak membolehkan perempuan mengimami laki-laki dalam salat.

UAA: Jadi dasar pelarangannya adalah bunyi tekstual hadis Jabir ini?

HM: Ya. Sebab, banyak orang melihat hadis ini secara eksplisit saja. Hadis ini juga diterima sedemikian rupa, tanpa melakukan analisis kritis atas matan atau isi hadisnya. Kita terlalu sering menggunakan hadis kalau sanad-nya (mata rantai periwayatnya, Red) sudah dianggap sahih, tanpa melakukan kritik atas matan atau isinya. Padahal, Imam Nawawi sendiri sudah mengatakan dalam kitabnya bahwa hadis ini lemah atau dla`îf.

UAA: Lalu apa argumen mereka yang mebolehkan?

HM: Argumen yang membolehkan justru dilandaskan pada hadis Ummi Waraqah yang lebih kuat keabsahan sanad, apalagi matannya. Hadis itu berbunyi, “…Wakâna sallalLâh `alaihi wa sallam yazûruhâ fî baitihâ waja`ala lahâ mu’addzinan yuaddzinu lahâ wa-amara ‘an ta’umma ahla dârihâ.” Artinya, nabi pernah berkunjung ke kediaman Ummi Waraqah, lalu menunjuk seseorang untuk azan, dan memerintahkan Ummi Waraqah untuk mengimami keluarganya. Di antara orang yang ada di kediaman Ummi Waraqah tersebut terdapat syaikhun kabîr wa ghulâmuhâ wajâriyatahâ atau seorang laki-laki lanjut usia dan seorang budak laki-laki dan perempuan. Hadis ini lebih sahih dari pada hadis pertama tadi dari sisi sanad, apalagi matan. Untuk dapat dicek lebih lanjut, ini dapat ditemukan di kitab Mukhtashar Sunan Abî Dâ’ud.

Nah, berhadapan dengan hadis seperti ini, kita biasanya mereka-reka; mungkin saja penghuni rumah tersebut perempuan semua. Tapi saya kira, pernyataan di dalam hadis itu sudah sangat jelas, apalagi kalau kita lihat ungkapan zahirnya. Di situ jelas dikatakan bahwa, yang ikut salat terdiri dari orang lanjut usia (laki-laki), seorang anak laki-laki (ghulâm) dan perempuan (jâriyah).

UAA: Kang Husein, hadis Ummi Waraqah itu secara implisit memang membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Adakah contoh lain dalam praktik nabi atau para sahabat?

HM: Secara umum memang tidak muncul contoh dari nabi dan para sahabat. Tapi perlu diingat bahwa dalam hadis tadi, Ummi Waraqah sedang berhadapan langsung dengan nabi. Bahkan, nabi sendiri yang memerintahkannya untuk mengimami keluarganya yang beranggotakan kaum laki-laki. Saya kira, yang menarik dari hadis ini adalah kenyataan bahwa nabi justru membolehkan perempuan menjadi imam di hadapan makmum lak-laki tua dan seorang budak laki-laki. Saya kira, itulah poin yang ingin kita kemukakan.

UAA: Bagaimana dengan kekhawatiran akan rangsangan seksual yang muncul dari suara perempuan dan posisinya di depan sebagai imam, seperti sering digembor-gemborkan sebagian orang?

HM: Saya kira kesalahannya pada konstruksi sosial dan seksual masyarakat kita yang masih kuat dipengaruhi bias patriarkhi, dan tidak pernah lelah memperbincangan soal godaan seksual. Dalam konstruksi sosial dan seksual yang patriarkhis seperti ini, laki-laki selalu dianggap rentan akan godaan seksual, dan perempuan dianggap selalu menggoda laki-laki. Saya kira, anggapan seperti ini terlalu berlebih-lebihan, apalagi ketika kita bicara soal ibadah salat. Dan mungkin, dalam konstruksi sosial lain di mana sudah tidak ada lagi asumsi goda-menggoda, perkara ini mungkin tidak dianggap penting lagi. Kalau tidak ada lagi fantasi atau mitos tentang goda-menggoda, tentu tidak akan ada lagi halangan bagi perempuan untuk menjadi imam laki-laki. Soalnya, argumen kitab-kitab klasik kita selama ini memang terlalu sering mengekspos persoalan itu. Dan asumsi dasarnya selalu memosisikan perempuan sebagai sumber fitnah.

UAA: Kalau begitu, mungkinkan gebrakan Amina Wadud ini diterapkan di Indonesia?

HM: Saya kira, Amina Wadud sudah berani melakukan perlawanan simbolik terhadap tradisi yang sudah mapan dalam konstruksi hukum Islam. Lantas, mengapa kita tidak menerapkannya di Indonesia? Saya kira, kita masih melihat konteks situasi dan kondisi yang berlangsung di negeri ini. Ketika mempraktikkan itu, apakah tidak akan muncul perpecahan yang luar biasa? Saya kira, soal itu juga perlu dipikirkan lebih lanjut. Makanya, di sinilah letak pentingnya melakukan pengondisian terlebih dahulu. Pengondisian itu bisa dilakukan dengan menyebutkan atau mengungkap wacana fikih atau pendapat yang membolehkan imam perempuan.

Langkah-langkah seperti ini saya kira selalu penting, karena kita tahu, dulunya perempuan juga sulit bisa berpidato di muka publik, karena masih ada larangan-larangan keagamaan. Bahkan, untuk membaca Alquran di muka publik pun mereka belum dibolehkan. Dulu perempuan kita tidak dibolehkan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Tapi sekarang, di sini tidak ada lagi larangan, sekalipun di banyak negara Timur-Tengah masih dilarang dan dianggap tabu.

UAA: Jadi pandangan Anda cukup kokoh dan akan masuk proses pembuktian sejarah?

HM: Saya kira dari sudut substansi (lidzâtih), soal boleh-tidak bolehnya dari sudut pandang fikih sudah tidak ada masalah. Yang menjadi masalah hanya: apakah itu menggangu atau tidak. Jadi dari sudut substansi hukumnya, perempuan boleh menjadi imam salat laki-laki sekalipun. Hadisnya sudah jelas membolehkan. Kalaupun ada masalah yang tidak membolehkan, mungkin masuk kategori masalah eksternal atau efek sampingan saja. Misalnya, kalau makmumnya pemuda-pemuda semua apakah masih dibolehkan? Saya kira tergantung apakah pemudanya masih berotak ngeres atau tidak terhadap imamnya. Soal itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi dengan berbagai cara. Gangguan kekhusyukan salat akan datang dari banyak hal, bukan hanya karena imamnya seorang perempuan. Kenapa hanya soal perempuan yang diributkan; dan mengapa persoalan perempuan lagi-lagi didefinisikan atau dilihat dari sudut pandang laki-laki?

UAA: Mbak Nur, sosok Amina Wadud sudah banyak dikenal di Indonesia melalui buku-buku terjemahannya, seperti Qur'an and Women. Bagaimana reaksi Anda ketika mendengar berita dari Manhattan ini?

Nur Rofiah (NR): Pertama-tama kaget, karena ini kejadian yang sangat baru. Tapi saya juga salut pada Amina Wadud, karena tidak hanya berani menentang, tetapi juga mendobrak tradisi dan pandangan keagamaan yang sudah mapan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Makanya saya berkesimpulan bahwa apa yang sesungguhnya dilawan Amina bukanlah pandangan agama itu sendiri, tetapi tradisi penghayatan agama yang sudah berlangsung sejak lama. Kita tahu, memang sulit melepaskan diri dari tradisi. Orang lebih gampang berada dalam posisi tidak menunaikan tuntutan agama daripada melanggar atau mendobrak tradisi agama yang sudah mapan. Makanya, apa yang dilawan Amina bagi saya adalah pandangan-pandangan agama yang dilestarikan melalui tradisi patriarkhi yang begitu panjang.

UAA: Jadi ini sangat terkait dengan tradisi yang memang memandang rendah potensi perempuan?

NR: Ya. Sebab secara sosiologis dan kultural, Islam memang hadir pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental berbudaya patriarkhi. Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan kelelakian, dan sebaliknya merendahkan potensi kaum perempuan. Nah, budaya seperti itu ikut mempengaruhi dan membentuk kesadaran dan asumsi bahwa perempuan adalah makhluk yang pasif, sementara laki-laki ditakdirkan untuk terus aktif. Kesadaran dan asumsi-asumsi seperti itu, juga sangat mempengaruhi bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang kita warisi sampai saat ini.

Misalnya dari Kang Husein ataupun ayat-ayat Alquran, kita tahu bahwa Islam secara tegas memosisikan laki-laki dan perempuan pada tempat yang setara. Namun seiring perkembangan sejarah yang sangat dipengaruhi bentuk pola pikir suatu masyarakat, ayat-ayat ataupun hadis yang membolehkan perempuan menjadi imam, menjadi kalah populer dan hampir tidak dikenal lagi dalam khazanah fikih. Saya kira persoalan ini sangat terkait dengan persoalan tradisi. Dan kita tahu dari sejarah, tradisi kita lebih banyak dimainkan atau diperankan oleh kaum laki-laki. Makanya tak heran kalau hukum fikih yang berkenaan langsung dengan sisi pengalaman perempuan sekalipun, seperti soal haid dan nifas, semuanya dikonstruksi dan didefenisikan oleh ulama laki-laki.

UAA: Mbak Nur, pendapat Kang Husein tadi memang kurang populer. Makanya banyak yang menganggapnya mengada-ada. Komentar Anda?

NR: Memang pandangan seperti itu tidak populer, makanya banyak yang tidak tahu. Tapi perlu digarisbawahi, jangan karena kita tidak tahu lantas menganggap sesuatu itu tidak ada (tidak ada landasannya di dalam Islam). Sebab kita juga tahu, ayat-ayat Alquran tentang porsi pembagian waris satu berbanding dua antara laki-laki dan perempuan, atau bolehnya seorang suami memukul istri, jauh lebih populer dari pada ayat yang memerintahkan laki-laki atau setiap suami untuk berbuat baik terhadap istrinya. Dan uniknya, sisi lemah hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam, itu pun tidak kita ketahui. Makanya, ketidaktahuan ini memang sebuah persoalan besar. Untuk itu perlu ada sosialisasi yang seimbang dan berkelanjutan antara laki-laki dan perempuan untuk membuat sebuah wacana lebih hidup.